16 Oktober 2020 | Dilihat: 61 Kali
Banyak Terjadi PHK, Jupiter Dorong Bapenda Ringankan Pajak Pelaku Usaha
noeh21
 

oleh: CARDY SANTOSO

HITVBERITA.com Jakarta| Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Ahmad Lukman Jupiter mendorong Pemprov DKI Jakarta khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memberikan keringanan pajak daerah bagi pelaku usaha.

Jupiter.

Pelaku usaha yang dimaksud  ialah pemilik mall, tenant mall, hingga perhotelan. Jika tidak dilakukan akan sangat berdampak pada rakyat, dalam hal ini adalah para pekerja.


Hal tersebut didasari banyaknya pekerja di Jakarta telah mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pandemi covid-19. 


"Angka PHK di Jakarta saat ini mencapai 28 ribu pekerja. Paling banyak terjadi di sektor pariwisata. Untuk hotel saja sudah sekitar 38% hotel di Jakarta tutup permanen," ungkap Jupiter, Kamis (15/10/2020).


Menurut Jupiter hal ini bisa terjadi lantaran dunia usaha sangat terdampak oleh adanya wabah covid-19. Karena masyarakat melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah. Alhasil sejumlah tenaga kerja pun terpaksa harus di-PHK atau dirumahkan. 


Selain di-PHK terang Jupiter, sudah banyak pekerja yang gajinya dipotong bahkan besaran potongannya mencapai 60%. “Kalau pekerja yang di-PHK di DKI Jakarta hingga kini sudah mencapai 28 ribu. Paling banyak di sektor pariwisata. Adapun hotel yang tutup di Jakarta 38%, ini ditutupnya secara permanen,” terangnya.


Jupiter mengatakan, keringanan pajak tersebut sesuai dengan saran yang diutarakan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Ketua DPRD DKI ini dalam Rapat Komisi C dengan Bapenda telah menyampaikan permintaan adanya keringanan atau relaksasi pajak daerah.


“Saya meminta kepada Bapenda DKI Jakarta untuk memahami kondisi sektor usaha yang terdampak pandemi covid-19. Kondisi mereka sudah terpuruk. Sehingga Bapenda diharapkan memberikan kebijakan keringanan sebagai wajib pajak,” katanya dalam Rapat dengan Komisi C DPRD DKI, Kamis (15/10/2020).


Prasetyo juga meminta Kepala Bapenda Tsani Annafari untuk memahami kondisi para pengusaha ini. Karena berdampak pada adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan. Bahkan saat ini, sudah banyak pemotongan gaji karyawan yang besaran potongannya mencapai 60%.


Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD DKI Komisi C Ahmad Lukman Jupiter menghawatirkan jika keringanan pajak daerah tak diberikan akan membuat dunia usaha semakin terpuruk bahkan tutup permanen. Serta berdampak pada kesejahteraan karyawan atau pekerja.


“Pemprov DKI itu harus memikirkan juga bagaimana karyawan-karyawan yang kena PHK. Ketika dunia usaha ini tutup maka Pemprov DKI Jakarta juga tidak mendapatkan pendapatan berupa pendapatan pajak daerah,” kata Jupiter.


Sehingga Pemprov DKI dimintanya tidak memberikan beban besar ini pada dunia usaha. terlebih sudah tertekan karena pandemi menekan bisnis mereka.


"Ketika tidak memberikan kelonggaran, Pemprov DKI akan dianggap menjadi tukang peras. Karena di tengah rakyat sedang menderita dan termausk pelaku usaha. maka perlu diberikan kebijakan stimulus relaksasi kepada pelaku usaha juga,” tandasnya.


laporan :
Kornas Wilayah II

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077