12 Februari 2019 | Dilihat: 7228 Kali
AZMI, Pewaris Datuk Rang Kayo Mulia
MENELUSURI TAHTA YANG HILANG (Bag 1)
noeh21

HAMPARAN perkebunan sawit yang tertata rapih yang dikelola oleh PT Agra Masang Perkasa (PT AMP) yang terletak di Kabupaten Agam tersebut, begitu luas dan sungguh memanjakan mata sejauh mata memandang. Namun kendatipun demikian!? Kehadiran perusahan perkebunan sawit yang merupakan anak perusahaan dari Wilmar Group itu, sesungguhnya pula telah menyisakan kepedihan hati mendalam bagi seorang lelaki kelahiran Sungai Sirah Jorong, pada 21 September 1961.

Pasalnya, lelaki setengah abad bernama Azmi, yang mengaku sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) kaum Datuk Rang Kayo Mulia, yang meng-klaim memiliki tanah ulayat seluas 42.000 hektare, yang terletak di Desa Taraktak Nan Tigo, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam itu, justru ia bersama kaumnya tidak pernah sepeserpun menikmati hasil pemanfaatan tanah ulayat yang saat ini keberadaannya telah dikuasai sebagian oleh PT AMP tersebut. 

Bahkan dalam upaya mendapatkan kembali haknya yang terampas, yang sudah dilakukannya sejak tahun 2001. Azmi pun mengaku selalu menemukan jalan buntu. Padahal menurutnya berbagai upaya telah dilakukan, baik secara kekeluargaan ataupun melalui tim penasehat hukum yang berada di Kota Padang maupun dari Ibukota Jakarta. 

Kendatipun demikian semangat Azmi tidak pernah padam. Tekadnya yang besar demi memperjuangkan hak kaumnya yang terampas, menjadikan dia semakin gigih melakukan perlawanan guna meraih kembali “Tahta Warisnya” yang hilang selama 20 tahun lebih. Bagi Azmi perlawanan terhadap ketidakadilan itu, bukan semata-mata ingin memperjuangkan hak tanah ulayat kaumnya saja yang terampas. Tapi, lebih dari itu! Dalam benak lelaki separo baya dari suku Mandailing tersebut, betapa terekam sebuah keinginan mulia. Yakni, sebuah keinginan luhur untuk meletakan kembali tatanan hukum adat yang sudah berlaku sejak turun temurun di tanah Minang itu, sebagai warisan tradisi adat leluhur yang harus dijaga kelestariannya hingga kapanpun. 

Menggali lebih jauh terkait fakta-fakta yang diungkapkan Azmi, Redaksi HiTvBerita.com menugaskan wartawan senior Toni Flamingo dan Airan Airana guna melakukan penelusuran investigasi dilapangan. Berikut adalah hasil telusuran mereka dan telah dirangkum kembali oleh AYS Prayogie untuk disajikan sebagai laporan pemberitaan aktual. Selamat mengikuti!

MENURUT Azmi “kekacauan” terkait tanah ulayat milik kaumnya itu, berawal dari adanya penyerahan lahan seluas 2000 hektare yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berhak atas tanah ulayat kepada PT AMP. Penyerahan tanah ulayat yang ditenggarai oleh para penghulu adat melalui tangan Bupati Agam yang menjabat ketika itu. Yakni, Kolonel Inf H Gustiar Agus pada tahun 1994.

Selanjutnya menurut Azmi, setelah mendapat penyerahan tanah ulayat dari orang-orang yang tidak berhak, PT. AMP pun lalu mempergunakan tanah itu untuk dijadikan  perkebunan kelapa sawit. Dan, hanya berselang tiga tahun saja sudah didaftarkan oleh perusahaan tersebut dengan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 9/ Desa Taraktak Nan Tigo tanggal 29 Oktober 1997 atas nama PT AMP Plantation, seluas 1.334 hektare, dengan Gambar Situasi Nomor 1132/1997 tertanggal 24 Oktober 1997.
 
SUMBER  HitvBerita dilapangan menyebutkan bahwa, terkait pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya mafia tanah ulayat di Kecamatan Tanjung Mutiara ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Karena dinilai kasus sengketa yang diadukan tersebut memiliki fakta-fakta yang  konkret, sehingga menjadi atensi bagi institusi Badan Pertanahan Nasional Wilayah Sumbar untuk segera  membentuk Tim Kordinasi Pemberantasan Mafia Tanah.


Dalam pertemuan yang diadakan di Kantor BPN Lubuk Basung Kabupaten Agam, (25/10/2018), yang dihadiri oleh aparat dari Polda Sumbar dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, juga dihadiri oleh perwakilan dari Wali Nagari Tiku V Jorong, Ketua Kerapatan Adat Tiku V Jorong, dan beberapa orang yang ditenggarai sebagai Ninik Mamak Tiku V Jorong serta perwakilan dari PT AMP.

Disebutkan dalam pertemuan itu, ada kejanggalan yang diperlihatkan oleh perwakilan dari pihak PT AMP. Pasalnya, pihak perwakilan dari perusahaan tersebut lebih banyak memilih diam dari pada berkata-kata. Seharusnya sebagai pihak yang posisinya tengah diadukan oleh masyarakat, PT AMP harus lebih proaktif untuk menanyakan terkait adanya pengaduan itu, bukan malah sebaliknya. Menurut sumber Hitv, malah yang lebih banyak berbicara justru dari pihak Wali Nagari, Pengurus KAN, dan Pengacara dari Pengurus KAN, yang sebenarnya dalam agenda pertemuan itu, justru bukan sebagai pihak yang diadukan, terang sumber Hitv

Perlu diketahui bahwa pertemuan di Kantor BPN Lubuk Basung Kabupaten Agam itu, adalah sebagai bagian pelaksanaan program kerja atas terbentuknya “Tim Koordinasi Upaya Pencegahan Timbulnya Sengketa Tanah dan Peberantasan Mafia Tanah” yang beranggotakan dari personel Kepolisian Polda Sumbar dan juga dari Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat. Dimana pembiayaan kegiatan operasional Tim Mafia Tanah tersebut, bersumber dari anggaran DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018.

DARI hasil penelusuran HiTvBerita, terkait dasar dibentuknya Tim Pemberantasan dan Pencegahan Mafia Tanah secara umum atas dasar atensi Pemerintah Pusat khususnya dalam rangka melayani berbagai keluhan masyarakat pencari keadilan terkait permasalahan sengketa tanah, khususnya sengketa tanah ulayat milik Datuk Rang Kayo Mulia yang memang dinilai kasusnya tersebut terindikasikan ada keterlibatan mafia tanah yang berperan dapat mempengaruhi penanganan dalam penyelesainnya.

Seorang warga yang tinggal disekitar area perkebunan sawit milik PT AMP, yang namanya minta disamarkan. Ia menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil BPN dan Kepolisian Polda Sumbar terkait dibentuknya Tim Pemberantasan Mafia tanah.

Warga itu berharap BPN dan Kepolisian mampu mengurai benang kusut permasalahan sengketa tanah yang terjadi di wilayah Sumatera Barat dengan tuntas tanpa harus memilah-milah.

“Semoga aparat kepolisian punya nyali menangkap para mafia tanah. Tapi apa iya yah, mereka berani melakukannya. Soalnya urusan sengketa tanah seperti yang terjadi di Tiku V Jorong Tanjung Mutiara jika ada sangkut pautnya dengan Bandaro Muis, ujung-ujungnya selalu kandas ditengah jalan,” keluh warga tersebut bernada miris penuh keraguan.

MENURUT keterangan seorang warga Tiku, terkait hukum adat yang belaku di tanah Minang, menyebutkan bahwa “Hak Ulayat” itu adalah kewenangan masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat hukum adat itu sendiri. Untuk dimanfaatkan menjadi sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi kaum itu.

Dimana dalam satu wilayah tanah ulayat menurut keterangan warga tersebut, bisa saja dihuni oleh berbagai ragam kaum, namun dalam pelaksanaan tata adatnya harus tetap taat pada pemilik tanah ulayat.  

“Oleh sebab itu jika mengacu pada ketentuan hukum adat, terkait dengan permasalahan tanah ulayat Dt. Rang Kayo Mulia, yang dipindahtangankan oleh orang-orang yang tidak berhak, termasuk kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Agam atas penyerahan tanah ulayat kepada PT AMP, dapat dikatakan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, mereka itulah sebenarnya yang patut diduga sebagai mafia tanah ” terang warga itu kepada HiTvBerita.

TIM

Alamat Redaksi/ Tata Usaha

GRAHA HIJRAH INSANI
Jalan Poncol, Gang Koperasi RT.003/ RW. 007
Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur 13740
Telp. 021-22328077