HITVBERITA.COM Bogor-Kabid Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor Rhama Kodara mengatakan, Pembongkaran Tahap Pertama di kawasan Puncak Bogor, telah dilaksanakan hari Senin 24 Juni 2024.
Pembongkaran Lapak PKL tersebut dimulai dari area Taman safari hingga sekitar Gunung Mas, tepatnya diarea Gontole, sedangkan untuk Pembongkaran Tahap kedua masih menunggu surat pelimpahan dari DPKPP Kabupaten Bogor, terkait bangunan liar atau bangunan tidak berizin.
” Untuk tahap pertama, sudah kurang lebih 431 bangunan lapak PKL yang kita robohkan, sedangkan untuk tahap kedua, kita masih menunggumu dari DPKPP ” ujar Rhama melalui sambungan telepon dengan HITV Berita.Com, pada hari Selasa 25 Juni 2024.
Dia juga menjelaskan, untuk pembongkaran tahap kedua, nantinya akan dilakukan mulai dari area Gontole hingga ke Warpat.
” Pihak DPKPP (Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan–red) Kabupaten Bogor sebenarnya telah melimpahkan ke kita untuk pembongkaran tahap kedua, namun waktunya belum bisa dipastikan, karena masih berproses ” katanya.
Rhama juga menjelaskan, usai pembongkaran Lapak PKL Tahap pertama, pihak Aparat Gabungan menggelar patroli dilokasi pembongkaran tersebut, guna mencegah adanya tindakan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum, seperti membuat kemacetan maupun terjadinya pengrusakan.
” Dari tadi malam aparat gabungan sudah mulai berpatroli termasuk Damkar,untuk antisipasi aja, dan pagi ini dari Dinas Lingkungan hidup, juga telah mulai melakukan pembersihan puing puing bangunan yang berada disepanjang jalan raya puncak ” ujarnya.
Ditempat terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Tuti Alawiyah, menyatakan mendukung Pemkab Bogor untuk melakukan Penertiban PKL di kawasan Puncak tersebut.
” Kami sangat mendukung penertiban PKL di kawasan puncak ini untuk direlokasi, dan ditata dengan baik, karena kawasan puncak ini merupakan destinasi wisata dan Ikon Kabupaten Bogor, yang harus dijaga bersama ” tuturnya.
Disisi lain, Tuti Alawiyah juga mengharapkan, agar Petugas Penertiban tidak tebang pilih saat melakukan penertiban.
” Tidak boleh tebang pilih, petugas juga harus Humanis, tidak Arogan, sehingga masyarakat juga tidak resah selama penertiban berlangsung ” imbuhnya
(HI/Network)
