AYS Prayogie, SH, Ketua Umum MIO INDONESIA, memandang bahwa Pilkada yang sehat dan berintegritas adalah fondasi penting bagi demokrasi di Indonesia yang berkelanjutan. (dok/foto/@Adyt)
HITVBerita.COM | JAKARTA – Saat ditemui awak media, pada hari Rabu, (24/9/2024), di Kantor DPP MIO INDONESIA, yang terletak di Kawasan Jakarta Pusat.
Kehadiran awak media pun disambut dengan hangat oleh AYS Prayogie, yang saat itu telah usai memimpin rapat internal pada organisasi yang dipimpinnya, yang di dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus inti MIO Pusat.
Kedatangan awak media ke tempat itu, adalah untuk meminta tanggapan dari pimpinan pucuk pada organisasi pers yang mewadahi perusahaan media berbasis online tersebut, terkait peranan media pada Pilkada serentak yang akan digelar pada bulan Oktober 2024 mendatang.
AYS Prayogie menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada yang akan dihelat pada bulan Oktober mendatang, sejatinya harus berjalan secara transparan dan adil, di mana seluruh proses pemilihan, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara, bebas dari kecurangan, politik uang, dan intervensi pihak luar yang tidak bertanggung jawab.
Prayogie juga menekankan terkait pentingnya fungsi dan tugas media selaku lembaga sosial control, yang harus berperan aktif dalam rangka mengawasi jalannya Pilkada, yang tidak boleh hanya dibebankan pada pundak lembaga KPU dan Bawaslu semata selaku pihak penyelenggara pemilu.
“Keberadaan media sangat berperan besar dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, membantu pemilih membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan hoaks atau propaganda,” ujar AYS Prayogie, hari Rabu (24/9/2024), di Jakarta.
PRAYOGIE juga meyakini bahwa pelaksanaan Pilkada yang berintegritas hanya bisa tercapai jika semua elemen, baik penyelenggara, kandidat, maupun masyarakat, dapat menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.
Dijelaskan lebih lanjut oleh CEO portal web HiTvBerita.com itu, bahwa sejarah Pilkada di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang demokrasi di tingkat lokal yang hingga saat ini terus berproses.
“Dari masa ke masa, Pilkada mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan,” ungkap pria kelahiran Kota Bandung – Jawa Barat itu menjelaskan
Pada awalnya, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung oleh DPRD. Namun, seiring dengan reformasi pada tahun 1999, muncul tuntutan untuk lebih membuka partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya secara langsung.
Hal ini akhirnya diwujudkan pada tahun 2005 dengan diberlakukannya Pilkada langsung pertama kali, yang dianggap sebagai langkah besar dalam perjalanan demokratisasi di tingkat lokal.
Selanjutnya, berbagai regulasi terus berkembang untuk memperbaiki kualitas Pilkada. Misalnya, pengaturan tentang dana kampanye, larangan politik uang, serta upaya mengurangi konflik dan polarisasi di masyarakat.
Meski begitu, tantangan seperti kecurangan, politik dinasti, dan penggunaan isu-isu sensitif masih sering mewarnai perjalanan Pilkada.
Dipenghujung wawancara eksklusif tersebut, AYS Prayogie pun menekankan pentingnya belajar dari sejarah untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada ke depan, agar demokrasi di tingkat lokal menjadi semakin matang.
“Ini penting dilakukan oleh semua elemen bangsa guna mendorong terhadap iklim demokrasi pada tataran nasional yang lebih baik dan berintegritas,” pungkasnya.
(HI/Network)
