Lima Pejabat Eselon II Dilantik, Ratusan Jabatan Fungsional di Jawa Barat Dirotasi
- account_circle Redaksi
- calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
- visibility 31
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kantor Pemerintahan Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung. (Foto/Raffa/Hitv)
Penulis: Raffa Christ Manalu
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan, mencakup lima pejabat eselon II serta ratusan jabatan fungsional. Pelantikan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (1/9/2025), dipimpin Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman.
HITVBERITA.COM | Bandung — Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supendi, menyebut total 368 jabatan fungsional yang semestinya dilantik. Namun, karena dua orang meninggal, jumlah yang resmi dilantik menjadi 366 orang.
Selain itu, lima pejabat Jabatan Tinggi Pratama (JPT) juga resmi dilantik. Mereka antara lain Nanin Hayani Adam yang kini menjabat Asisten Administrasi Umum sekaligus Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kusmana Hartadji ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, menggantikan I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka yang kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.
Sementara itu, Dodi Sukmayana dilantik sebagai Sekretaris DPRD Jawa Barat menggantikan Barnas Adjidin yang telah pensiun.
Adapun posisi Inspektur Daerah kini dijabat Eman Sulaeman, sebelumnya Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung.
“Pak Eman mengikuti seleksi terbuka dan hasilnya yang tertinggi. Prosesnya juga telah mendapat izin dari institusi asal maupun Kementerian Dalam Negeri,” ujar Dedi.
Rotasi juga dilakukan pada level eselon III dan IV, dengan jumlah terbesar berasal dari unsur Dinas Kesehatan. Sebanyak delapan pejabat ditempatkan di RSUD Pamengpeuk, Garut, dan RSUD Jampang, Sukabumi.
Selain itu, sebelas pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat turut mengalami rotasi setelah menjabat lebih dari lima tahun. Perubahan juga terjadi di Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Mutasi dan rotasi ini bagian dari kebutuhan organisasi sekaligus untuk memperkuat pelayanan publik,” kata Dedi. (///)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar