Selasa, 13 Okt 2026
dark_mode

Warga Singkep Gelisah, Rekomendasi Perkebunan Sawit PT SPP Tuai Sorotan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
  • print Cetak

Warga Singkep gelisah, rekomendasi perkebunan Sawit PT SPP tanpa sosialisasi yang memadai, dinilai abaikan aspirasi warga yang nantinya akan terdampak langsung. (Foto/Ruslan/Hitv)

Penulis: Ruslan LGA

Rencana pemberian rekomendasi pengelolaan lahan seluas 23.000 hektar kepada PT SPP di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, memantik keresahan masyarakat. Tanpa sosialisasi yang memadai, langkah ini dinilai mengabaikan aspirasi warga yang akan terdampak lang.

HITVBERITA.COM | Lingga — Kabar mengenai terbitnya rekomendasi bagi perusahaan sawit tersebut mencuat awal Oktober 2025. Padahal, di masa pemerintahan sebelumnya, pengajuan izin serupa sempat ditolak oleh Bupati terdahulu, HJ alias Wello, dengan alasan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Kini, tanpa penjelasan terbuka, arah kebijakan tampak berubah.

“Semoga nanti rumah-rumah masyarakat tak lagi dari kayu, semua dari beton. Kapal pun jangan lagi kayu, tapi aluminium,” ujar seorang warga dengan nada getir, menyindir potensi hilangnya sumber kayu akibat ekspansi sawit.

Nada serupa datang dari YD, warga lainnya yang menyerukan kewaspadaan. Ia menilai masyarakat perlu bersikap kritis terhadap rencana masuknya korporasi besar di wilayah kecil seperti Singkep.

“Kalau perusahaan ini jadi beroperasi, bisa-bisa masyarakat hanya gigit jari. Di Medan, kami sudah lihat sendiri: tanah habis untuk sawit, konflik sosial meningkat, bahkan lahan kuburan pun sulit,” ujarnya tegas.

YD mengingatkan, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa industri sawit kerap meninggalkan jejak panjang persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan hingga ketimpangan ekonomi.

“Pikir seribu kali sebelum menyetujui,” katanya.

Sejumlah aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat juga menyuarakan perlunya transparansi dan partisipasi publik sebelum keputusan strategis semacam ini diambil. Mereka menegaskan, Pulau Singkep dengan ekosistem pesisir dan hutan tropisnya memiliki daya dukung terbatas.

Rencana pemberian rekomendasi pengelolaan lahan seluas 23.000 hektar kepada PT SPP di Pulau Singkep, Kabupaten Lingga, memantik keresahan masyarakat. (Foto/Ruslan/Hitv)

HINGGA kini, pemerintah daerah belum memberikan keterangan resmi terkait kabar rekomendasi tersebut. Sementara masyarakat menanti kejelasan, bayang-bayang eksploitasi lahan mengancam ketenangan pulau kecil di selatan Lingga itu. (///)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KONI Kalteng Matangkan Persiapan Porprov XIII, Kesiapan Venue hingga Pelayanan Atlet Jadi Fokus

    KONI Kalteng Matangkan Persiapan Porprov XIII, Kesiapan Venue hingga Pelayanan Atlet Jadi Fokus

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • 0Komentar

    Persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalimantan Tengah 2026 terus dimatangkan. PANGKALAN BUN, HITV — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Tengah bersama KONI Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar rapat koordinasi guna memastikan seluruh aspek penyelenggaraan berjalan sesuai rencana. Rapat yang berlangsung di Gedung […]

  • Rakernas PSI di Makassar Konsolidasikan Mesin Partai Nasional Menuju Agenda Politik 2026–2029

    Rakernas PSI di Makassar Konsolidasikan Mesin Partai Nasional Menuju Agenda Politik 2026–2029

    • calendar_month Minggu, 1 Feb 2026
    • 0Komentar

    Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026, menjadi forum strategis nasional untuk mengonsolidasikan kekuatan internal partai. MAKASSAR | HITV — Rakernas ini diarahkan sebagai langkah penataan menyeluruh mesin partai, dari tingkat pusat hingga desa, dalam rangka memperkuat kesiapan PSI menghadapi agenda […]

  • Purwakarta Pertahankan Opini WTP untuk Ke-10 Kali

    Purwakarta Pertahankan Opini WTP untuk Ke-10 Kali

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • 0Komentar

      Pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Capaian ini menandai sepuluh kali berturut-turut Purwakarta mempertahankan predikat tertinggi dalam audit keuangan sejak 2014. Reporter: Raffa Christ Manalu Editor: AYS Prayogie HITVBERITA.COM | Purwakarta —Penghargaan diserahkan oleh BPK Perwakilan Jawa Barat dalam […]

  • Belitung Tegaskan Komitmen SPMB Bersih dan Berkeadilan, Aplikasi Penerimaan Murid Baru Resmi Diluncurkan

    Belitung Tegaskan Komitmen SPMB Bersih dan Berkeadilan, Aplikasi Penerimaan Murid Baru Resmi Diluncurkan

    • calendar_month Senin, 8 Jun 2026
    • 0Komentar

    Pemerintah Kabupaten Belitung menegaskan komitmennya untuk menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. BELITUNG, HITV — Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 07.30 WIB, pada hari Senin (8/6/2026), di Ruang Rapat Pemkab Belitung itu, dihadiri Bupati Belitung H. Djoni Alamsyah Hidayat, Ketua DPRD Belitung Vina Cristyn […]

  • Kembangkan Desa Wisata, Pemkab Purwakarta Percepat Pembangunan Kawasan Pedesaan

    Kembangkan Desa Wisata, Pemkab Purwakarta Percepat Pembangunan Kawasan Pedesaan

    • calendar_month Selasa, 16 Jul 2024
    • 0Komentar

    Purwakarta | Puluhan desa wisata mulai dikembangkan di Kabupaten Purwakarta. Langkah itu ditempuh untuk mempercepat pembangunan kawasan pedesaan melalui sektor pariwisata. “Langkah untuk mengembangkan desa wisata itu menjadi perhatian serius Pj Bupati, Benni Irwan. Dinas terkait telah diminta untuk menindaklanjutinya sebagai bagian percepatan pembangunan kawasan pedesaan melalui sektor pariwisata,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika […]

  • Tujuan Efisiensi, Jabar Terapkan WFH Setiap Kamis

    Tujuan Efisiensi, Jabar Terapkan WFH Setiap Kamis

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Kang Aden Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Kamis sebagai upaya efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja aparatur. HITVBERITA.COM |Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa WFH dapat mengurangi kepadatan pegawai di kantor, menekan penggunaan listrik dan air, […]

expand_less