Menkeu Minta Bea Cukai Percepat Penguraian Antrean 3.000 Kontainer di Tanjung Priok
- account_circle Tata Rusmanto
- calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
- print Cetak
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Dok: Bakom RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), menyusul penumpukan proses kepabeanan yang berdampak pada kelancaran arus logistik nasional.
JAKARTA | HITV – Penumpukan kontainer di pelabuhan tersebut dilaporkan sempat mencapai sekitar 3.000 unit, memicu peningkatan dwelling time dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri.
“Saya mendapatkan informasi beberapa hari lalu terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Sekitar 3.000 kontainer sempat tertahan dalam proses administrasi yang berdampak pada meningkatnya dwelling time dan gangguan pasokan bahan baku,” ujar Menkeu dalam keterangan resmi Kemenkeu RI.
Meski jumlah kontainer tertunda telah menurun menjadi sekitar 2.500, pemerintah meminta percepatan penanganan. Menkeu menginstruksikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memperkuat personel lapangan serta menerapkan operasional 24 jam berbasis shift hingga antrean kembali ke level normal sekitar 500 kontainer.
Selain kapasitas layanan, ditemukan pula kontainer yang telah selesai proses kepabeanan namun belum segera dikeluarkan oleh importir. Kondisi ini menyebabkan penumpukan di area pelabuhan dan mengurangi efisiensi ruang penyimpanan.
Sebagian barang diduga belum segera diambil karena biaya penyimpanan di pelabuhan lebih rendah dibandingkan gudang di luar kawasan.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penyempurnaan aturan untuk memberikan disinsentif bagi praktik tersebut. Skema pengaturan disiapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Sekretariat Jenderal Kemenkeu.
“Kami akan mengkaji batas waktu dwelling time yang wajar. Jika melewati batas tersebut, akan ada langkah penegakan termasuk kemungkinan pengenaan denda yang lebih tegas,” kata Menkeu.
Ia menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga kelancaran fungsi pelabuhan sebagai simpul utama logistik nasional di tengah meningkatnya aktivitas impor.
Kementerian Keuangan menyatakan akan terus memantau kondisi di Tanjung Priok dan menyiapkan penguatan serta redistribusi sumber daya manusia bila diperlukan untuk menurunkan dwelling time dan menjaga kelancaran pasokan industri. (tr)
- Penulis: Tata Rusmanto
- Sumber: Kementerian Keuangan RI
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.