Sorotan Dana BOS di SMKN 1 Bojong, Disdik Jabar Diminta Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah

Disdik Jabar Diminta Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMKN 1 Bojong terkait pengelolaan Dana BOS. (Foto/Raffa/HITV)

Penulis: Raffa Christ Manalu 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Bojong, Kabupaten Purwakarta, kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah alokasi dana pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dinilai tidak wajar lantaran menyedot anggaran dalam jumlah besar, namun dianggap belum sepenuhnya berdampak langsung pada peserta didik.

HITVBERITA.COM | Purwakarta –Kepala SMKN 1 Bojong, Wahyu Tamimbarkah, mengakui adanya perhatian media dan masyarakat terkait hal ini. Ia menyebut, Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IV Purwakarta telah melakukan pengecekan langsung ke sekolah pasca mencuatnya pemberitaan.

“Tim dari KCD Wilayah IV sudah ke sekolah mengecek langsung. Dan bukan hanya media ini yang menyoroti, media lain juga sudah mengangkat isu yang sama,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi HiTVBerita.com melalui pesan WhatsApp.

Wahyu menyatakan, beberapa perbedaan pencatatan dalam laporan keuangan kemungkinan terjadi karena adanya percampuran antara pos belanja barang modal dan pemeliharaan, yang masing-masing memiliki kode anggaran berbeda. Namun ia menegaskan, penggunaan dana tetap memperhatikan skala prioritas kebutuhan sekolah.

“Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki tata kelola keuangan ke depan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua pihak,” kata Wahyu.

Sementara itu, Humas KCD Wilayah IV Purwakarta, Fatan Abdilah, membenarkan bahwa timnya telah melakukan investigasi. Namun ia belum bisa memberikan kesimpulan terkait hasil pengecekan tersebut. “Hasilnya sedang kami laporkan ke pimpinan. Mudah-mudahan segera ada jawaban resmi,” ujarnya.

Humas Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat Wilayah IV Purwakarta, Fatan Abdilah saat ditemui HiTvBerita.Com. (Foto/Raffa/HITV)

Berdasarkan dokumen yang diterima HiTVBerita.com, pada 2023 SMKN 1 Bojong menerima Dana BOS sebesar Rp2,48 miliar, disalurkan dalam dua tahap dengan masing-masing tahap Rp1,24 miliar. Dana tersebut diperuntukkan bagi 1.494 siswa.

Namun, dalam rincian penggunaan anggaran, beberapa pos menyerap dana dalam jumlah besar. Misalnya, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pada tahap pertama menghabiskan Rp603 juta dan meningkat menjadi Rp766 juta di tahap kedua. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah juga menyerap Rp196 juta pada tahap pertama, dan Rp346 juta pada tahap kedua. Adapun Uji Kompetensi Keahlian serta Tes Bahasa Asing Berstandar Internasional menghabiskan Rp239 juta.

Pada tahun 2024, sekolah kembali menerima dana BOS sebesar Rp2,58 miliar, terbagi dalam dua tahap dengan alokasi masing-masing Rp1,291 miliar untuk 1.556 siswa. Namun, pola penggunaan anggaran tetap menunjukkan kecenderungan serupa. Kegiatan pemeliharaan sarana kembali menyerap Rp660 juta pada tahap pertama dan Rp281 juta pada tahap kedua. Administrasi kegiatan sekolah menghabiskan Rp273 juta dan Rp507 juta pada dua tahap tersebut.

Sebaliknya, kegiatan pembelajaran yang menyentuh langsung kepentingan siswa justru hanya dialokasikan Rp54 juta pada tahap pertama dan Rp20 juta pada tahap kedua. Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di institusi pendidikan.

Minimnya penjelasan resmi serta ketimpangan proporsi anggaran memunculkan desakan agar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah dan jajaran pengelola dana BOS.

Publik berharap, setiap rupiah yang dikucurkan pemerintah pusat untuk pendidikan digunakan secara efektif dan berpihak pada siswa, bukan semata untuk kebutuhan administratif. Evaluasi menyeluruh diharapkan menjadi pintu masuk perbaikan sistemik dalam tata kelola pendidikan di Jawa Barat, sejalan dengan semangat program “Jabar Juara” dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. (*/*)