Kalteng Perketat Anggaran, Pendidikan dan Kesehatan Tetap Prioritas

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kebijakan pengetatan anggaran daerah tidak akan menghambat pelaksanaan pembangunan.

PALANGKA RAYA | HITV— Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, efisiensi anggaran dilakukan dengan menekan pos belanja yang dinilai belum mendesak, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Penghematan antara lain diterapkan pada pelaksanaan rapat di luar kantor atau hotel, pengadaan alat tulis kantor, pakaian dinas, serta pengeluaran operasional lainnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama karena menyangkut layanan dasar masyarakat.

“Di tengah pengetatan anggaran, kita tetap berupaya agar pembangunan berjalan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya,” kata Agustiar Sabran, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung, di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Agustiar, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkewajiban hadir dan memberikan layanan terbaik.

“Pembangunan tetap kita upayakan berjalan. Meski dengan anggaran terbatas, pemerintah harus tetap hadir dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Di sektor infrastruktur, Pemprov Kalimantan Tengah memastikan program pembangunan tetap dilaksanakan, meskipun belum dapat direalisasikan secara maksimal di seluruh wilayah. Pelaksanaan proyek akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk infrastruktur, akan tetap kami upayakan, meskipun mungkin belum bisa maksimal. Pemerintah akan terus berusaha sesuai kemampuan anggaran yang ada,” kata Agustiar.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Pemprov Kalteng siap memberikan jaminan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu menanggung biaya pengobatan.

“Jika ada masyarakat yang sakit dan benar-benar tidak mampu membayar, pemerintah akan memberikan jaminan,” ujarnya.

Selain layanan dasar, Pemprov Kalimantan Tengah juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan pemuka agama dan tokoh adat tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Insentif bagi ustaz, pendeta, pastor, serta mantir adat tetap menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah.

Agustiar menilai, pemuka agama dan tokoh adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung keberhasilan pembangunan di Kalimantan Tengah. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kalteng