Pemko dan DPRD Batam Diminta Fokus Maksimalkan PAD, Bukan Tambah Objek Pajak

Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan DPRD Batam diminta lebih dahulu membenahi serta mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah tersedia, ketimbang buru-buru mencari atau menambah objek pajak baru.

BATAM, HITV — Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, menilai masih terdapat sejumlah sektor penerimaan daerah yang belum digarap secara optimal. Kondisi tersebut, menurut dia, semestinya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum memperluas basis pajak.

“Jangan berpikir mencari objek pajak baru. Pajak yang ada saat ini saja belum maksimal. Ini yang harus dikaji, di mana letak kebocorannya dan apa yang menyebabkan target tidak tercapai,” ujar Ismail.

Ia mengatakan, evaluasi terhadap capaian penerimaan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar melihat apakah target tahunan tercapai atau tidak. Pemerintah perlu memetakan potensi riil setiap sektor, tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, hingga pengawasan terhadap penerimaan.

Salah satu sektor yang menjadi sorotan ialah retribusi parkir. Ismail menilai sektor tersebut masih memiliki potensi penerimaan yang besar, tetapi kontribusinya terhadap PAD perlu dievaluasi karena dinilai belum sebanding dengan aktivitas dan pertumbuhan kawasan perkotaan Batam.

Sorotan serupa diarahkan terhadap sektor pariwisata, khususnya pajak dari tempat hiburan malam (THM). Menurut Ismail, perkembangan industri hiburan di Batam seharusnya berjalan beriringan dengan optimalisasi kontribusi pajaknya kepada daerah.

“Kalau sektor yang sudah ada dibenahi secara total dan kebocoran penerimaan ditutup, bukan tidak mungkin PAD Batam bisa melampaui target,” katanya.

Selain parkir dan sektor hiburan, Ismail meminta pemerintah mengevaluasi potensi penerimaan dari sektor persampahan dan industri. Menurut dia, pertumbuhan aktivitas ekonomi dan kependudukan Batam seharusnya dapat menjadi basis penguatan PAD apabila dikelola dengan sistem yang transparan dan pengawasan yang memadai.

Ia juga menekankan pentingnya peran DPRD Batam dalam fungsi pengawasan. DPRD, kata Ismail, tidak hanya perlu membahas target penerimaan dalam pembahasan anggaran, tetapi juga mengawasi sejauh mana target tersebut dapat direalisasikan dan apa kendala yang menyebabkan terjadinya selisih antara potensi dan realisasi.

Menurut dia, pembenahan basis data wajib pajak, pengawasan lapangan, transparansi pemungutan, serta evaluasi terhadap mekanisme penerimaan perlu menjadi bagian dari agenda bersama Pemko dan DPRD Batam.

“Jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan objek pajak baru, sementara potensi dari pajak yang sudah ada belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Ismail.

Ia berharap kebijakan peningkatan PAD tidak semata-mata ditempuh melalui penambahan beban fiskal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang membutuhkan kehati-hatian, pemerintah dinilai perlu mengedepankan efisiensi, pengawasan, dan penutupan celah kebocoran penerimaan.

Ismail menegaskan, optimalisasi PAD bukan hanya persoalan menambah jenis pajak, melainkan memastikan seluruh potensi penerimaan yang telah memiliki dasar hukum dapat dipungut secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Dengan pendekatan tersebut, Pemko dan DPRD Batam dinilai dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah tanpa harus terburu-buru memperluas objek pajak yang berpotensi menambah beban masyarakat dan dunia usaha. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Batam