Senin, 16 Nov 2026
dark_mode

Temuan Labfor Singkirkan Dugaan Korsleting, IPJI Kalteng Desak Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran Gedung Kesra

  • account_circle Royke Jhony Piay
  • calendar_month 33 menit yang lalu
  • print Cetak

Misteri kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada 12 Agustus 2026 masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

PALANGKA RAYA, HITV — Temuan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan adanya kandungan bahan bakar di lokasi kejadian, sekaligus tidak mengarah pada dugaan korsleting listrik, menjadi alasan kuat agar penyelidikan aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan saksi semata.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, mendesak kepolisian mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan.

Menurut Pickrol, hasil pemeriksaan Labfor merupakan petunjuk penting yang harus ditindaklanjuti secara serius. Terlebih, kebakaran terjadi di lingkungan perkantoran pemerintah yang menyimpan berbagai dokumen dan arsip kedinasan.

“Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian harus diperiksa. Aparat harus berani mengungkap fakta dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Pickrol, sebagaimana disampaikan pada 14 November 2026.

Ia juga menyoroti waktu terjadinya kebakaran yang mendahului kabar mengenai kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kalimantan Tengah. Meski belum terdapat bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara kedua peristiwa tersebut, menurutnya, aspek ini patut didalami untuk memastikan tidak ada fakta penting yang terlewat.

Pickrol mengingatkan, kemungkinan adanya unsur kesengajaan, termasuk dugaan upaya menghilangkan dokumen atau barang bukti, tidak boleh diabaikan. Namun, dugaan tersebut harus diuji melalui penyelidikan berbasis bukti, bukan sekadar asumsi.

“Ini masih dugaan dan harus dibuktikan melalui proses hukum. Tetapi, aparat perlu menelusuri dokumen apa saja yang terbakar, fungsi dokumen tersebut, serta apakah ada kaitannya dengan persoalan yang sedang menjadi perhatian KPK,” ujarnya.

CCTV Mati, Penyelidikan Tidak Boleh Buntu

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah keterbatasan bukti elektronik. Dari informasi yang disampaikan, sebanyak 13 orang telah diperiksa sebagai saksi. Sementara itu, rekaman kamera pengawas (CCTV) tidak dapat dimanfaatkan karena perangkatnya dilaporkan dalam kondisi mati dan ikut terbakar.

Kondisi tersebut semestinya tidak menjadi alasan bagi penyidik untuk kehilangan arah. Sebaliknya, diperlukan pendalaman terhadap berbagai sumber bukti alternatif, mulai dari keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, riwayat akses keluar-masuk gedung, hingga aktivitas para pihak sebelum dan menjelang kebakaran.

Penelusuran terhadap dokumen yang musnah juga dinilai penting. Inventarisasi arsip, pencocokan dengan salinan dokumen di perangkat atau instansi lain, serta pemeriksaan administrasi dapat membantu memastikan materi apa saja yang hilang akibat kebakaran.

Bagi Pickrol, perkara ini bukan semata-mata tentang penyebab terbakarnya sebuah gedung pemerintahan. Lebih jauh, penyelidikan harus mampu menjawab apakah terdapat unsur pidana di balik peristiwa tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Kami meminta kepolisian bekerja profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta sebenarnya. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” katanya.

Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Hingga kini, sejumlah pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban: apa penyebab pasti kebakaran, bagaimana asal-usul kandungan bahan bakar yang terindikasi dalam pemeriksaan Labfor, dokumen apa saja yang musnah, serta apakah terdapat keterkaitan antara kebakaran dan persoalan administrasi pemerintahan yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum.

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penyelidikan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepolisian juga perlu menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik agar tidak berkembang spekulasi yang justru mengaburkan fakta.

Desakan IPJI Kalteng menjadi pengingat bahwa kebakaran di lingkungan kantor pemerintahan bukan perkara biasa, terlebih ketika hasil pemeriksaan forensik memberikan petunjuk yang berbeda dari dugaan awal.

Pada akhirnya, publik tidak cukup hanya disuguhi informasi bahwa sejumlah saksi telah diperiksa. Yang ditunggu adalah kepastian mengenai penyebab kebakaran, kejelasan nasib dokumen yang terbakar, dan pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana. (*/)

Penulis: Royke Jhoni Piay
Editor: AYS

  • Penulis: Royke Jhony Piay

Rekomendasi Untuk Anda

expand_less