Wabup Purwakarta Soroti Pungli Rekrutmen dan Dorong Optimalisasi BLK dalam Kunjungan ke Disnakertrans

Wabup Purwakarta Abang Ijo Hapidin didampingi Sekdis Disnakertrans Wita Gusrianita. (Dok/Foto/Raffa)

Pemerintah memiliki peran krusial dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan tenaga kerja. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta pada Rabu, 9 April 2025.

HITVBERITA.COM | Purwakarta— Dalam kunjungan tersebut, Abang Ijo yang mewakili Bupati Saepul Bahri Binzein, melakukan pemantauan terhadap kinerja Disnakertrans sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi yang akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan daerah ke depan.

“Penyelesaian masalah ketenagakerjaan harus menjadi prioritas. Pemerintah Kabupaten harus segera menyiapkan program-program strategis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya peningkatan akses kerja bagi warga Purwakarta, terlebih di tengah maraknya industri di wilayah tersebut. Namun kenyataannya, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan pekerjaan.

“Purwakarta dikenal sebagai kawasan industri, tapi ironisnya, masih banyak warga yang menganggur. Ini harus jadi perhatian serius. Balai Latihan Kerja (BLK) perlu dimaksimalkan agar bisa mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri, baik di dalam maupun luar negeri,” ujar Abang Ijo.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Disnakertrans, dibahas pula sejumlah isu penting lainnya seperti pengangguran, transparansi lowongan kerja, serta maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam proses rekrutmen.

Kepala Disnakertrans Purwakarta, Didi Garnadi melalui Sekretaris Wita Gusrianita, mengakui bahwa praktik pungli dan percaloan masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam proses pencarian kerja.

“Isu rekrutmen tenaga kerja yang tidak transparan menjadi perhatian kami. Kami akan dorong agar Disnaker bisa menjadi fasilitator utama dalam proses seleksi, sehingga bisa meminimalisir praktik yang merugikan pencari kerja,” kata Wita.

Ia juga menyebutkan bahwa masih banyak perusahaan yang belum kooperatif dalam melaporkan lowongan kerja kepada Disnakertrans, meskipun pihaknya telah melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan.

“Memang ada beberapa perusahaan yang sudah terbuka, tapi masih banyak yang belum mau melapor. Ini tantangan yang perlu terus kami hadapi,” tambahnya.

Dengan kunjungan ini, Pemerintah Kabupaten berharap terciptanya sistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada masyarakat Purwakarta, demi wujudkan kesejahteraan yang merata. (**)

Reporter: Raffa Christ Manalu
Editor: AYS Prayogie