Banyak Jabatan Plt di Pemkot Bogor, Aktivis Benni Sitepu Kritik Keras Sekda dan BKPSDM

Banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menuai kritik dari Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya yang menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi dan kinerja Sekda serta BKPSDM.

BOGOR KOTA | HITV –  Banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (Plt) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor menuai kritik. Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi serta kegagalan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala BKPSDM dalam menjalankan fungsi strategisnya.

Ketua KPP Bogor Raya, Benni Sitepu, mengatakan pembiaran jabatan Plt dalam waktu lama menunjukkan mandeknya manajemen aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor.

“Ini bukan lagi persoalan teknis BKPSDM semata. Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN di daerah telah gagal mengelola birokrasi Kota Bogor,” kata Benni Sitepu, Senin (19/1/2026).

Menurut KPP Bogor Raya, banyaknya OPD yang dipimpin Plt berdampak langsung pada lemahnya kewenangan organisasi, tersendatnya pengambilan keputusan strategis, serta menurunnya kualitas pelayanan publik.

Sebagai koordinator seluruh OPD dan pengendali administrasi pemerintahan, Sekda dinilai seharusnya memastikan pengisian jabatan dilakukan tepat waktu, profesional, dan berdasarkan sistem merit. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah jabatan strategis dibiarkan kosong dan diisi Plt tanpa kejelasan status.

“Birokrasi dengan Plt yang berkepanjangan adalah birokrasi yang tidak berdaya. Ini cerminan kegagalan kepemimpinan birokrasi,” ujar Benni.

KPP Bogor Raya juga menilai kondisi tersebut berpotensi membuka ruang intervensi politik, konflik kepentingan, serta praktik pengamanan jabatan yang pada akhirnya merugikan kepentingan publik.

Atas dasar itu, KPP Bogor Raya mendesak Wali Kota Bogor untuk mengevaluasi kinerja Sekda dan Kepala BKPSDM secara terbuka dan menyeluruh, segera menuntaskan pengisian jabatan definitif di seluruh OPD, serta menjamin penerapan sistem merit tanpa kompromi.

“Jika Sekda dan Kepala BKPSDM gagal menata birokrasi, maka yang dikorbankan adalah pelayanan publik. Evaluasi dan langkah tegas menjadi keharusan,” tutup Benni Sitepu. (tr)