Nasional
Tokoh Akademis Kalteng Prof Dr Andrie Embang: Sesuai UU, Polri Tetap di Bawah Presiden
- 0Komentar
Akademisi Kalimantan Tengah Prof Dr Andrie Elia Embang menyatakan dukungannya terhadap putusan yang menegaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden, karena dinilai sesuai dengan ketentuan undang-undang dan penting untuk menjaga independensi serta profesionalisme Polri. PALANGKA RAYA | HITV – Akademisi Kalimantan Tengah Prof Dr Andrie Elia Embang menyatakan dukungannya terhadap […]
PP MIO Indonesia Revisi Struktur Kepengurusan 2022–2027, Perkuat Konsolidasi Internal
- 0Komentar
Pengurus Pusat Media Independen Online (PP MIO) Indonesia menggelar rapat terbatas untuk membahas agenda strategis organisasi sekaligus mengumumkan Surat Keputusan (SK) revisi struktur kepengurusan dan personalia periode 2022–2027. JAKARTA | HITV— Rapat ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal PP MIO Indonesia guna memperkuat efektivitas organisasi di tengah dinamika ekosistem media nasional. Rapat terbatas tersebut […]
GPIB Gelar Donor Darah, Deklarasikan Komunitas Kemanusiaan
- 0Komentar
Gerakan Pendidikan Indonesia Baru (GPIB) menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah massal di Unit Pengelola Darah Rumah Sakit Pusat Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan. JAKSEL | HITV — Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan sekaligus mendorong kepedulian sosial di kalangan anggotanya. Mengusung tema “Donor Darah untuk Kemanusiaan”, kegiatan tersebut diikuti […]
AYS Prayogie, Ketua Umum MIO Indonesia: Kebebasan Pers Harus Disertai Tanggung Jawab
- 0Komentar
Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia AYS Prayogie menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan ulang frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu disikapi secara tenang dan proporsional oleh insan pers. JAKARTA | HITV — Menurut Prayogie, putusan MK justru menegaskan posisi perlindungan wartawan sebagai instrumen konstitusional, […]
Putusan MK dan Makna Perlindungan Hukum bagi Wartawan
- 0Komentar
Oleh: AYS Prayogie Ketua Umum MIO Indonesia PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemaknaan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belakangan memunculkan beragam tafsir di kalangan insan pers. Sebagian merespons dengan kekhawatiran, seolah putusan tersebut akan menggerus kemerdekaan pers dan melemahkan posisi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebagai […]
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.