Kepala Desa Garut Geruduk DPRD, Tuntut Kejelasan Kebijakan Dana Desa
- account_circle Abdul Hapid
- calendar_month Senin, 15 Des 2025
- visibility 69
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ratusan kepala desa yang tergabung dalam DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut menggelar aksi di depan Gedung DPRD Garut. (foto/kangaden/hitv)
GARUT | HITV – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Kabupaten Garut menggelar aksi di depan Gedung DPRD Garut, Senin (15/12/2025).
Aksi yang berlangsung tertib ini diikuti unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), serta kader PKK desa. Mereka menuntut kejelasan kebijakan pemerintah daerah yang dinilai semakin menekan roda pemerintahan desa.
“Kami akan terus melakukan tindak lanjut jika tuntutan tidak direalisasikan. Aspirasi desa harus benar-benar terakomodir,” ujar Ipan, Koordinator Aksi dari Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang.
Tiga Tuntutan Prioritas Desa
Dalam orasinya, Ipan menyebut tiga tuntutan utama:
– Efisiensi anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang berpotensi menghilangkan pos operasional desa.
– Dukungan kelembagaan desa, termasuk PKK yang dituntut menekan angka stunting dan mengelola posyandu.
– Operasional BPD, yang dinilai tidak sejalan dengan tuntutan peningkatan kinerja tanpa dukungan anggaran memadai.
Dana Desa Belum Cair
Selain itu, massa menyoroti belum cairnya Dana Desa Tahap II akibat kebijakan PMK Nomor 81 Tahun 2025. Akibatnya, sekitar 31 desa di Garut mengalami keterlambatan pencairan, sehingga pembangunan dan kegiatan desa terancam terhenti.
APDESI Merah Putih mendesak Bupati Garut dan DPRD segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar pencairan Dana Desa bisa direalisasikan.
Dorong Payung Hukum Program Nasional
Massa juga meminta regulasi daerah yang mengatur keterlibatan desa, BUMDes/BUMDesma, serta Koperasi Merah Putih Desa dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai desa tidak boleh hanya dijadikan objek program nasional tanpa dasar hukum yang jelas.
Selain itu, tuntutan juga mencakup pengaturan tata kelola dan pemanfaatan lahan milik pemerintah pusat, daerah, maupun aset desa untuk mendukung Program Operasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Aksi Solidaritas untuk Aceh
Di sela aksi, massa melakukan penggalangan dana kemanusiaan bagi korban musibah di Aceh. Dana yang terkumpul mencapai lebih dari Rp5 juta.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan Gedung DPRD Garut menunggu hasil audiensi dengan pimpinan dewan. Mereka menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga lahir kebijakan yang berpihak pada desa dan masyarakat. (tr)
- Penulis: Abdul Hapid
Saat ini belum ada komentar