Pemkab dan DPRD Garut Terima Aspirasi Guru Madrasah

Penulis: Kang Aden

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menerima audiensi sekaligus aksi damai dari Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Rabu (1/10/2025).

HITVBERITA.COM | Garut — Pertemuan ini menjadi momentum penyampaian lima poin aspirasi utama yang menyangkut kesejahteraan dan pengakuan status profesi guru madrasah.

Kegiatan yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Garut itu berlangsung tertib dan kondusif. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan guru madrasah menyuarakan harapan terhadap pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan nasib mereka, baik dari sisi kesejahteraan, jaminan sosial, hingga kesetaraan hak dalam dunia pendidikan.

Bupati Abdusy Syakur mengapresiasi inisiatif DPRD dalam memfasilitasi pertemuan ini dan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan.

“Tadi kami simak bersama. Apa yang menjadi aspirasi guru madrasah, insya Allah, sesuai dengan kewenangan kami, akan kami upayakan pemenuhannya,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Garut akan mengkaji kemungkinan pengalokasian anggaran dalam APBD Perubahan mendatang guna mendukung kebutuhan para guru madrasah. Diskusi bersama Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Wakil Bupati akan dilakukan dalam waktu dekat untuk merealisasikan hal tersebut.

“Anggaran ini menjadi wujud komitmen dan kesungguhan kami membantu para guru madrasah sesuai kemampuan daerah,” lanjutnya.

Terkait jaminan sosial, Bupati menegaskan bahwa guru madrasah tetap menjadi bagian dari warga Garut yang berhak menerima pelayanan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pemerintah, kata dia, akan terus memastikan aspek perlindungan dasar ini dapat terpenuhi.

Meski begitu, Bupati juga mengingatkan bahwa komitmen terhadap program-program lain dalam visi Garut Hebat tetap harus dijalankan secara optimal. Ia berharap agar aspirasi guru madrasah dapat segera ditindaklanjuti dalam koridor kebijakan yang tepat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Garut Aris Munandar menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi ruang dialog yang sehat dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat, khususnya insan pendidikan madrasah.

“Aspirasi disampaikan secara tertib dan damai. Kami sangat mengapresiasi. Ini menunjukkan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat di ruang demokrasi,” ujarnya.

Menurut Aris, setidaknya terdapat lima poin utama yang disampaikan oleh PGMI, yakni:

1. Rekomendasi Pengangkatan ASN/PPPK: Dukungan pemerintah daerah terhadap usulan pengangkatan guru madrasah sebagai ASN atau PPPK melalui jalur Komisi VIII DPR RI.

2. Perhatian Pemerintah Daerah: Harapan adanya keterlibatan dan keberpihakan pemerintah daerah dalam kebijakan yang menyentuh guru madrasah.

3. Jaminan Sosial: Pemenuhan hak jaminan sosial, seperti BPJS Kesehatan dan Jaminan Hari Tua.

4. Kesetaraan Hak: Penciptaan level playing field antara guru madrasah dan tenaga pendidik lainnya dalam berbagai kebijakan pendidikan.

5. Fasilitas Operasional: Harapan adanya kendaraan operasional untuk mendukung mobilitas guru.

DPRD dan Pemkab Garut menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam pembahasan lintas sektor dan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Keduanya berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak guru madrasah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di Garut. (///)