DPRD Belitung Gelar Rapat Paripurna, Bahas Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Arah Pembangunan 2025–2029

HITVBERITA.COM | Belitung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung menggelar Rapat Paripurna ke-XXIII Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025 pada Senin (30/6) pagi.

Agenda utama rapat ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diajukan oleh Bupati Belitung.

Yaitu, Raperda terkait dengan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025–2029.

Rapat yang digelar di Ruang Sidang DPRD Belitung ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Vina Cristyn Ferani, SE, dan dihadiri oleh Bupati H. Djoni Alamsyah Hidayat, Wakil Bupati Suamsir, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, pimpinan OPD, dan tamu undangan lainnya.

Terpantau dari 25 anggota DPRD, sebanyak 15 orang menandatangani daftar hadir, sehingga rapat pun dinyatakan memenuhi kuorum dan resmi dibuka untuk umum.

Sorotan Fraksi: Prestasi WTP dan Penurunan PAD Jadi Perhatian

Sebagian besar fraksi menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima secara berturut-turut dari BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Belitung. Namun, sejumlah fraksi juga menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja BUMD yang belum optimal.

Fraksi PDIP dan Gerindra sama-sama menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PAD, terutama terkait penurunan pendapatan dari RSUD dr. H. Marsidi Judono dan sektor pajak sarang burung walet. Fraksi Gerindra juga menambahkan bahwa capaian PAD secara persentase tidak mencerminkan peningkatan riil, dan menyarankan penguatan sistem serta strategi berbasis potensi lokal.

Sementara Fraksi Hanura mempertanyakan belum diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK oleh DPRD, yang dianggap menghambat pembahasan Raperda APBD. Mereka menilai hal ini sebagai pelanggaran prosedural yang harus segera ditindaklanjuti.

RPJMD 2025–2029: Visi Besar, Tantangan Riil

Terkait Raperda RPJMD 2025–2029, fraksi-fraksi menilai dokumen perencanaan lima tahunan ini memiliki visi besar, namun masih memerlukan penajaman strategi dan implementasi. Fraksi BOS dan Hanura menyoroti belum terlihatnya strategi yang konkret dalam mewujudkan Belitung sebagai Kawasan Maritim Barat yang berdaya saing.

Fraksi PAS dan Fraksi BOS juga menilai bahwa rencana pembangunan masih terpusat pada wilayah kota, dan belum menjangkau wilayah-wilayah pinggiran yang minim infrastruktur. Mereka meminta pemerintah agar lebih berpihak pada kelompok rentan, memperhatikan ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan konektivitas desa dan kawasan pesisir.

Bandara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin kembali menjadi perhatian. Fraksi PAS dan Gerindra meminta agar pemerintah daerah menyusun strategi konkret untuk mempertahankan status bandara sebagai pintu masuk internasional yang strategis untuk pariwisata dan pertumbuhan ekonomi.

Kinerja BUMD, Jalan Rusak, dan Harapan Rakyat

Fraksi-fraksi juga menyampaikan catatan kritis terhadap kinerja BUMD seperti Perumda Air Minum Tirta Batu Mentas dan PT. Belitong Mandiri yang terus mencatatkan kerugian. Evaluasi menyeluruh terhadap strategi bisnis, efisiensi manajerial, dan efektivitas penyertaan modal kembali menjadi tuntutan.

Fraksi BOS mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya berpihak pada rakyat, bukan hanya sekadar mencapai target angka. Mereka mengangkat suara masyarakat yang masih menghadapi infrastruktur rusak dan pelayanan publik yang belum merata, sebagai pengingat agar pemerintah tidak kehilangan fokus utama.

“Rencana itu penting, penyerapan anggaran juga penting. Tapi yang lebih penting adalah: untuk siapa semua itu dibuat?” tegas Ivan Haidari dari Fraksi BOS, mengakhiri pandangan umum mereka dengan pesan menyentuh.

Rapat Berjalan Lancar, DPRD Siap Lanjutkan Pembahasan

Rapat Paripurna ini berlangsung tertib dan selesai pada pukul 11.25 WIB. Selanjutnya, pembahasan kedua Raperda ini akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya, termasuk tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi.

Dengan berbagai masukan, sorotan, dan apresiasi yang telah disampaikan, DPRD Kabupaten Belitung diharapkan mampu mengawal kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara lebih transparan, berorientasi hasil, dan berpihak kepada rakyat. (**)

(Iswandi)