Kamis, 19 Nov 2026
dark_mode

Bupati Purwakarta Lantik Ribuan PPPK Paruh Waktu

  • account_circle Raffa Christ Manalu
  • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
  • print Cetak

Pelantikan massal ini menjadi tonggak penting dalam reformasi pengelolaan sumber daya manusia Pemkab Purwakarta, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah daerah memberikan kepastian status bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.


HITVBERITA.COM | Purwakarta – Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, secara resmi melantik 4.408 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada hari Selasa, 25 November 2025. 

Acara pelantikan yang berlangsung di Stadion Purnawarman ini menandai langkah penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta.

Para PPPK Paruh Waktu ini akan bertugas di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Purwakarta. Skema PPPK Paruh Waktu ini dirancang sebagai solusi inovatif untuk menggantikan tenaga honorer yang selama ini menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Selain itu, inisiatif ini memberikan kepastian status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi individu yang telah lama mengabdi di instansi pemerintah.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada para PPPK yang baru dilantik. “Mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Purwakarta ini, hanya status saja yang berubah. Artinya, yang tadinya sudah setia, lebih menunjukkan kesetiaannya, yang tadinya sudah punya integritas, lebih berintegritas lagi,” ujarnya.

Om Zein juga menambahkan bahwa kontribusi para pegawai ini sangat berarti bagi Kabupaten Purwakarta dan status baru ini diharapkan dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras lagi.

Diketahui, kontrak PPPK Paruh Waktu berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya. Perpanjangan kontrak ini didasarkan pada evaluasi kinerja yang mencakup berbagai aspek seperti disiplin, kehadiran, hasil kerja, dan etika profesi. Dengan demikian, perpanjangan kontrak tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada kinerja individu masing-masing.

Sistem honorarium bagi PPPK Paruh Waktu dihitung secara proporsional berdasarkan jam kerja, dengan jaminan bahwa mereka akan menerima minimal upah minimum daerah (UMP) atau sesuai dengan upah yang sebelumnya mereka terima sebagai tenaga non-ASN. Hal ini memastikan bahwa para pegawai tetap mendapatkan kompensasi yang layak atas kontribusi mereka.

Selain itu, para pegawai PPPK Paruh Waktu ini akan ditetapkan sebagai pegawai ASN dengan Nomor Identitas Pegawai (NIP) yang jelas, meskipun dengan status paruh waktu. Ini memberikan identitas resmi dan pengakuan yang lebih baik bagi mereka dalam sistem kepegawaian.

Dengan pelantikan ini, diharapkan kinerja dan pelayanan publik di Kabupaten Purwakarta dapat semakin meningkat, seiring dengan motivasi dan kepastian status yang dimiliki oleh para PPPK Paruh Waktu.

  • Penulis: Raffa Christ Manalu

Rekomendasi Untuk Anda

  • KDM Menyakini Pasangan ZeinJo akan Memenangi Pilkada Purwakarta 2024

    KDM Menyakini Pasangan ZeinJo akan Memenangi Pilkada Purwakarta 2024

    • calendar_month Sabtu, 9 Nov 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | Purwakarta – Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang kerap disapa KDM, mengatakan keyakinannya pasangan calon bupati dan wakil bupati Purwakarta, nomor urut 1, Saepul Bahri Binzein-Abang Ijo Hapidin akan memenangi Pilkada Purwakarta yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM) saat menyampaikan sambutan […]

  • Pemadaman Bergilir Hampir Setengah Bulan di Posek, Warga dan Tokoh Pemuda Desak PLN Segera Bertindak

    Pemadaman Bergilir Hampir Setengah Bulan di Posek, Warga dan Tokoh Pemuda Desak PLN Segera Bertindak

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • 0Komentar

    Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah *Posek, Kabupaten Lingga* sudah berlangsung hampir setengah bulan. Kondisi ini dikeluhkan warga karena sangat menghambat aktivitas kerja pemerintahan dan keperluan sehari-hari masyarakat. Lingga||HITV – Keluhan itu disampaikan *Jun*, tokoh pemuda dan masyarakat Posek, kepada media melalui pesan WhatsApp pada *Sabtu, 13 September 2026* Maksud dan tujuan saye seharus […]

  • BPR Purwakarta, Dari Rakyat, Oleh Pemkab, Untuk Pejabat

    BPR Purwakarta, Dari Rakyat, Oleh Pemkab, Untuk Pejabat

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2024
    • 0Komentar

    Dibaca: 357

  • Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Usai Digelar KPU -D Kabupaten Natuna Hari Ini!

    Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Usai Digelar KPU -D Kabupaten Natuna Hari Ini!

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • 0Komentar

    Kolase Foto HITV: Suasana Proses Pengambilan Nomor Urut Oleh Kedua Pasang Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna. HiTvBerita.COM | NATUNA – Bertempat di Resort Jelita Sejuba Kota Ranai, pada hari Senin (23/9/2024), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU-D) Kabupaten Natuna, telah melaksanakan pengundian nomor urut untuk para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang […]

  • Om Zein Hadiri Wisuda Institut Miftahul Huda Subang: Inspirasi Alumni Bagi Generasi Penerus

    Om Zein Hadiri Wisuda Institut Miftahul Huda Subang: Inspirasi Alumni Bagi Generasi Penerus

    • calendar_month Minggu, 24 Agt 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Yosefa Putri A. Manalu HITVBERITA.COM | Purwakarta — Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzen, menghadiri perayaan wisuda dan peresmian Institut Miftahul Huda Subang, yang digelar di Aula Bintang Fantasi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Sabtu 23 Agustus 2025. Pria yang kerap disapa Om Zein ini hadir sebagai bentuk dukungan dan inspirasi, menandai tonggak bersejarah bagi […]

  • POSBAKUMDES Dampingi Gugatan Hak Asuh Dua Anak di Subang

    POSBAKUMDES Dampingi Gugatan Hak Asuh Dua Anak di Subang

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • 0Komentar

    Sengketa hak asuh anak mewarnai persoalan keluarga seorang perempuan berinisial TW yang kini disebut akan menghadapi gugatan di Pengadilan Agama Subang. JAKARTA TIMUR, HITV — Gugatan tersebut diajukan oleh ibu kandung TW, Indah Sukawati, melalui pendampingan hukum dari Pos Bantuan Hukum Masyarakat Desa (POSBAKUMDES). Kuasa hukum keluarga, Edi Prastio, SH, MH mengatakan langkah hukum itu […]

expand_less