IPJI KALTENG DESAK POLISI USUT TUNTAS KEBAKARAN GEDUNG KESRA, TEMUAN LABFOR JADI SOROTAN
- account_circle Redaksi
- calendar_month 21 menit yang lalu
- print Cetak

Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas peristiwa tersebut. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan menyeluruh guna memastikan penyebab kebakaran serta mengungkap kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
PALANGKA RAYA, HITV – Kebakaran Gedung Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Ekonomi di kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 12 Agustus 2026 masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang mengindikasikan kebakaran bukan akibat korsleting listrik, serta ditemukannya dugaan kandungan bahan bakar di lokasi kejadian, kini menjadi perhatian serius.
Pickrol menilai temuan Labfor tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa. Terlebih, peristiwa kebakaran itu terjadi sebelum muncul kabar mengenai kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kalimantan Tengah.
Menurutnya, keterkaitan waktu kejadian dengan berbagai informasi yang berkembang di ruang publik perlu ditelusuri secara cermat. Namun, seluruh dugaan harus tetap diuji melalui proses penyelidikan dan pembuktian hukum.
“Kami meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan gedung maupun aktivitas sebelum kejadian diperiksa. Aparat harus berani bertindak dan jangan sampai ada pihak yang dilindungi,” tegas Pickrol, Jumat (14/11/2026).
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya dokumen penting yang ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Tidak tertutup kemungkinan, menurutnya, muncul dugaan unsur kesengajaan untuk menghilangkan barang bukti atau dokumen yang tersimpan di dalam gedung.
“Ini memang masih dugaan dan harus dibuktikan melalui penyelidikan. Namun, aparat jangan mengabaikan kemungkinan tersebut. Telusuri dokumen apa saja yang terbakar dan apakah ada kaitannya dengan persoalan yang menjadi perhatian KPK,” ujarnya.
Sorotan lainnya tertuju pada pemeriksaan terhadap 13 orang saksi. Sementara itu, rekaman CCTV disebut tidak dapat membantu proses penyelidikan karena dilaporkan dalam kondisi mati dan ikut terbakar.
Bagi Pickrol, kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan bagi aparat untuk memperluas penelusuran, bukan justru mempersempit ruang penyelidikan. Akses keluar-masuk gedung, aktivitas sebelum kebakaran, serta keterangan pihak-pihak yang mengetahui kondisi bangunan perlu didalami.
Ia mengingatkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum atas peristiwa yang terjadi di lingkungan kompleks Kantor Gubernur tersebut. Jangan sampai berbagai temuan dan pertanyaan yang berkembang justru berakhir tanpa penjelasan yang terang.
“Jangan sampai kasus ini menguap tanpa kepastian hukum. Kami dari IPJI Kalteng meminta kepolisian bekerja profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta sebenarnya. Jika ditemukan unsur kesengajaan, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
Desakan IPJI Kalteng tersebut menjadi pengingat bahwa pengungkapan sebuah peristiwa kebakaran tidak cukup hanya dengan menentukan titik awal api. Ketika hasil pemeriksaan forensik memunculkan indikasi berbeda dari dugaan awal, penyelidikan harus mampu menjawab seluruh pertanyaan berdasarkan bukti dan fakta.
Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini secara transparan, sementara aparat penegak hukum berkewajiban memastikan setiap dugaan diuji secara objektif dan setiap pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Penulis: Royke
- Penulis: Redaksi






Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.