Sorotan Tajam ke Dinas Pendidikan Kota Depok!
- account_circle Erwin Lubis
- calendar_month Jumat, 12 Des 2025
- print Cetak
Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat, Dr. Ervin Aulia Rachman, yang semestinya menjadi pejabat paling bertanggung jawab atas pengawasan sekolah-sekolah negeri di Depok, namun saat dikonfirmasi tidak pernah memberikan tanggapan, baik melalui pesan, panggilan, maupun permintaan wawancara resmi. (Dok/Foto/Erwin/Hitv)
Dugaan Pungli Mengemuka, Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat Dinilai Abai dan Enggan Buka Suara!
DEPOK | HITV — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Depok kembali mencuat dan menjadi perhatian publik.
Sejumlah laporan dari orang tua siswa, guru pamong, serta masyarakat mengungkap adanya pola pungutan yang dianggap tidak sesuai ketentuan, mulai dari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dugaan penyimpangan Dana BOS, hingga pengelolaan TKB SMA Terbuka yang disebut-sebut sarat pungutan.
Tidak hanya itu, proses penerimaan siswa mutasi dan pemotongan insentif guru pamong juga menjadi sorotan. Beberapa pihak bahkan mengaku dipungut biaya oleh oknum yang mengatasnamakan “orang dinas” dengan dalih pelicin administrasi. Rentetan dugaan ini menghadirkan keprihatinan mendalam dari masyarakat karena mencerminkan dugaan praktik pungli yang terstruktur.
Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat Bungkam, Publik Bertanya-Tanya
UPAYA konfirmasi yang dilakukan tim media tidak membuahkan hasil. Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat, Dr. Ervin Aulia Rachman, yang semestinya menjadi pejabat paling bertanggung jawab atas pengawasan sekolah-sekolah negeri di Depok, tidak memberikan tanggapan, baik melalui pesan, panggilan, maupun permintaan wawancara resmi.
Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah derasnya keluhan masyarakat. Di saat publik meminta kejelasan, Kepala KCD justru dinilai menghindar dari sorotan, sehingga memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum terungkap.
Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:
• Mengapa Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat memilih bungkam?
• Apakah dugaan pungli itu benar-benar tidak diketahui, atau justru dibiarkan?
• Mengapa komunikasi dengan awak media terkesan ditutup rapat?
Sikap pasif ini dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan pelayanan publik yang digalakkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Editor: AYS Prayogie
Sumber Berita: HITV Jabar
- Penulis: Erwin Lubis
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.