Sorotan Tajam ke Dinas Pendidikan Kota Depok!

Dugaan Pungli Mengemuka, Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat Dinilai Abai dan Enggan Buka Suara!

DEPOK | HITV — Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Depok kembali mencuat dan menjadi perhatian publik.

Sejumlah laporan dari orang tua siswa, guru pamong, serta masyarakat mengungkap adanya pola pungutan yang dianggap tidak sesuai ketentuan, mulai dari proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), dugaan penyimpangan Dana BOS, hingga pengelolaan TKB SMA Terbuka yang disebut-sebut sarat pungutan.

Tidak hanya itu, proses penerimaan siswa mutasi dan pemotongan insentif guru pamong juga menjadi sorotan. Beberapa pihak bahkan mengaku dipungut biaya oleh oknum yang mengatasnamakan “orang dinas” dengan dalih pelicin administrasi. Rentetan dugaan ini menghadirkan keprihatinan mendalam dari masyarakat karena mencerminkan dugaan praktik pungli yang terstruktur.

Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat Bungkam, Publik Bertanya-Tanya

UPAYA konfirmasi yang dilakukan tim media tidak membuahkan hasil. Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat, Dr. Ervin Aulia Rachman, yang semestinya menjadi pejabat paling bertanggung jawab atas pengawasan sekolah-sekolah negeri di Depok, tidak memberikan tanggapan, baik melalui pesan, panggilan, maupun permintaan wawancara resmi.

Sikap diam ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah derasnya keluhan masyarakat. Di saat publik meminta kejelasan, Kepala KCD justru dinilai menghindar dari sorotan, sehingga memperkuat dugaan adanya persoalan serius yang belum terungkap.

Sejumlah pertanyaan pun mengemuka:

• Mengapa Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat memilih bungkam?

• Apakah dugaan pungli itu benar-benar tidak diketahui, atau justru dibiarkan?

• Mengapa komunikasi dengan awak media terkesan ditutup rapat?

Sikap pasif ini dinilai bertolak belakang dengan semangat transparansi dan pelayanan publik yang digalakkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kritik Keras dari Ketua Umum MIO Indonesia: “Ada Kesan Pembiaran”

KETUA Umum Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia), AYS Prayogie, menanggapi keras dugaan pungli dan sikap pasif pihak KCD Wilayah II terhadap laporan masyarakat maupun permintaan klarifikasi dari berbagai pihak.

Dalam keterangannya, AYS Prayogie menilai bahwa rangkaian dugaan pungli di SMA Negeri di Depok mengindikasikan adanya masalah sistemik yang seharusnya tidak mungkin luput dari perhatian pejabat KCD.

“Jika laporan masyarakat begitu banyak dan terjadi berulang, tetapi tidak ada tindakan tegas dari pihak KCD, ini mengindikasikan adanya dugaan pembiaran. Bahkan, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak berpengaruh yang turut bermain,” ujar Prayogie.

Lebih jauh, Prayogie menyatakan kecewa karena surat resmi yang dikirimkan MIO Indonesia kepada Kepala KCD Wilayah II tidak direspons sama sekali, baik secara administratif maupun secara komunikasi.

“Kami menyayangkan sikap Kepala KCD yang tidak membalas surat resmi dari kami. Ini bukan hanya persoalan etik birokrasi, tetapi juga menunjukkan ketidakseriusan dalam menangani dugaan pelanggaran di lingkungan pendidikan,” tegasnya.

Prayogie menegaskan bahwa dunia pendidikan harus bersih dari praktik pungutan liar, terlebih karena sekolah negeri dibiayai oleh negara dan wajib memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh siswa.

Pengawasan Lemah, Laporan Mengendap

SEJUMLAH sumber menyebutkan bahwa dugaan pungli di berbagai SMAN di Depok bukanlah isu baru. Namun, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari KCD Wilayah II untuk melakukan penindakan menyeluruh. Laporan-laporan masyarakat dinilai mengendap tanpa kejelasan tindak lanjut.

Situasi ini semakin memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi pelayan utama masyarakat.

Publik Menunggu Sikap Tegas

HINGGA berita ini disusun, Kepala KCD Wilayah II Jawa Barat belum juga memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pungli, laporan masyarakat, maupun kegagalan komunikasi dengan media dan organisasi resmi.

Masyarakat kini menunggu:

• Langkah korektif untuk memastikan lingkungan SMAN di Depok bebas dari pungutan liar

• Penegakan aturan sesuai standar pengawasan internal Pemprov Jawa Barat

• Transparansi dan pertanggungjawaban pejabat terkait

Publik berharap ada tindakan tegas yang dapat memulihkan kepercayaan terhadap institusi pendidikan, terutama terhadap SMA Negeri yang seharusnya menjadi tempat belajar yang aman, bersih, dan bebas dari praktik pungli.

Bersambung…

Penulis: Erwin Lubis
Editor: Tim Redaksi
Sumber Berita: HITV Jabar