Bawaslu DKI Gandeng MIO Indonesia dan PJMI Bangun Ekosistem Pengawasan Pemilu Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat fondasi kelembagaan pengawasan pemilu dengan membangun sinergi strategis bersama insan pers dan organisasi media.

JAKARTA | HITV — Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Roadshow Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Sekretariat Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia (PJMI), Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Bawaslu DKI Jakarta, pimpinan organisasi pers, serta pengelola media daring.

Roadshow tersebut menjadi ruang dialog untuk menyamakan persepsi mengenai peran pengawasan pemilu yang tidak hanya bertumpu pada lembaga, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dan media.

Salah satu narasumber, Monang Raja Silalahi, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu tidak cukup hanya melalui penguatan struktur organisasi. Kepercayaan publik, menurut dia, merupakan pilar utama yang harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang sehat dengan media.

“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan struktur kelembagaan. Kepercayaan publik dibangun melalui transparansi, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama yang baik dengan media,” ujar Monang.

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Reky Putra Jaya, dalam sesi diskusi menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu sekaligus menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Ia menyebutkan, pemahaman publik terhadap tahapan pemilu dan hak-hak pemilih menjadi kunci dalam mendeteksi pelanggaran sejak dini.

“Kami terus mendorong keterlibatan publik dalam proses pengawasan. Ketika masyarakat aktif dan paham mekanisme pemilu, potensi pelanggaran dapat terdeteksi lebih awal dan ditangani lebih efektif,” kata Reky.

SEMENTARA itu, Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, menyoroti posisi strategis media independen dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai, media tidak semata-mata berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan pemilu itu sendiri.

“Media independen memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik tetap jernih. Dalam konteks pemilu, media adalah bagian dari sistem pengawasan demokrasi,” ujarnya.

Prayogie juga menambahkan, penguatan Bawaslu perlu berjalan seiring dengan penguatan ekosistem media yang berlandaskan verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum PJMI, H. Ismail Lutan. Ia menegaskan bahwa etika jurnalistik merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas pemberitaan sekaligus integritas demokrasi.

“Jurnalis memiliki tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendidik. Etika jurnalistik menjadi benteng agar demokrasi tidak terseret oleh informasi yang menyesatkan,” kata Ismail.

Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas pengawasan partisipatif, literasi pemilu, serta tantangan media di tengah maraknya hoaks dan disinformasi.

Ketua MIO DKI Jakarta Gito Richardo, biasa disapa Bang Edo saat sampaikan dalam sesi diskusi tanya jawab terkait fakta dan realitas penyelenggaraan pemilu dilapangan yang pernah terjadi. (Dok/Foto/Alam)

SEJUMLAH peserta juga menekankan pentingnya kanal komunikasi yang responsif antara Bawaslu dan media agar publik memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui roadshow ini, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus membangun ekosistem pengawasan pemilu yang partisipatif, demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. (/*/*/)

Editor: Tim Redaksi
Sumber: Humas MIO DKI Jakarta