Penegakan Hukum di Batam Diuji: Wartawan Ditangkap, Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Menanti Keseriusan Polisi
- account_circle Bai Bahthy
- calendar_month 19 jam yang lalu
- print Cetak

Ketua Umum Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia), AYS Prayogie, SH. (Dok/Foto/Bai)
Polresta Barelang Diminta Buktikan Profesionalisme, Jangan Sampai Kewenangan Penyidikan Terlihat Tebang Pilih dan Menjadi Alat Kepentingan
BATAM, HITVberita.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Media Independen Online Indonesia (MIO Indonesia), AYS Prayogie, SH, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dijalankan berdasarkan pesanan, tekanan, kedekatan, ataupun kepentingan pihak tertentu. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sekaligus abdi masyarakat wajib menempatkan setiap warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, profesi, maupun kekuatan pengaruhnya.
Pernyataan tersebut disampaikan AYS Prayogie menyikapi penanganan perkara yang menjerat seorang wartawan berinisial H di Kota Batam. Wartawan tersebut diamankan Unit Jatanras Polresta Barelang pada Senin (16/11/2026), setelah muncul persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan dugaan peredaran rokok ilegal yang dikaitkan dengan pengusaha bernama Willy Yanto alias Willy.
Menurut AYS, perkara tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi laporan dugaan tindak pidana pengancaman yang disangkakan kepada wartawan H. Aparat kepolisian juga harus melihat secara utuh latar belakang peristiwa, termasuk rangkaian pertemuan, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan aktivitas peredaran rokok ilegal yang menjadi konteks persoalan.
“Polisi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana. Namun, kewenangan itu harus dijalankan secara profesional, objektif, dan tidak boleh tebang pilih. Jangan sampai muncul kesan bahwa aparat begitu cepat memproses seorang wartawan, sementara dugaan pelanggaran hukum lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut justru tidak memperoleh perhatian dan penanganan yang seimbang,” tegas AYS Prayogie, (17/11), saat ditemui awak media HITV di kawasan Cijantung, Jakarta Timur
Prayogie juga menilai, munculnya sejumlah pertanyaan mengenai konstruksi perkara harus dijawab secara terbuka dan proporsional oleh Polresta Barelang. Apakah seluruh rangkaian peristiwa telah ditelusuri? Apakah semua pihak yang terlibat sudah dimintai keterangan? Apakah penyidik telah menguji setiap keterangan dan alat bukti secara objektif? Atau justru penanganan perkara hanya terfokus pada pihak yang dilaporkan?
“Jangan membangun konstruksi perkara secara sepotong-sepotong. Penegakan hukum harus berangkat dari fakta yang utuh, bukan hanya dari satu laporan atau keterangan sepihak. Semua pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa dengan standar hukum yang sama,” ujarnya.
Kronologi Peristiwa dan Konstruksi Perkara Perlu Dibuka
Berdasarkan informasi yang dihimpun, persoalan bermula ketika dua orang yang disebut sebagai perwakilan Willy menghubungi H untuk bertemu di kawasan Tiban pada malam hari.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya disebut memperkenalkan diri sebagai pemain baru dan bukan bagian dari Willy. Namun, belakangan muncul kejanggalan setelah nama Willy Yanto alias Willy tercantum sebagai pihak pelapor dalam perkara yang kini menjerat H.
Menanggapi rangkaian informasi tersebut, AYS meminta penyidik Polresta Barelang memberikan penjelasan mengenai konstruksi perkara secara terang. Siapa sebenarnya pihak yang menginisiasi pertemuan? Apa tujuan pertemuan tersebut? Bagaimana hubungan antara kedua orang yang menemui H dengan pihak pelapor? Serta apa dasar dan alat bukti yang digunakan untuk membangun konstruksi dugaan tindak pidana pengancaman?
“Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan penyidik. Ini merupakan bagian dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum. Justru dengan membuka penjelasan yang proporsional, kepolisian dapat menghindari berkembangnya prasangka bahwa penanganan perkara dilakukan secara tendensius,” kata AYS.
Ia menegaskan, apabila memang terdapat dugaan tindak pidana pengancaman, kepolisian tentu memiliki kewenangan untuk memprosesnya sesuai ketentuan hukum. Namun, proses tersebut harus didasarkan pada bukti yang sah, pemeriksaan yang objektif, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan karena seseorang berprofesi sebagai wartawan, lalu ia dianggap kebal hukum. Tidak demikian. Wartawan juga warga negara yang wajib tunduk pada hukum. Tetapi sebaliknya, jangan pula profesi wartawan dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda atau mengabaikan hak-hak hukumnya. Semua harus sama di hadapan hukum,” tandasnya.
Dugaan Permintaan Uang Juga Harus Diungkap
AYS juga menyoroti informasi mengenai dugaan adanya permintaan atau pemberian uang dalam rangkaian pertemuan tersebut.
Dalam keterangan yang berkembang, uang itu disebut diberikan oleh seseorang bernama Andi, yang turut terlibat dalam pertemuan dengan H.
Kasat Reskrim Polresta Barelang juga disebut pernah memberikan penjelasan mengenai kepemilikan rokok ilegal yang dikaitkan dengan masyarakat. Pernyataan tersebut, menurut AYS, perlu diperjelas agar tidak menimbulkan tafsir berbeda dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jika memang terdapat penyerahan uang dalam rangkaian peristiwa tersebut, harus jelas siapa yang meminta, siapa yang memberikan, apa tujuan pemberiannya, dan apakah ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani. Jangan sampai fakta yang justru penting untuk mengungkap duduk persoalan malah terabaikan,” ungkapnya.
Menurut AYS, transparansi bukan berarti penyidik harus membuka seluruh materi penyidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan informasi yang patut diketahui publik tanpa mengganggu proses hukum dan hak para pihak.
Kuasa hukum H, Jacobus Silaban, sebelumnya membenarkan bahwa kliennya disangkakan dengan pasal terkait dugaan pengancaman. Karena itu, AYS meminta agar dasar penerapan sangkaan, kronologi, serta alat bukti yang digunakan benar-benar diuji berdasarkan ketentuan hukum.
Polisi Bukan Alat Pesanan, Kewenangan Harus Bebas dari Intervensi
Lebih jauh, AYS mengingatkan bahwa fungsi kepolisian sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan mandat tersebut, polisi tidak boleh menjadi alat untuk melayani kepentingan individu, kelompok, maupun pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh tertentu.
“Kepolisian adalah institusi negara, bukan institusi milik kelompok atau perorangan. Jangan sampai kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang diberikan undang-undang justru dipersepsikan sebagai instrumen untuk memenuhi pesanan atau kepentingan pihak tertentu. Ini yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri,” ujar CEO beberapa perusahaan media online dan juga termasuk portal berita HITVberita.com ini menegaskan.
Prayogie juga mengingatkan agar semangat Polri bersama Masyarakat yang digaungkan institusi kepolisian tidak berhenti sebagai slogan atau jargon kelembagaan. Semangat tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dalam menghadapi persoalan yang melibatkan kepentingan masyarakat, kebebasan pers, dan dugaan pelanggaran hukum.
“Polri bersama masyarakat harus dimaknai sebagai komitmen untuk melayani dan melindungi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Jangan sampai slogan itu justru kehilangan makna ketika masyarakat mempertanyakan profesionalisme aparat. Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan, tetapi melalui integritas dan keberanian menegakkan hukum secara adil,” ujarnya.
AYS menegaskan, setiap dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila seorang wartawan diduga melakukan pelanggaran hukum, silakan diproses. Namun, apabila dalam rangkaian peristiwa yang sama terdapat dugaan pelanggaran hukum oleh pihak lain, aparat juga berkewajiban menelusurinya sesuai kewenangan masing-masing.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki uang, jabatan, relasi, atau pengaruh. Hukum tidak mengenal kasta. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas Ketua Umum PP MIO Indonesia tersebut.
Ia menambahkan, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, tekanan, atau intervensi dalam proses penanganan perkara, hal tersebut harus menjadi perhatian serius pimpinan kepolisian dan mekanisme pengawasan internal.
“Jangan sampai kewenangan aparat yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru menimbulkan ketakutan dan ketidakpercayaan masyarakat. Polisi harus berdiri di atas hukum, bukan berada di belakang kepentingan pihak yang sedang berperkara,” pungkas AYS.

Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau, Ismail Ratusimbangan. (Dok/Foto/Bai)
Ismail: Jangan Sampai Hukum Tajam ke Wartawan, Tumpul Terhadap Dugaan Bisnis Ilegal
Menurut Ismail, persoalan ini tidak boleh dilihat sebatas perkara pidana yang menjerat seorang wartawan. Ada persoalan lebih besar yang harus dijawab, yakni konsistensi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Jangan sampai hukum justru terlihat tajam terhadap wartawan, tetapi tumpul terhadap dugaan pelaku bisnis ilegal. Kalau memang ada aktivitas peredaran rokok tanpa legalitas, itu juga harus menjadi perhatian serius aparat. Jangan sampai fungsi kontrol sosial pers justru dipersempit melalui laporan pidana,” tegas Ismail.
Ia meminta Kapolresta Barelang beserta jajaran penyidik memastikan seluruh proses berjalan profesional, objektif, dan transparan.
Menurutnya, setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan karena tekanan, kedekatan, maupun kepentingan tertentu.
Ismail juga menyoroti berkembangnya informasi mengenai dugaan tekanan dalam penanganan perkara serta kabar yang menyebut Willy diduga berkaitan dengan penyediaan dana.
Ia menegaskan, informasi tersebut harus diklarifikasi dan diuji melalui mekanisme hukum, bukan dibiarkan menjadi spekulasi yang semakin memperkeruh keadaan.
Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri Siap Bawa Persoalan Ke DPRD
Sebagai bentuk kontrol sosial, Ismail menyampaikan bahwa pihaknya bersama Aliansi LSM ORMAS Peduli Kepri telah melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Komisi II DPRD Kota Batam.
RDP tersebut dimaksudkan untuk mendorong pengawasan legislatif terhadap dugaan peredaran rokok ilegal sekaligus meminta penjelasan mengenai perkembangan persoalan yang kini turut menyeret wartawan ke ranah hukum.
Aliansi juga merencanakan aksi damai di Polresta Barelang dan Bea Cukai Batam.
Mereka mendesak agar dugaan peredaran rokok ilegal yang dikaitkan dengan Willy Yanto alias Willy ditelusuri, seluruh pihak yang berkaitan diperiksa, dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum ditindak sesuai ketentuan.
“Ini bukan sekadar persoalan seorang wartawan dilaporkan. Ini menyangkut keberanian aparat dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kami ingin tahu, mengapa wartawan yang memberitakan dugaan aktivitas ilegal justru dilaporkan, sementara dugaan bisnis yang merugikan negara terus dipertanyakan publik? Jangan ada pihak yang merasa kebal hukum di Batam,” ujarnya.
Ujian Kapolresta Barelang: Buktikan Hukum Berlaku Sama Bagi Semua
Pada akhirnya, persoalan ini menjadi ujian bagi Polresta Barelang dalam membuktikan bahwa kewenangan kepolisian benar-benar dijalankan untuk kepentingan masyarakat dan keadilan, bukan untuk melayani kepentingan kelompok ataupun individu tertentu.
Ada dua hal yang seharusnya berjalan beriringan. Pertama, penyidikan terhadap dugaan pengancaman yang disangkakan kepada H harus tetap berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti. Kedua, dugaan peredaran rokok ilegal serta seluruh fakta yang berkaitan dengan pertemuan tersebut juga harus ditelusuri secara serius oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Dalam konteks ini, fungsi kepolisian tidak boleh dipersempit hanya menjadi institusi yang menindak pihak yang dilaporkan. Polisi juga harus mampu mengidentifikasi dan menindak setiap dugaan tindak pidana yang diketahui atau ditemukan berdasarkan kewenangannya.
Penegakan hukum bukan perlombaan siapa yang lebih dahulu membuat laporan. Bukan pula tentang siapa yang lebih kuat memengaruhi proses hukum.
Apabila penyidik hanya memproses satu sisi peristiwa tanpa memberikan penjelasan memadai terhadap dugaan lain yang relevan, ruang ketidakpercayaan publik akan semakin terbuka.
Karena itu, Kapolresta Barelang perlu memastikan adanya evaluasi dan pengawasan internal terhadap profesionalisme penanganan perkara ini. Jika ditemukan pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, tindakan korektif harus dilakukan secara tegas.
Publik tidak meminta wartawan kebal hukum. Publik juga tidak meminta siapa pun dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Yang dituntut adalah kesetaraan perlakuan di hadapan hukum.
Sebab, polisi adalah abdi masyarakat, bukan abdi kepentingan pihak tertentu. Dan hukum tidak boleh menjadi alat untuk menekan satu pihak, sementara pihak lain memperoleh perlakuan istimewa.
Di Batam, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang wartawan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penegakan hukum.
(Bai/Red)
Penulis: Bainana Bahthy
Editor: Tim Redaksi
- Penulis: Bai Bahthy






Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.