Pemko Tebing Tinggi Gandeng Kejari, Perkuat Pengawasan Dana BOSP

Peluncuran program tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No.14, Rabu (11/11/2026), dengan diikuti para kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.

Program Jaksa Sahabat Pendidik menjadi langkah preventif untuk memberikan pemahaman hukum kepada kepala sekolah sekaligus meminimalkan risiko penyimpangan pengelolaan anggaran pendidikan. Melalui pendampingan dan komunikasi dengan kejaksaan, tata kelola sekolah diharapkan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

TEBING TINGGI, HITV – Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) melalui program Jaksa Sahabat Pendidik untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah, khususnya Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Peluncuran program tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No.14, Rabu (11/11/2026), dengan diikuti para kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar, bukan hanya memastikan proses belajar mengajar berjalan baik, tetapi juga mengelola pembiayaan pendidikan, aset sekolah, pelaksanaan kegiatan, hingga administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Ia meminta seluruh kepala sekolah membangun integritas, menerapkan budaya antikorupsi, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Wali Kota juga berharap program tersebut tidak berhenti sebatas sosialisasi, tetapi berkembang menjadi ruang komunikasi dan konsultasi berkelanjutan antara kejaksaan dengan satuan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, yang hadir sebagai narasumber menjelaskan pentingnya perubahan pendekatan penegakan hukum dengan memperhatikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Ia juga menyoroti bahwa praktik korupsi tidak selalu berawal dari kebutuhan ekonomi, tetapi dapat dipicu keserakahan dan perilaku koruptif yang kerap dianggap sebagai kebiasaan biasa.

Menurut Kajari, perilaku seperti datang terlambat atau menitipkan absensi juga mencerminkan persoalan integritas yang perlu dibenahi dalam lingkungan kerja.

Ia mencontohkan digitalisasi sistem pelayanan pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sebagai salah satu upaya mengurangi peluang terjadinya penyimpangan.

Anthoni turut mengingatkan bahwa jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menghindari konflik kepentingan.

Ia menegaskan, tugas guru bukan semata-mata mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi juga membentuk karakter dan adab peserta didik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan program revitalisasi sekolah.

Selain meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat integritas serta membantu satuan pendidikan memetakan potensi risiko hukum dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.

Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Tioneni br Sigiro, Inspektur Muhammad Fachri, para asisten, pejabat di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, pengawas sekolah, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta.(//)

Penulis : Jhonptobing