DPRD Jabar Keluarkan 83 Rekomendasi atas LKPJ Gubernur 2025, Soroti Stunting hingga Minimnya Anggaran Lingkungan

DPRD Provinsi Jawa Barat melontarkan catatan serius terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun Anggaran 2025.

BANDUNG, HITV— Melalui rapat paripurna yang digelar di Bandung, Senin (11/5/2026), DPRD menyampaikan 83 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat.

Rekomendasi tersebut dibacakan Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jabar, Hasim Adnan. Sejumlah sektor strategis menjadi sorotan, mulai dari kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, hingga lingkungan hidup.

Dalam sektor pembangunan manusia, DPRD menilai persoalan kesehatan ibu dan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Akses layanan kesehatan dinilai belum merata, terutama di sejumlah wilayah dengan keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan.

“Permasalahan stunting juga masih menjadi tantangan yang memerlukan intervensi yang lebih terintegrasi,” ujar Hasim.

Catatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting masih menjadi isu mendasar di Jawa Barat, meski berbagai program intervensi telah dijalankan pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir.

DPRD menilai penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pendekatan kesehatan semata, tetapi juga harus melibatkan sektor pendidikan, sanitasi, hingga ketahanan pangan keluarga.

Di sektor infrastruktur, DPRD mengapresiasi capaian pemantapan jalan yang dinilai mengalami perkembangan. Namun, pemerataan konektivitas antarwilayah masih dianggap belum optimal. Infrastruktur dinilai perlu diarahkan untuk membuka akses ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat, terutama di daerah yang masih tertinggal.

Sementara pada bidang ketenagakerjaan, DPRD mendorong pemerintah provinsi memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, hingga sertifikasi kompetensi disebut menjadi langkah penting untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat.

Sorotan paling tajam muncul pada sektor lingkungan hidup. DPRD menilai persoalan pengelolaan sampah, kualitas air, dan pencemaran udara masih belum ditangani secara komprehensif.

Hasim menyinggung kecilnya porsi anggaran lingkungan hidup dalam struktur APBD Jawa Barat. Menurut dia, alokasi anggaran yang hanya berada di angka 0,4 persen menunjukkan belum kuatnya keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Alokasi anggaran pada sektor ini hanya 0,4 persen, perlu dievaluasi untuk menunjukkan keseriusan kita membangun lingkungan hidup berkelanjutan,” katanya.

DPRD juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak berhenti pada penyusunan rekomendasi administratif semata. Seluruh catatan DPRD diminta ditindaklanjuti melalui langkah konkret yang terukur dan sistematis.

Untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi berjalan efektif, DPRD meminta gubernur membentuk tim khusus yang bertugas mengawal tindak lanjut hasil evaluasi legislatif tersebut.

“Kami meminta Gubernur Jabar untuk membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Jawa Barat untuk perbaikan di tahun berikutnya,” ujar Hasim.

Menurut DPRD, pembangunan Jawa Barat ke depan perlu diarahkan pada program yang tidak sekadar bersifat populis, tetapi juga berdampak nyata dan berkelanjutan. Penguatan aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian program dinilai menjadi kunci agar arah pembangunan lebih terukur.

Menutup penyampaiannya, Hasim mengutip sebuah hadis tentang pentingnya perbaikan dari waktu ke waktu. Ia berharap kepemimpinan Jawa Barat ke depan mampu membawa perubahan yang lebih baik demi mewujudkan cita-cita “Jawa Barat Istimewa”. (\•/)

Editor: Asep Yogi
Sumber: HITV Jabar