LRT Kelapa Gading–Manggarai Diresmikan, Sorotan Beralih ke Pengawasan dan Beban Pembiayaan

Peresmian Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta rute Kelapa Gading–Manggarai oleh Presiden Prabowo Subianto, Rabu (16/9/2026), menandai beroperasinya salah satu proyek transportasi publik penting di Ibu Kota.

JAKARTA, HITV — Presiden Prabowo meresmikan jalur sepanjang 12,2 kilometer tersebut di Stasiun LRT Manggarai setelah menjajal perjalanan dari Kelapa Gading. Koridor ini memiliki 11 stasiun dengan waktu tempuh sekitar 28 menit. Pemerintah berharap keberadaan LRT memperkuat integrasi transportasi di kawasan Manggarai yang juga terhubung dengan KRL, Transjakarta, TransJabodetabek, dan Kereta Bandara.

Di balik peresmian tersebut, perhatian publik tidak hanya tertuju pada manfaat transportasi massal, tetapi juga pada aspek pembiayaan, pengawasan aset, serta keberlanjutan biaya operasionalnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyebut nilai investasi LRT Kelapa Gading–Manggarai mencapai Rp12,1 triliun. Proyek tersebut dikerjakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dengan dukungan pembiayaan dari APBD DKI Jakarta.

Besarnya nilai investasi itu membuat aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik menjadi bagian penting yang patut mendapat perhatian. Terlebih, pembangunan koridor Velodrome–Manggarai sebagai bagian dari fase 1B sebelumnya disebut membutuhkan anggaran sekitar Rp5,5 triliun, termasuk sekitar Rp4,6 triliun untuk konstruksi. Jakpro pada saat itu menyatakan seluruh pembiayaan berasal dari APBD.

Isu Keamanan Aset Perlu Dijelaskan

PERSOALAN lain yang sempat menjadi perhatian adalah kabar mengenai dugaan pencurian besi di area proyek Stasiun Manggarai pada 2025.

Informasi tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Jika benar terjadi, peristiwa itu bukan semata persoalan kehilangan material, melainkan juga menyangkut sistem pengamanan aset pada proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik.

Karena itu, publik berhak mengetahui apakah peristiwa tersebut pernah dilaporkan kepada aparat penegak hukum, berapa nilai kerugian yang ditimbulkan, bagaimana hasil penanganannya, serta langkah apa yang kemudian dilakukan pengelola untuk memperketat pengamanan di kawasan proyek.

HITVberita.com belum memperoleh keterangan resmi dari PT Jakpro maupun PT LRT Jakarta mengenai persoalan tersebut.

Polemik Tarif Rp160.000

SOROTAN lain muncul dari isu tarif LRT yang sempat beredar pada November 2025. Ketika itu muncul informasi mengenai tarif perjalanan Velodrome–Manggarai yang disebut mencapai Rp160.000 tanpa subsidi.

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah bahwa angka tersebut telah menjadi tarif resmi. Ia menegaskan bahwa besaran tarif belum diputuskan dan simulasi internal tidak dapat dianggap sebagai keputusan pemerintah.

Dengan demikian, angka Rp160.000 tidak tepat diposisikan sebagai tarif resmi LRT Jakarta.

Faktanya, setelah peresmian pada 16 September 2026, Pemprov DKI memberikan tarif khusus Rp8 selama delapan hari sebagai bagian dari sosialisasi layanan. Setelah masa tersebut, tarif sementara ditetapkan Rp5.000 sekali perjalanan hingga adanya keputusan berikutnya.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan tarif masih berkaitan erat dengan kebijakan subsidi dan biaya penyelenggaraan layanan.

Tantangan Setelah Diresmikan

PERESMIAN bukanlah akhir dari persoalan. Setelah layanan berjalan, tantangan berikutnya adalah memastikan LRT mampu memberikan manfaat transportasi yang sebanding dengan investasi yang telah dikeluarkan.

Dengan nilai investasi Rp12,1 triliun, pemerintah dan pengelola perlu menjelaskan secara terbuka struktur pembiayaan, biaya operasional, skema subsidi, target penumpang, serta mekanisme evaluasi kinerja layanan.

Apalagi LRT tersebut diproyeksikan melayani puluhan ribu penumpang setiap hari. Pemerintah daerah sebelumnya memperkirakan jumlah penumpang dapat mencapai sekitar 60.000 orang per hari pada tahap awal dan meningkat hingga sekitar 80.000 penumpang dalam kapasitas normal.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memastikan biaya yang dikeluarkan pemerintah tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah, sekaligus menjaga tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.

Rencana pengembangan jaringan juga masih berlanjut. Pemprov DKI tengah menyiapkan kelanjutan LRT dari Manggarai menuju Dukuh Atas yang diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp2,7 triliun.

“Karena itu, transparansi menjadi penting sejak koridor Kelapa Gading–Manggarai mulai beroperasi hingga rencana ekspansi berikutnya.

Hingga berita ini ditayangkan, HITVberita.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT LRT Jakarta, serta pihak terkait lainnya mengenai aspek pembiayaan, pengawasan aset, dugaan kehilangan material proyek, dan kebijakan tarif.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan sesuai prinsip keberimbangan dan Undang-Undang Pers. (*/)

Penulis: TR
Sumber: Humas MIO Indonesia