Karhutla Mengancam Tanjung Puting, Menhut Raja Juli Antoni Turun Langsung Bersama Pangdam dan Pemda

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menjadi perhatian serius pemerintah.

PANGKALAN BUN, HITV — Bahkan, kobaran api pun kini turut mengancam kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting, sehingga membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turun langsung ke Kotawaringin Barat pada Rabu (14/10/2026), bersama Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan pemerintah daerah untuk meninjau sekaligus memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Kehadiran pemerintah pusat di tengah situasi tersebut menjadi sinyal penting bahwa penanganan kebakaran membutuhkan pengerahan sumber daya dan koordinasi lintas sektor.

Dalam kesempatan itu, Raja Juli Antoni menegaskan komitmen untuk mengerahkan seluruh kekuatan yang diperlukan guna membantu memadamkan kebakaran di wilayah Kotawaringin Barat.

Sinergi pemerintah pusat, TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, serta unsur masyarakat menjadi kunci untuk mempercepat pengendalian api. Terlebih, kebakaran di kawasan hutan konservasi seperti Taman Nasional Tanjung Puting tidak hanya mengancam tutupan hutan, tetapi juga berpotensi merusak habitat satwa liar dan ekosistem yang memiliki nilai penting bagi kelestarian lingkungan.

Relawan Berjuang di Tengah Keterbatasan

Di lapangan, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan berat. Relawan dan petugas harus berjibaku melawan api dengan keterbatasan tenaga, peralatan, pasokan air, serta biaya operasional.

Padahal, keberadaan relawan di garis depan sangat menentukan dalam membantu mengendalikan api dan mencegah penjalaran kebakaran ke wilayah yang lebih luas. Karena itu, dukungan nyata berupa bahan bakar, peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan, pasokan air, hingga kebutuhan konsumsi harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan.

Kehadiran Menteri Kehutanan bersama unsur TNI dan pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada peninjauan lapangan. Langkah tersebut perlu diikuti dengan dukungan operasional yang memadai, pembagian tugas yang jelas, serta pemantauan berkala terhadap perkembangan titik-titik kebakaran.

Penanganan juga membutuhkan pemetaan wilayah terdampak dan penentuan prioritas pemadaman, terutama pada kawasan yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan ekosistem dan keselamatan masyarakat.

Ancaman Api dan Kabut Asap

Karhutla di Kotawaringin Barat bukan sekadar persoalan padam atau tidaknya api. Dampaknya dapat meluas menjadi ancaman kesehatan akibat kabut asap, terganggunya aktivitas masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang pemulihannya membutuhkan waktu panjang.

Kawasan lahan gambut memerlukan perhatian khusus karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan menyisakan bara yang sulit terdeteksi. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman harus dilakukan secara cermat, disertai pemeriksaan lanjutan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala.

Di sisi lain, perlindungan terhadap petugas dan relawan harus menjadi prioritas. Pengerahan kekuatan dalam jumlah besar perlu disertai perlengkapan keselamatan, ketersediaan logistik, dan prosedur kerja yang memadai agar upaya memadamkan api tidak menimbulkan korban.

Masyarakat berharap langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Pangdam dan pemerintah daerah dapat mempercepat pengendalian karhutla, khususnya di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.

Lebih dari itu, penanganan darurat perlu berjalan beriringan dengan pencegahan jangka panjang, pengawasan kawasan rawan kebakaran, serta penegakan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Kobaran api di Kotawaringin Barat menjadi ujian bagi koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. Komitmen mengerahkan kekuatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan agar kebakaran segera terkendali, relawan mendapat dukungan memadai, dan kelestarian Taman Nasional Tanjung Puting tetap terlindungi. (*/)

Penulis: Kistolani Mangun Jaya
Editor: AYS