Bukan Pemborosan, Ini Alasan di Balik Kebijakan Fiskal Ekspansif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto
- account_circle Irma Windarti
- calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
- print Cetak
Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi. (dok/foto/Irma)
HAL serupa juga berlaku pada kebijakan penguatan koperasi desa dan ekonomi rakyat. Dalam kerangka pembangunan nasional, desa dipandang bukan sekadar wilayah administratif, melainkan basis produksi dan distribusi ekonomi.
Ketika desa diperkuat melalui koperasi dan sistem ekonomi lokal, yang sedang dibangun sesungguhnya adalah fondasi ketahanan ekonomi nasional.
Karena itu, menurut Bin Bin, kesimpulan yang terlalu cepat bahwa program-program tersebut hanya menjadi beban fiskal dinilai kurang tepat.
“APBN memang harus dikelola secara disiplin. Namun disiplin fiskal tidak boleh dimaknai sebagai pengetatan yang justru menghambat investasi sosial jangka panjang,” ujarnya.
Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari stabilitas anggarannya. Lebih dari itu, negara juga harus mampu melindungi rakyat serta membangun masa depan generasi berikutnya.
Dalam pandangan Bin Bin, kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif pada sektor-sektor strategis tidak serta-merta dapat dianggap sebagai pemborosan.
- Penulis: Irma Windarti
- Editor: AYS Prayogie
Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.