DPRD dan Pemkab Purwakarta Sepakati Raperda Perubahan APBD 2024

HiTvBerita.COM|PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Kesepakatan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta Dalam Rangka Pembicaraan Tk.II Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di gedung DPRD setempat, pada Senin 30 September 2024 malam.

Rapat Paripurna yang dimulai Pukul 20.35 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami, dihadiri 38 anggota dewan, Pj Bupati Purwakarta, para pejabat di lingkup Pemkab Purwakarta serta tamu undangan lainnya.

“Untuk target PAD ada kenaikan. Di APBD murni sebesar Rp2,6 triliun dan di Perubahan APBD menjadi Rp2,7 triliun atau ada kenaikan sekitar 4,4 persen,” kata Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami usai rapat paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Sri Puji Utami berikan keterangan pers usai rapat paripurna. (dok/foto/raffa)

“Jadi memang kami menggenjot untuk kenaikan pendapatan asli daerah karena kami melihat bahwa masih ada potensi yang ada tetapi belum bisa diambil secara maksimal,” imbuhnya.

SEMENTARA itu, Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota DPRD yang telah menyelesaikan proses diskusi dan pembahasan Raperda bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan seluruh unsur perangkat daerah.

Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan saat menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada anggota DPRD Purwakarta. (dok/foto/raffa)

“Terima kasih atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari segenap pimpinan dan anggota DPRD serta pemerintah daerah dalam melaksanakan rangkaian tugas penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan penuh semangat dan pengorbanan luar biasa di samping tugas lainnya yang sangat padat. Tentunya ini merupakan salah satu bentuk dedikasi dan pengabdian kita kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta,” kata Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan saat menyampaikan pendapat akhir

Ia menjelaskan, setiap tahap dalam penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah dilalui dengan baik.

Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disetujui hari ini merupakan hasil dari tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif dengan berorientasi atas dasar identifikasi berbagai persoalan dan permasalahan strategis yang kemudian dirumuskan melalui langkah-langkah solutif yang didasarkan atas pertimbangan skala prioritas.

Pembahasan Raperda juga diwarnai dinamika demokratis namun tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum dengan memahami berbagai persoalan masyarakat dan tantangan yang dihadapi.

“Selaku penyelenggara pemerintahan kita harus tetap optimis dapat menyelesaikan persoalan yang kita hadapi melalui tahapan-tahapan pembangunan yang terstruktur,” ujar Benni.

Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disetujui hari ini merupakan hasil dari tahapan pembahasan antara eksekutif dan legislatif. (dok/foto/raffa)

SEBAGAIMANA dipahami bersama, bahwa Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang disepakati mempunyai makna yang sangat penting.

Hal tersebut merupakan aktualisasi dan bentuk respon dari eksekutif bersama legislatif selaku penyelenggara pemerintahan terhadap berbagai situasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Purwakarta diarahkan pada penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub-kegiatan untuk mendukung kebijakan-kebijakan nasional, provinsi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2024.

Sehingga, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat selaras dan harmonis dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Atas nama Pemkab Purwakarta, Benni Irwan pun setuju dengan masukan-masukan dari pimpinan dan anggota DPRD bahwa penetapan target-target pendapatan asli daerah harus rasional namun tetap harmonis.

“Untuk itu saya mengajak kepada semua pihak untuk dapat membantu dalam upaya percepatan pencapaian target pendapatan maupun belanja di Kabupaten Purwakarta, dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap mengutamakan prinsip pengelolaan keuangan, yakni tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian Benni Irwan.

(HI/Network)