Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Dukung Program Ketahanan Pangan, DPUTR Purwakarta Pastikan Peningkatan Jaringan Irigasi

  • account_circle
  • calendar_month Jumat, 6 Des 2024
  • print Cetak

HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Program ketahanan pangan adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, baik dalam kondisi normal maupun darurat. Program ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

Dukungan untuk program ketahanan pangan dapat berasal dari berbagai pihak, salah satunya dari pemerintah daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA) terus melakukan upaya-upaya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase hingga bendung irigasi.

“Sepanjang tahun 2024 ini, setidaknya sudah kita lakukan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase sepanjang 8.666 meter. Selain itu kita lakukan pemeliharaan dan rehabilitasi bendung irigasi sebanyak 6 unit,” ujar Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia kepada awak media, belum lama ini.

Menurutnya, kegiatan peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air tersebut dilakukan pada sejumlah kecamatan, termasuk di perkotaan. 

“Jika kita rinci, ada peningkatan drainase perkotaan sepanjang 206 meter dan rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang 253 meter,” kata Ryan.

“Sementara untuk bendung irigasi, kita lakukan rehabilitasi sebanyak 5 unit dan pemeliharaan bendung irigasi sebanyak satu unit. Selain itu, ada peningkatan jaringan irigasi sepanjang 5.255 meter, rehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 2.260 meter, pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 316 meter dan tanggap darurat jaringan irigasi sepanjang 276 meter,” imbuhnya.

Menurutnya, jaringan irigasi, drainase hingga bendung irigasi merupakan bagian dari sumber daya air, yang menjadi pondasi utama untuk ketahanan pangan. Air dibutuhkan dalam setiap tahap produksi pangan, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pengolahannya. 

“SDA memiliki peran yang sangat krusial dalam mencapai ketahanan pangan. Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat memastikan ketersediaan air dan sistem irigasi yang baik untuk memastikan ketersediaan air untuk tanaman, terutama di musim kemarau,” tandasnya.

Sementara, Kabid SDA pada DPUTR Kabupaten Purwakarta, Rahmat Amin dalam keterangannya mengatakan, dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan jajaran DPUTR ia berharap kebutuhan air untuk pertanian tetap bisa lancar dan semuanya terpenuhi. 

“Apa yang kami lakukan juga merupakan bagian dari bentuk dukungan kami pada program ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Purwakarta,” kata Rahmat Amin.

  • Penulis:

Rekomendasi Untuk Anda

  • Upacara HUT Ke-80 RI di Jakarta Utara Berlangsung Khidmat

    Upacara HUT Ke-80 RI di Jakarta Utara Berlangsung Khidmat

    • 0Komentar

    Penulis: Sunang Sainudin Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara berlangsung khidmat di Plaza Barat Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Minggu (17/8/2025). HITVBERITA.COM | Jakarta — Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut, dipimpin Wakil Wali Kota Jakarta […]

  • Kejari Purwakarta Tuntaskan Program Sosialisasi Jaksa Garda Desa di 183 Desa!

    Kejari Purwakarta Tuntaskan Program Sosialisasi Jaksa Garda Desa di 183 Desa!

    • 0Komentar

    Kejaksaan Negeri Purwakarta tuntaskan pelaksanaan sosialisasi program “Jaksa Garda Desa” di 183 desa di wilayah Kabupaten Purwakarta. Program “Jaksa Garda” Desa atau “Jaga Desa” tersebut, terealisasi atas kerjasama dengan DPC APDESI Kabupaten Purwakarta. Tampak dalam foto Kajari Purwakarta, Dr. Martha Parulina Berliana, SH, MH saat bersama Ketua APDESI Purwakarta, H. Tatang Taryana di acara Sosialisasi […]

  • Kunjungi Kejari Purwakarta, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bahas Ini!

    Kunjungi Kejari Purwakarta, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bahas Ini!

    • 0Komentar

    Gubernur Jabar Kunjungi Kejari Purwakarta Bahas Penguatan Restorative Justice HITVBERITA.COM | Purwakarta –  Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kunjungi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, yang beralamat di Jalan Siliwangi, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta, Senin 3 November 2025. Pria yang kerap disapa KDM ini tiba di Kantor Kejari Purwakarta sekitar Pukul 08.00 WIB dengan pakaian […]

  • Dua Perempuan NTB Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Libya

    Dua Perempuan NTB Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Libya

    • 0Komentar

    Penulis: Sahbudin SPd.i Dugaan praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali menyeret warga Nusa Tenggara Barat. Dua perempuan, masing-masing berasal dari Kabupaten Bima dan Dompu, diduga dipaksa bekerja di Libya setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di Turki. HITVBERITA.COM | Bima— Keduanya adalah Suharni, warga Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, serta Nuraini, warga Kecamatan […]

  • POSBAKUMDES Soroti Penanganan Kasus SN di Polres Subang, Minta Penyidik Lakukan BAP Tambahan

    POSBAKUMDES Soroti Penanganan Kasus SN di Polres Subang, Minta Penyidik Lakukan BAP Tambahan

    • 0Komentar

    Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 15 gram yang menjerat Sri Nurhayati binti (Alm) Dadang atau SN di Polres Subang mendapat sorotan dari tim kuasa hukumnya. JAKARTA TIMUR, HITV — Kuasa hukum SN dari Pos Bantuan Hukum Masyarakat Desa (POSBAKUMDES), Edi Prastio, SH, MH mendesak penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Subang melakukan Berita […]

  • BP Batam dan Hak Masyarakat: HPL Bukan Tiket untuk Menghapus Hak Atas Tanah

    BP Batam dan Hak Masyarakat: HPL Bukan Tiket untuk Menghapus Hak Atas Tanah

    • 0Komentar

      Oleh: Ismail  Pengelolaan lahan di Batam kembali menjadi persoalan yang perlu dilihat secara jernih. BUKAN semata-mata dari perspektif pembangunan dan investasi, tetapi juga dari sisi sejarah penguasaan tanah, hak masyarakat, serta batas kewenangan pemerintah dalam mengelola tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL). Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai penerus kelembagaan Otorita Batam memang memiliki peran strategis […]

expand_less