Parlementaria

Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar kunjungan reses di Kampung Baru Tebing, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Sabtu (7/3/2026) sore. KARIMUN, HITV— Kegiatan yang berlangsung di Jalan Bukit Selamat, RW 03, tersebut dihadiri puluhan warga. Ismeth datang didampingi istrinya, Aida Ismeth, setelah sebelumnya mengunjungi warga di […]

BATAM, HITV— Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan, Selasa (27/1/2026). Rapat digelar untuk memperdalam materi substansi sekaligus menyusun langkah lanjutan agar regulasi tersebut segera rampung. Rapat dipimpin Ketua Pansus, Djoko Mulyono, bersama anggota pansus dan tim hukum Pemerintah Kota […]

  Di sela agenda resesnya di Kabupaten Bintan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, meninjau kebun anggur milik warga di Desa Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Rabu (25/2/2026) sore.   BINTAN, HITV— Kunjungan tersebut dilakukan usai pertemuan reses bersama warga Kampung Siantan. Tanpa protokoler berlebihan, Ismeth menyempatkan diri mendatangi kebun anggur […]

Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah, menyoroti belum dibayarnya insentif RT/RW di Desa Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan, selama tiga bulan terakhir. BINTAN, HITV—Anggota DPD RI asal Kepulauan Riau itu menegaskan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak perangkat lingkungan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Ismeth […]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) hingga Maret 2026. BATAM, HITV— Keputusan penundaan pengesahaan Ranperda itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar pada hari Rabu (18/2/2026) pagi. Disebutkan bahwa penundaan tersebut dilakukan karena proses fasilitasi regulasi nya masih berlangsung di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. […]