Selasa, 13 Okt 2026
dark_mode

Ketua Apdesi Belitung Yahya Minta Desa Dilibatkan dalam Pemutakhiran Data BPS

  • account_circle Iswandi
  • calendar_month 55 menit yang lalu
  • print Cetak

HITVBERITA.COM | BELITUNG – Akurasi data penerima bantuan sosial menjadi aspirasi utama yang mengemuka dalam pertemuan antara organisasi kepala desa se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Provinsi dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa Perawas yang juga Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Belitung, Yahya, melalui pesan WhatsApp kepada redaksi HITVBERITA.COM, pada Selasa, (13/10/2026).

Yahya menjelaskan, pertemuan tersebut membahas evaluasi data sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait penyaluran bantuan pangan serta program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam forum yang difasilitasi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu, Yahya bersama seluruh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Babel mengusulkan agar pemerintah desa dilibatkan secara aktif dalam proses penentuan, pemutakhiran, dan evaluasi data kemasyarakatan.

Menurutnya, usulan tersebut dilatarbelakangi banyaknya keluhan warga di lapangan terkait perubahan klasifikasi desil kesejahteraan. Sejumlah warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan kini tercatat masuk desil 5 ke atas, sehingga tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan.

“Kondisi ini berdampak langsung pada penyaluran berbagai program bantuan rutin dari pemerintah pusat. Masyarakat juga kerap mempertanyakan mekanisme pendataan ini kepada pihak desa,” ungkap Yahya dalam pesannya.

Ia berharap ke depan proses pendataan dan survei ekonomi yang dilakukan BPS dapat dilaksanakan dengan pendampingan dan kolaborasi bersama perangkat desa, termasuk RT dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) yang ada di desa.

Dengan pelibatan tersebut, data yang dihasilkan diharapkan lebih akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan, serta memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat bahwa pendataan dilakukan melalui mekanisme resmi dan terstandarisasi.

Para kepala desa se-Babel menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan data yang presisi demi penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.

(Iswandi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cara Daftar SPMB DKI Jakarta 2026, Lengkap dan Mudah

    Cara Daftar SPMB DKI Jakarta 2026, Lengkap dan Mudah

    • calendar_month Selasa, 2 Jun 2026
    • 0Komentar

    Dinas Pendidikan DKI Jakarta resmi memulai tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. JAKARTA | HITV –  Calon peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK negeri wajib mengikuti sejumlah tahapan mulai dari pengajuan akun, verifikasi data, pemilihan jalur, hingga daftar ulang. SPMB merupakan sistem penerimaan murid baru […]

  • Polda Babel Pastikan Belum Ada Temuan Beras Oplosan Beredar di Pasaran

    Polda Babel Pastikan Belum Ada Temuan Beras Oplosan Beredar di Pasaran

    • calendar_month Sabtu, 19 Jul 2025
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | BABEL – Polda Bangka Belitung telah melakukan pengecekan kesejumlah distributor terkait dugaan peredaran beras oplosan disejumlah wilayah di Indonesia. Hasilnya, Polda Babel memastikan belum ada ditemukan peredaran beras oplosan di Bangka Belitung. “Saya sudah cek ke Dirreskrimsus, hingga saat ini diwilayah Bangka Belitung belum ada ditemukan,”kata Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Hendro Pandowo, […]

  • Lima Saksi Akui Tak Mengetahui Aliran Dana BOK, Sidang Korupsi Puskesmas Kutasari Berlanjut

    Lima Saksi Akui Tak Mengetahui Aliran Dana BOK, Sidang Korupsi Puskesmas Kutasari Berlanjut

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • 0Komentar

    Persidangan dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kutasari, Kabupaten Purbalingga, kembali bergulir di Pengadilan Tipikor Kelas IA Semarang, Rabu (1/4/2026). SEMARANG, HITV — Dalam agenda pemeriksaan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan lima orang saksi yang seluruhnya mengaku tidak mengetahui aliran dana dalam perkara tersebut. Kelima saksi yang dihadirkan terdiri dari […]

  • Kejari Purwakarta Selamatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar 790 Juta Rupiah Lebih!

    Kejari Purwakarta Selamatkan Kerugian Keuangan Negara Sebesar 790 Juta Rupiah Lebih!

    • calendar_month Selasa, 10 Des 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | PURWAKARTA – Hal ini diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purwakarta, Dr. Martha Parulina Berliana, SH, MH didampingi Kasi Pidsus Kejari Purwakarta, Nana Lukmana saat menggelar konferensi pers pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, pada Senin 9 Desember 2024. “Di tahun 2024 ini, kita berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp 790.388.351,” ungkap […]

  • Heboh! Pengukuhan Edmon Johan sebagai Pjs Ketua Kadin Depok Ditunda Kadin Jabar

    Heboh! Pengukuhan Edmon Johan sebagai Pjs Ketua Kadin Depok Ditunda Kadin Jabar

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • 0Komentar

    Rencana pengukuhan Edmon Johan sebagai Pjs Ketua Kadin Kota Depok berujung penundaan. Kadin Jawa Barat menarik rem menyusul protes pengurus harian yang diberhentikan, yang menyebut pencopotan tersebut cacat prosedur dan melanggar aturan organisasi. DEPOK | HITV – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menunda pengukuhan Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Kadin Kota Depok. Penundaan ini […]

  • Persiapan May Day 2026: Bupati Garut Instruksikan Pengamanan Humanis dan Siapkan Wadah Aspirasi Buruh

    Persiapan May Day 2026: Bupati Garut Instruksikan Pengamanan Humanis dan Siapkan Wadah Aspirasi Buruh

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • 0Komentar

    Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan menghadapi Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei, yang digelar di Ruang Pamengkang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (28/4/2026). Garut, HITV – Bupati Garut menegaskan bahwa May Day merupakan momentum mulia bagi para buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait hak-hak mereka. Oleh karena […]

expand_less