Selasa, 20 Okt 2026
dark_mode

DPD CMMI Sibolga-Tapteng Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera jadi Bencana Nasional

  • account_circle Raffa Christ Manalu
  • calendar_month Senin, 15 Des 2025
  • print Cetak

SIBOLGA | HITV –  Cendikia Muda Muslim Indonesia Dewan Pimpinan Daerah Sibolga-Tapanuli Tengah mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera yang menghantam tiga provinsi menjadi status bencana nasional.

Bencana yang menghantam provinsi Aceh, provinsi Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi pada 25 November 2025 tersebut telah menelan korban hingga ribuan orang meninggal dunia, dan merusak infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan bangunan sekolah.

“Pemerintah pusat jangan egois. Segera tetapkan status bencana ini menjadi Bencana Nasional. Setiap hari masyarakat meneteskan air mata, di tambah lagi kehilangan harta benda mereka, serta masa depan yang gelap selalu muncul di benak mereka,” ungkap Riski Pane kepada hitv berita, melalui telepon selulernya, pada Minggu 14 Desember 2025.

Riski menjelaskan, bahwa bencana banjir bandang yang menimpa Sumatera telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 1.016 jiwa, korban luka-luka sebanyak 5.400 jiwa, sebanyak 212 dinyatakan hilang.

“Selain itu, sebanyak 624.670 jiwa masih tinggal di tempat pengungsian, sebanyak 157.900 unit rumah rusak, fasilitas pendidikan sebanyak 581 mengalami kerusakan, 219 fasilitas kesehatan rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung sekolah, dan kurang lebih 2.058 km jalan nasional serta ratusan jembatan putus terdampak bencana tersebut,” jelas Riski.

Menurutnya, saat ini para pemimpin daerah terdampak sangat kewalahan, bahkan tidak sedikit yang menyerah dan menangis pilu melihat kondisi daerah yang hancur akibat banjir bandang dan longsor di wilayah tiga provinsi tersebut. Selain itu, masyarakat hingga saat ini belum mendapat kepastian sampai kapan mereka tinggal di tempat pengungsian, dan mendapat tempat tinggal yang layak bagi para korban yang rumahnya hancur.

“Bahkan saat ini banyak warga mengalami busung lapar, demam, penyakit gatal-gatal akibat air banjir yang kotor bercampur lumpur, serta aliran listrik yang masih padam di beberapa tempat,” ujarnya.

Cendikia Muda Muslim Indonesia cabang Sibolga-Tapteng, lanjut Riski, berharap pemerintah pusat segera menetapkan bencana Sumatera menjadi bencana nasional untuk mempercepat pemulihan pascabencana yang melanda tiga provinsi di wilayah sumatera.

“Segera tetapkan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera menjadi status bencana nasional. Tidak ada kepentingan yang lebih penting diatas kepentingan rakyat. Jangan tambahin derita rakyat, mereka sudah kesusahan,” tegasnya.

  • Penulis: Raffa Christ Manalu

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPI KPNPA RI Soroti Minimnya Transparansi Kejari Kabupaten Bogor, Siapkan Laporan ke Jamwas Kejagung

    BPI KPNPA RI Soroti Minimnya Transparansi Kejari Kabupaten Bogor, Siapkan Laporan ke Jamwas Kejagung

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • 0Komentar

    Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Bogor menilai komunikasi publik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor belum berjalan secara optimal. BOGOR, HITV — Organisasi tersebut bahkan menyatakan tengah mempersiapkan laporan resmi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk permintaan evaluasi terhadap pelayanan informasi […]

  • Polres Pekalongan Kota Gelar Patroli Skala Besar, Cegah Gangguan Kamtibmas

    Polres Pekalongan Kota Gelar Patroli Skala Besar, Cegah Gangguan Kamtibmas

    • calendar_month Minggu, 19 Okt 2025
    • 0Komentar

    Penulis : Hadi Lempe Keamanan dan kenyamanan merupalan prioritas utama dalam lajunya kehidupan. Gangguan sekecil apapun terutama kenakalan remaja yang dapat mempengaruhi mental dan karakter, ini seharusnya mendapat perhatian dan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah tanggap terhadap Intensitas dan kondisi kerawanan lingkungan. HITV. BERITA. COM | KOTA PEKALONGAN – Polres Pekalongan Kota melaksanakan kegiatan Preventif […]

  • Gubernur Agustiar Sabran Dorong Pemerataan Infrastruktur Pada Jalur Logistik dan Akses Utama Antarwilayah!

    Gubernur Agustiar Sabran Dorong Pemerataan Infrastruktur Pada Jalur Logistik dan Akses Utama Antarwilayah!

    • calendar_month Kamis, 20 Nov 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Kistolani Mangun Jaya Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan pentingnya percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah provinsi, terutama yang menjadi jalur logistik dan akses utama antarwilayah HITVBERITA.COM | Palangka Raya — Penegasan itu disampaikan Gubernur Agustiar dalam pertemuannya dengan jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Istana […]

  • Polres Belitung Gelar Sertijab Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba, Kasi Humas dan Pelantikan Kapolsek Badau

    Polres Belitung Gelar Sertijab Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba, Kasi Humas dan Pelantikan Kapolsek Badau

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM | Belitung — Polres Belitung melaksanakan upacara Serah Terima Jabatan Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba, Kasi Humas serta pelantikan Kapolsek Badau pada Kamis (21/5/2026) pagi di halaman Mapolres Belitung. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belitung, Sarwo Edi Wibowo, S.I.K didampingi Wakapolres Belitung Bagus Krisna Ekaputra, S.I.K serta diikuti para […]

  • Kementerian ATR/BPN: Tak Ada Dasar Hukum Privatisasi Pulau di Indonesia

    Kementerian ATR/BPN: Tak Ada Dasar Hukum Privatisasi Pulau di Indonesia

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • 0Komentar

    Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis saat diwawancara awak media. (Dok/Foto/Raffa) Penulis: Raffa Christ Manalu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang membenarkan praktik privatisasi pulau. Penegasan ini disampaikan menyusul kembali mencuatnya isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia melalui sejumlah situs daring asing. […]

  • Jejak Nota Dinas Bupati Lama Disorot, Aparat Diminta Usut Pengelolaan Kontrak Angkutan Batubara PT Adaro di Barito Timur

    Jejak Nota Dinas Bupati Lama Disorot, Aparat Diminta Usut Pengelolaan Kontrak Angkutan Batubara PT Adaro di Barito Timur

    • calendar_month Rabu, 4 Feb 2026
    • 0Komentar

    Aparat penegak hukum didesak untuk segera mengusut dan mengaudit secara menyeluruh pengelolaan kontrak angkutan batubara PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan Pemerintah Kabupaten Barito Timur.  BARITO TIMUR | HITV— Desakan ini menguat seiring munculnya dugaan bahwa kontrak bernilai besar tersebut dikelola oleh pihak perorangan dengan dasar administrasi hukum yang dipertanyakan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara […]

expand_less