Pemerintah Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Ramadan, Harga Tak Boleh di Atas HET

Pemerintah memastikan stok pangan aman jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, dengan sembilan komoditas strategis tercatat surplus. Pemerintah menegaskan harga tidak boleh melampaui HET dan pengawasan distribusi diperketat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga.

JAKARTA | HITV – Pemerintah memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Berdasarkan neraca pangan hingga April 2026, sembilan komoditas strategis dalam posisi surplus produksi. Kesembilan komoditas tersebut adalah beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Surplus produksi tersebut menjadi bantalan kuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.

Karena itu, seluruh pelaku usaha diminta tidak menjual komoditas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Produksi kita tinggi, stok kita banyak. Yang swasembada pangan kita sudah sembilan, yang belum ada tiga. Nah, yang tiga (belum swasembada) ini pun stoknya banyak. Jadi tidak boleh ada main-main,” tegas Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Amran Sulaiman, dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/2/2026).

Amran mencontohkan, stok beras nasional saat ini mencapai 3,4 juta ton alias tercatat tertinggi sepanjang sejarah. Dua kali lipat dari kondisi normal yang berkisar 1–1,5 juta ton. Pemerintah juga menyiapkan cadangan SPHP sebesar 1,5 juta ton dengan harga maksimal Rp 12.500 per kilogram sebagai instrumen stabilisasi.

Ketersediaan daging dan komoditas protein hewani lainnya juga berada pada level aman, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor.

“Tidak ada alasan beras naik. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Minyak goreng kita produsen terbesar dunia, stok pemerintah 700 ribu ton, harga maksimal Rp 15.700. Daging ayam Harga Acuan Pembeliannya Rp 40.000, daging sapi Rp 140.000,” ujarnya.

Untuk awal tahun 2026, BPS juga mencatat potensi produksi yang masih menjanjikan. Pada periode Januari–Maret 2026, potensi produksi padi diperkirakan mencapai 17,65 juta ton GKG atau mengalami peningkatan 2,41 juta ton GKG (naik 15,80 persen) jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk memastikan kebijakan harga berjalan efektif di lapangan, pemerintah memastikan pengawasan stok dan distribusi akan terus diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta Satgas Pangan untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri.

“Kalau ada yang mencoba menaikkan harga, pemerintah bersama Satgas Pangan akan menindak tegas. Pengawasan difokuskan pada sumber distribusi besar, bukan pedagang kecil. Yang diperiksa adalah pabrik, distributor utama, dan rantai pasok hulunya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan pentingnya monitoring intensif di pasar. Ia meminta pemerintah daerah segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak sejalan dengan kondisi stok.

“Kalau harga melonjak tapi stok cukup, tentu bisa diambil tindakan. Segera laporkan ke pusat agar bisa dilakukan suplai dari daerah lain atau melalui BUMN pangan, sehingga harga tidak bergejolak,” ujarnya.

Pemerintah mulai Jumat (13/2/2026) melaksanakan Gerakan Pangan Murah Serentak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui intervensi langsung di pasar, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, aman, dan terjangkau. (tr)