Replik dan Duplik Dinilai Hanya Jadi Formalitas, Bukan Adu Argumen di Sidang Perdata
- account_circle ALYA NAFISAH
- calendar_month 10 jam yang lalu
- print Cetak

HITVBERITA.COM |TANJUNGPANDAN – Tahapan jawab-menjawab dalam persidangan perdata dinilai belum berjalan maksimal. Replik dari penggugat dan Duplik dari tergugat yang seharusnya menjadi ajang adu argumen hukum, dalam praktiknya kerap hanya menjadi formalitas salin-tempel berkas sebelumnya.
Dalam hukum acara perdata di Indonesia, setelah gugatan dibacakan dan dijawab tergugat, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling menanggapi. Penggugat menyampaikan Replik untuk menanggapi jawaban tergugat. Selanjutnya, tergugat menyampaikan Duplik sebagai jawaban balik atas Replik tersebut.
Secara teori, tahapan ini dirancang agar penggugat dapat menegaskan kembali dalilnya sekaligus mematahkan dalil tergugat, sementara tergugat dapat mempertahankan diri dengan memperjelas bantahannya.
Namun, berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak draf Replik dan Duplik yang diserahkan ke persidangan terkesan disusun tanpa penajaman argumen. Dokumen tersebut dinilai tidak fokus pada kelemahan lawan, melainkan mengulang isi berkas yang telah diserahkan pada persidangan sebelumnya.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan utama proses jawab-menjawab. Menurut aturan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dan pandangan para ahli hukum, tahapan ini bertujuan untuk menyaring dan memperjelas pokok sengketa.
Melalui tahapan ini, majelis hakim seharusnya dapat memetakan fakta mana yang telah disepakati kedua belah pihak dan fakta mana yang masih diperdebatkan.
Replik Hanya Menolak, Tanpa Membedah
Dalam praktiknya, banyak surat Replik hanya diawali kalimat formal, seperti menolak seluruh bantahan tergugat, lalu mengulang kembali seluruh isi gugatan awal dari awal hingga akhir.
Penggugat dinilai sering kali tidak membedah satu per satu keberatan yang diajukan tergugat. Akibatnya, Replik kehilangan daya kritis dan tidak memberikan argumen tandingan yang kuat di hadapan majelis hakim.
Fenomena serupa juga terjadi pada Duplik. Tergugat kerap hanya memutar ulang narasi jawaban dan keberatan formal yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya, tanpa menjawab poin baru yang dimunculkan penggugat dalam Replik.
Pola penyusunan yang monoton tersebut dinilai menunjukkan kurangnya ketelitian dalam merespons dinamika argumen yang berkembang di ruang sidang.
Bebani Hakim dan Perlambat Sidang
Cara penyusunan berkas yang berulang dinilai berdampak negatif terhadap efisiensi persidangan perdata. Majelis hakim yang memeriksa perkara membutuhkan kejelasan alasan hukum yang logis dan spesifik untuk menilai posisi masing-masing pihak.
Tumpukan berkas yang hanya berisi pengulangan kata demi kata dinilai hanya menyita waktu pemeriksaan dan membuat inti sengketa semakin tidak jelas.
Padahal, aturan hukum di Indonesia menekankan agar proses peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
Agar tujuan tersebut terwujud, Replik dan Duplik seharusnya disusun secara padat dan langsung mengarah ke pokok permasalahan. Penggugat seharusnya menggunakan Replik untuk mematahkan dalil tergugat poin demi poin, sementara tergugat memanfaatkan Duplik untuk menutup ruang argumen penggugat secara rinci.
Dengan demikian, dokumen Replik dan Duplik tidak dapat dipandang sekadar kewajiban administratif untuk menggugurkan tahapan sidang. Surat tanggapan yang disusun dengan bahasa tidak berbelit-belit, alasan hukum yang kuat, serta fokus pada inti masalah dinilai akan sangat membantu hakim dalam memutus perkara secara adil.
Kualitas penulisan berkas yang baik juga dinilai penting untuk menjaga marwah proses peradilan dan memastikan hak-hak hukum para pihak diperjuangkan secara maksimal.
(ALYA NAFISAH)
- Penulis: ALYA NAFISAH
- Editor: ISWANDI
- Sumber: ALYA NAFISAH






Dalam menjalankan tugas jurnalistik di lapangan, wartawan HITV dilengkapi Surat Tugas dan ID Card yang masih berlaku dan namanya tercantum dalam Box Redaksi saat di scanning barcode.