Rabu, 14 Okt 2026
dark_mode

Satpolairud Polres Lingga Amankan Kapal Kayu Bakau Ilegal

  • account_circle Ruslan
  • calendar_month Selasa, 27 Jan 2026
  • print Cetak

Satpolairud Polres Lingga mengamankan satu unit kapal tanpa nama yang mengangkut ribuan batang kayu bakau diduga ilegal di perairan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga.

LINGGA | HITV – Satuan Polisi Air dan Udara (Satpolairud) Polres Lingga mengamankan satu unit kapal tanpa nama yang diduga mengangkut ribuan batang kayu bakau ilegal di perairan Air Batu, Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, Sabtu (24/1/2026) malam.

Penindakan dilakukan sekitar pukul 21.30 WIB oleh Unit Gakkum dan Patroli Satpolairud Polres Lingga setelah menerima informasi terkait aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu bakau secara ilegal di wilayah pesisir tersebut.

Dalam operasi itu, petugas menemukan kapal tanpa nama yang tidak dilengkapi dokumen sah pada koordinat 0°00’03.3″N dan 104°29’54.8″E. Kapal tersebut diketahui memuat sekitar 1.500 hingga 2.000 batang kayu bakau. Berdasarkan pengembangan awal, jumlah kayu bakau yang telah ditebang dan dikumpulkan di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 8.000 batang yang tersebar di tujuh titik lokasi penyimpanan.

Petugas turut mengamankan lima orang anak buah kapal (ABK) beserta nahkoda untuk dimintai keterangan. Kapal, ABK, dan barang bukti kemudian dibawa ke Mako Satpolairud Polres Lingga dan tiba pada Minggu (25/1/2026) dini hari sekitar pukul 05.30 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kapolres Lingga AKBP Dr. P.M. Nababan, melalui PS. Kasat Polairud Polres Lingga IPTU Lundu Herryson Sagala, S.T., M.M., menegaskan komitmen kepolisian dalam menindak tegas kejahatan yang merusak lingkungan, khususnya ekosistem mangrove.

“Polres Lingga berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap praktik illegal logging, terutama perusakan mangrove yang sangat vital bagi kelestarian lingkungan pesisir,” tegas IPTU Lundu.

Saat ini, Satpolairud Polres Lingga masih melakukan pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, serta pendalaman dugaan tindak pidana sesuai ketentuan perundang-undangan terkait perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Selama proses penindakan, situasi dilaporkan aman dan kondusif. (tr)

  • Penulis: Ruslan

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dua Nyawa Melayang di Setokok, Jejak 77,8 Hektare Perlu Dibuka

    Dua Nyawa Melayang di Setokok, Jejak 77,8 Hektare Perlu Dibuka

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • 0Komentar

    Dua orang tewas dan sedikitnya 10 lainnya terluka dalam bentrokan di kawasan Jembatan III Barelang, Pulau Setokok, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (14/9/2026). BATAM, HITV — Polisi menyebut sengketa lahan sebagai pemicu bentrokan. Persoalannya disebut telah berlangsung cukup lama dan sebelumnya beberapa kali diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Kini, setelah darah tertumpah, pertanyaan publik bergeser. Bukan […]

  • 14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    14 Tahun Terbunuhnya Munir, Polri Didesak Bentuk Tim Khusus

    • calendar_month Sabtu, 16 Mar 2019
    • 0Komentar

    Jakarta – Hari yang sama 14 tahun lalu, Munir Said Thalib meninggal di dalam pesawat yang mengantarnya ke Amsterdam, Belanda. Munir diracun di udara. Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot senior Garuda Indonesia saat itu, ditangkap dan diadili. Dia divonis 14 tahun penjara, tetapi majelis hakim yang mengadilinya yakin ada dalang di balik pembunuhan Munir. Siapa? […]

  • MK Hapus Presidential Threshold, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden

    MK Hapus Presidential Threshold, Semua Parpol Dapat Mengusulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden

    • calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
    • 0Komentar

    Secara Resmi, Mahkamah Konstitusi, hari ini Kamis 2 Januari 2025, menghapus Ketentuan ambang batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian kedepan semua parpol dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. HITVBERITA.COM | Jakarta – Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Amar Keputusannya di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam […]

  • Terbitkan SKPT Tidak Sesuai Ketentuan, Kejari Karimun Tahan Kades dan Tokoh Masyarakat Sugie

    Terbitkan SKPT Tidak Sesuai Ketentuan, Kejari Karimun Tahan Kades dan Tokoh Masyarakat Sugie

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • 0Komentar

    Kedua tersangka diduga menerbitkan surat sporadik tanpa melalui proses verifikasi, pengukuran, dan pencatatan yang sah dalam buku register desa. Penulis: M. Saipul HITVBERITA.COM – KARIMUN | Kejaksaan Negeri (Kejari) Karimun menahan Kepala Desa Sugie berinisial M dan tokoh masyarakat berinisial Dj karena diduga terlibat tindak pidana korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atau […]

  • Agustiar Sabran: Keselamatan Lalu Lintas di Kalimantan Tengah Harus Jadi Gerakan Bersama

    Agustiar Sabran: Keselamatan Lalu Lintas di Kalimantan Tengah Harus Jadi Gerakan Bersama

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • 0Komentar

    Agustiar Sabran menegaskan pentingnya membangun sistem keselamatan transportasi yang terintegrasi di Kalimantan Tengah, di tengah tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan tantangan infrastruktur jalan di provinsi terluas di Indonesia itu. PALANGKA RAYA, HITV— Penegasan tersebut disampaikan Agustiar saat menghadiri Rapat Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Graha […]

  • Abustan: Penuhi SPM Tanpa Abaikan Janji Politik Menyejahterakan Rakyat

    Abustan: Penuhi SPM Tanpa Abaikan Janji Politik Menyejahterakan Rakyat

    • calendar_month Sabtu, 11 Okt 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Syamsu Marlin Pemerintah Kabupaten Barru akan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) tanpa mengabaikan janji politik dengan menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan program pembangunan yang berpihak pada masyarakat. HITVBERITA.COM | Makassar – Hal itu disampaikan Wakil Buati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Daerah (Rakorbangda) Wilayah Sulawesi 2025, […]

expand_less