Wagub Kalteng Dorong Pembentukan Loka P2MI agar SDM Lokal Terserap Pasar Kerja Global

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung agenda penyerapan tenaga kerja nasional, termasuk target “quick win” 500 ribu tenaga kerja global yang dicanangkan Presiden RI.

HITVBERITA.COM | Palangka Raya — Bagi Pemprov Kalteng, target itu tak sekadar angka, melainkan peluang bagi Kalteng untuk tampil lebih progresif dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan terserap secara legal di pasar kerja luar negeri.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menilai salah satu langkah strategis yang perlu diwujudkan adalah pembentukan Loka Pelayanan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di provinsi tersebut. Saat ini, rekomendasi pembentukan kantor layanan itu telah diajukan ke kementerian terkait, disertai kesiapan lahan pembangunan.

“Kami mendorong penyebarluasan informasi program 500 ribu tenaga kerja global ini. Bersamaan dengan itu, kami mengajukan pembentukan Loka P2MI di Kalimantan Tengah. Rekomendasinya sudah kami kirim dan lahannya pun sudah kami siapkan,” ujar Edy di Palangka Raya, Kamis (27/11/2025).

Selama ini, calon pekerja migran dari Kalteng harus mengurus tahapan administrasi penempatan hingga pelindungan di kantor layanan P2MI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jarak dan ketergantungan lintas provinsi itu, menurut Edy, memperlambat akses layanan dan menyisakan ruang bagi praktik penempatan kerja non-prosedural.

Edy menilai, kehadiran Loka P2MI di Kalteng akan memperpendek birokrasi layanan, memudahkan pendampingan, serta memperkuat sistem penempatan pekerja migran secara legal dan terukur. Dengan demikian, risiko eksploitasi dan penyaluran ilegal dapat ditekan, sementara peluang masyarakat mengakses kerja luar negeri meningkat signifikan.

“Ini penting supaya pekerja migran dari Kalimantan Tengah tidak lagi bergantung ke Banjarmasin. Warga bisa mengurus semua tahapan langsung di daerah sendiri,” katanya.

Pemprov, kata dia, akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan kementerian teknis, terutama Kementerian Pekerjaan Umum, bila usulan pembangunan kantor layanan itu disetujui oleh pemerintah pusat. Anggaran konstruksi diproyeksikan dapat disinergikan melalui skema pembangunan fasilitas layanan negara.

Hingga kini, Pemprov Kalteng masih menunggu respons kementerian terkait dan finalisasi desain pembangunan fasilitas Loka P2MI.

“Untuk pembangunan Loka P2MI, kami menunggu jawaban dari kementerian dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Edy.

Kalteng, menurut Edy, tidak hanya menargetkan penyerapan pekerja migran ke luar negeri, melainkan juga menyiapkan kader SDM baru yang memiliki perspektif global, kompeten, dan terlindungi secara hukum.

Pemprov berharap, pembentukan Loka P2MI dapat menjadi pintu masuk transformasi tata kelola penempatan pekerja migran di wilayah itu — dari sistem yang selama ini bersifat administratif menjadi model layanan terpadu berbasis pelindungan, pembinaan kapasitas, dan pendampingan pekerja secara penuh dari hulu ke hilir. (/*/*/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Kalteng