Rabu, 20 Mei 2026
light_mode

Bupati Garut Sebut Pentingnya Regulasi dan Peran Keluarga dalam Mencegah Penyalahgunaan Obat Keras

  • account_circle Abdul Hapid
  • calendar_month 1 jam yang lalu
  • print Cetak

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi indikasi penyalahgunaan obat keras di wilayah Kabupaten Garut.

GARUT||HITV – Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Pembentukan Regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Keras yang diselenggarakan oleh Garut Human Movement di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini turut diisi dengan penandatanganan komitmen bersama terkait peningkatan kewaspadaan peredaran obat-obatan tertentu yang melibatkan Bupati Garut, BBPOM, BNN, serta unsur Forkopimda dan perwakilan masyarakat.

Bupati Garut menyambut baik inisiatif Garut Human Movement sebagai langkah preventif sebelum permasalahan ini menjadi kondisi darurat. Menurutnya, pembangunan mental dan jiwa masyarakat sama krusialnya dengan pembangunan fisik.

“Tentu saja tantangan kita bukan hanya pembangunan fisik, tapi juga yang tidak kalah penting adalah pembangunan mental atau jiwa masyarakat kita. Sehingga ketika ada upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada di masyarakat, saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” ucap Bupati Garut.

Bupati Garut menyoroti bahwa indikasi penyalahgunaan obat, sangat rentan terjadi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya langkah nyata melalui penguatan edukasi di lingkungan sekolah dan keluarga.

“Sehingga, ya sebaiknya orang tua hadir bersama anaknya, generasi mudanya, sehingga ketika ada masalah itu bisa dibantu. Jangan kemudian mencari apa? Alternatif lain untuk menyelesaikan masalah dia,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Garut Human Movement, Aam Muhammad Jalaludin, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan respons atas keresahan masyarakat, khususnya dari komunitas pondok pesantren, terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar.

“Jadi kita mengundang beberapa, hampir ada 21 di antaranya Bupati, Forkopimda, sampai kita mendatangkan BBPOM dari Jabar. Kita kasih waktu, kasih tempat, yuk diskusikan bahwa di Garut ini sudah darurat terkait penyalahgunaan obat-obatan, malahan sampai ke tingkat anak SD. Nah, kasih-kasih ruang, kami kasih tempat, yuk diskusi. Ini sudah darurat,” ucapnya.

Ia memaparkan, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai kecamatan dan elemen masyarakat termasuk perwakilan pondok pesantren dengan tujuan menyatukan visi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan obat bagi generasi penerus di Kabupaten Garut.

“Kita mengharapkan mau nanti ada, ada payung hukum, regulasi yang mengatur khusus untuk penyalahgunaan, peredaran penyalahgunaan obat-obatan keras itu. Mau itu Perda, mau itu Perbub, yang penting ada yang menaungi. Jangan sampai masyarakat turun langsung disalahkan,” tutur Aam.

  • Penulis: Abdul Hapid

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perangi Politik Uang, Bawaslu Purwakarta Kerahkan Pengawas Partisipatif Politik

    Perangi Politik Uang, Bawaslu Purwakarta Kerahkan Pengawas Partisipatif Politik

    • 0Komentar

    Purwakarta | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Purwakarta menggandeng pemilih pemula untuk bersama-sama melakukan pengawasan Tahapan Pilkada 2024, di Kabupaten Purwakarta. Pemilih pemula di kalangan mahasiswa dan pelajar ini, dibekali pengetahuan tentang pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sebagai modal untuk bersama-sama melakukan pengawasan di Purwakarta. “Pelajar dan mahasiswa ini nanti akan menjadi mitra kami dalam […]

  • Syam: Ungkap Dalang Intelektual Intervensi Lelang di Bogor

    Syam: Ungkap Dalang Intelektual Intervensi Lelang di Bogor

    • 0Komentar

    Penulis: Erwin Lubis Dugaan intervensi dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapat sorotan publik. Syam, aktivis pemerhati kebijakan pemerintah asal Cibinong, menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden. HITVBERITA.COM | Bogor — Maraknya pemberitaan media serta aksi unjuk rasa di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten […]

  • Polres Tanjung Priok Gelar Operasi Berantas Jaya 2025, Pungli dan Premanisme Jadi Sasaran

    Polres Tanjung Priok Gelar Operasi Berantas Jaya 2025, Pungli dan Premanisme Jadi Sasaran

    • 1Komentar

    Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok kembali menggelar *Operasi Berantas Jaya 2025*, sebuah langkah strategis untuk menekan praktik pungutan liar dan premanisme yang kerap mencemari kawasan pelabuhan. Operasi ini digelar serentak secara nasional mulai 9 hingga 23 Mei 2025.   HITVBERITA.COM | Jakarta— Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I Gusti Ngurah Putu […]

  • FIKOM Moestopo Dorong Penguatan SDM Kelautan Lewat Program Kehumasan

    FIKOM Moestopo Dorong Penguatan SDM Kelautan Lewat Program Kehumasan

    • 0Komentar

    Penulis: Kang Aden Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas SDM pemerintah melalui Bimbingan Teknis Penguatan Fungsi Kehumasan dan PPID yang digelar bersama BPPSDM KP di Jakarta HITVBERITA.COM | Jakarta – Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali menegaskan komitmennya mendukung kebijakan pemerintah dalam peningkatan […]

  • Pengelola Bazar Anak di Lingga Keluhkan Penataan Lokasi, Akses Damkar Batasi Pemasangan Tenda

    Pengelola Bazar Anak di Lingga Keluhkan Penataan Lokasi, Akses Damkar Batasi Pemasangan Tenda

    • 0Komentar

    Penataan lokasi Bazar Arena Fantasi Anak di Kabupaten Lingga menuai keluhan dari pengelola dan pedagang. Keterbatasan ruang akibat adanya jalur akses mobil pemadam kebakaran (damkar) dinilai menghambat pemasangan tenda dan berdampak pada kenyamanan berjualan. LINGGA, HITV — Pengelola bazar, Buk Hasna, menuturkan bahwa kondisi lokasi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Area yang digunakan pun […]

  • Disnakertrans Purwakarta: K3 Bukan Formalitas, Wajib Diterapkan di Setiap Proyek

    Disnakertrans Purwakarta: K3 Bukan Formalitas, Wajib Diterapkan di Setiap Proyek

    • 0Komentar

    Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta menegaskan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan kewajiban mutlak bagi seluruh pelaksana proyek. PURWAKARTA | HITV – Penegasan itu menyusul insiden kecelakaan kerja di proyek pembangunan kampus UPI Purwakarta, di mana seorang pekerja asal Bandung mengalami luka robek di kepala diduga […]

expand_less