Rabu, 18 Nov 2026
dark_mode

Debu KCN Marunda Makin Parah, Pemkot Jakut Diminta Jangan Tutup Mata

  • account_circle Ahmad Fathul Ghoni
  • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2026
  • print Cetak

Keluhan warga terkait debu di kawasan Kawasan Berikat Nusantara (KCN) Marunda, Jakarta Utara, kembali mengemuka.

JAKARTA UTARA, HITV — Persoalannya bukan sekadar debu yang beterbangan, tetapi menyangkut pertanyaan lebih mendasar: sejauh mana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas industri dan lalu lintas kendaraan berat di kawasan tersebut?

Warga menyebut kondisi debu belakangan semakin mengganggu. Debu beterbangan di sekitar kawasan aktivitas industri dan jalur kendaraan berat, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kenyamanan masyarakat serta kualitas lingkungan di sekitar kawasan.

Atas kondisi itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara didesak tidak hanya menunggu laporan atau menerima informasi secara administratif. Pemerintah dinilai perlu turun langsung untuk melihat kondisi faktual di lapangan.

“Kalau kondisi debu memang semakin parah, kami berharap Pemkot Jakarta Utara segera turun ke lapangan. Jangan menunggu kondisi semakin mengganggu masyarakat,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Jangan Berhenti pada Administrasi

Sidak menjadi penting karena persoalan debu tidak selalu dapat tergambarkan secara utuh melalui laporan administratif.

Pemerintah perlu melihat langsung aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Mulai dari mobilitas kendaraan berat, kegiatan bongkar muat, kondisi jalan yang dilalui kendaraan, hingga sistem pengendalian debu yang diterapkan di area kegiatan.

Pertanyaan lainnya adalah apakah langkah pengendalian debu yang selama ini dilakukan benar-benar efektif atau masih menyisakan persoalan di lapangan.

Jika keluhan warga benar menunjukkan adanya peningkatan debu, pemerintah perlu memastikan sumbernya secara objektif. Sebaliknya, apabila kondisi lapangan ternyata masih berada dalam batas ketentuan yang berlaku, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Dengan begitu, polemik tidak berkembang menjadi saling klaim antara warga, pengelola kawasan, dan pemerintah.

Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Persoalan berikutnya adalah memastikan sumber debu.

Apakah berasal dari aktivitas kendaraan berat, kegiatan bongkar muat, kondisi jalan, material yang terbuka, atau kombinasi sejumlah aktivitas? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak semestinya dibangun berdasarkan dugaan.

Diperlukan pemeriksaan langsung dan, bila diperlukan, pengukuran atau pemantauan oleh instansi teknis yang memiliki kewenangan.

Hal ini penting agar setiap langkah pemerintah memiliki dasar yang jelas. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan, tindakan dapat dilakukan sesuai aturan. Namun apabila tidak ditemukan pelanggaran, pemerintah juga berkewajiban menjelaskan hasil pemeriksaannya secara transparan.

KCN Diminta Buka Data Pengendalian Debu

Di sisi lain, pihak pengelola KCN juga perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai langkah pengendalian debu yang telah dilakukan.

Informasi mengenai mekanisme pengendalian debu, pengelolaan lalu lintas kendaraan berat, kegiatan penyiraman atau pembersihan jalan, serta hasil pemantauan lingkungan akan menjadi bagian penting dalam menjawab keluhan masyarakat.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar persoalan tidak hanya dilihat dari satu sisi.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab meningkatnya debu sebagaimana dikeluhkan warga belum dapat dipastikan secara independen. Klarifikasi dari pengelola KCN dan instansi teknis terkait masih diperlukan.

Warga Menunggu Langkah Nyata

Bagi masyarakat sekitar, persoalannya sederhana: ketika debu dirasakan semakin mengganggu, pemerintah diharapkan hadir untuk memastikan kondisi tersebut.

Karena itu, sidak ke kawasan KCN Marunda bukan semata untuk mencari pihak yang harus disalahkan. Pemeriksaan diperlukan untuk menjawab fakta: apa sumber debu, seberapa besar dampaknya, bagaimana pengendaliannya, dan apakah seluruh aktivitas telah berjalan sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan nantinya juga perlu disampaikan secara terbuka.

Sebab, pengawasan lingkungan pada akhirnya bukan hanya soal memenuhi prosedur administratif, tetapi memastikan aktivitas industri tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan terlindungi.

Kini, bola berada di tangan pemerintah dan pihak terkait. Warga menunggu apakah keluhan tersebut akan segera diverifikasi di lapangan atau kembali berhenti pada laporan di atas meja. (*/)

Sumber: Humas MIO Indonesia
Penulis: Ahmad Fathul Ghoni
Editor: AYS

  • Penulis: Ahmad Fathul Ghoni

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPUD DKI Jakarta Gelar Debat Kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

    KPUD DKI Jakarta Gelar Debat Kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • 0Komentar

    HiTvBerita.com | Jakarta – Debat Kedua Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, digelar malam ini Minggu 27 Oktober 2024, bertempat di Beach City Internasional Stadium, Ancol Jakarta Utara. Hadir dalam Debat Putaran Kedua Pilgub DKI Jakarta, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata beserta para Komisioner, Ketua Bawaslu DKI Jakarta, DKPP DKI Jakarta, para Pasangan […]

  • Polres Karimun Tertibkan 11 Toko Penjual Miras dan Rokok Ilegal di Telaga Tujuh

    Polres Karimun Tertibkan 11 Toko Penjual Miras dan Rokok Ilegal di Telaga Tujuh

    • calendar_month Rabu, 11 Feb 2026
    • 0Komentar

    Sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polres Karimun bersama instansi terkait menggelar penertiban penjualan miras dan rokok ilegal. KARIMUN | HITV – Polres Karimun bersama instansi terkait menertibkan penjualan minuman beralkohol (miras) dan rokok ilegal di wilayah Telaga Tujuh dan sekitarnya, Kabupaten Karimun, Selasa (10/2/2026) sore. Penertiban menyasar 11 toko yang diduga menjual miras […]

  • Sempat Kabur Ke Jakarta, Mantan Karyawan Resto Mie Pangkalpinang  Diamankan Polda Babel Usai Gasak Uang Puluhan Juta

    Sempat Kabur Ke Jakarta, Mantan Karyawan Resto Mie Pangkalpinang Diamankan Polda Babel Usai Gasak Uang Puluhan Juta

    • calendar_month Sabtu, 20 Jul 2024
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM BABEL | Tim Subdit III Ditreskrimum Polda Bangka Belitung mengamankan seorang pemuda berinisial WP alias Bowo warga Desa Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (19/7/24) siang. Pemuda berusia 29 tahun ini diketahui merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan yang terjadi disalah satu Gerai atau Resto Mie di Kota Pangkalpinang pada bulan Mei lalu. “Pelaku […]

  • Hingga Desember 2024, Pemkab Purwakarta Akan Perjuangkan Pegawai Non ASN jadi PPPK

    Hingga Desember 2024, Pemkab Purwakarta Akan Perjuangkan Pegawai Non ASN jadi PPPK

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • 0Komentar

    HITVberita.COM | PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta akan memperjuangkan para pegawai non Aparatur Sipir Negara (ASN), menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak paling lambat Desember 2024. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha saat menyampaikan prioritas pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2025, pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tahun Anggaran (TA) […]

  • Polisi Kawal Wisatawan Menuju Kepulauan Seribu

    Polisi Kawal Wisatawan Menuju Kepulauan Seribu

    • calendar_month Senin, 7 Jul 2025
    • 0Komentar

    Penulis: SUNANG SAINUDIN Jajaran Polsek Kawasan Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, memperketat pengamanan dan pelayanan terhadap wisatawan yang akan berlibur ke Kepulauan Seribu melalui Dermaga Kali Adem, Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Pengamanan dilakukan sejak akhir pekan lalu hingga Senin (7/7/2025), menyusul meningkatnya jumlah penumpang selama masa liburan sekolah. HITVBERITA.COM | Jakarta – Langkah […]

expand_less