Minggu, 1 Mar 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Gunakan Politisasi Anggaran, Diduga Ketua FKGN Subang dan Korlap Intruksikan Para Guru Ngaji Pilih Paslon Jimat-Aku di Pilkada 2024

Gunakan Politisasi Anggaran, Diduga Ketua FKGN Subang dan Korlap Intruksikan Para Guru Ngaji Pilih Paslon Jimat-Aku di Pilkada 2024

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

𝐇𝐈𝐓𝐕𝐁𝐞𝐫𝐢𝐭𝐚.𝐂𝐨𝐦|Subang – Menjelang perhelatan Pilkada serentak 2024 diwilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat situasinya mulai memanas. Para timses calon bupati dan wakil bupati terus bergerilya serta melakukan berbagai cara untuk meyakinkan masyarakat agar menentukan pilihannya terhadap calonnya.

Berbagai upaya dilakukan para calon bupati dan wakil bupati bersama timnya, baik itu melakukan blusukan ke wilayah pelosok-pelosok desa dengan menyapa warga atau dengan upaya-upaya lainnya. Agar masyarakat menentukan pilihannya kepada calon tersebut.

Namun, ada yang menarik menjelang perhelatan pesta demokrasi di Kabupaten Subang, politisasi anggaran mulai digunakan oleh oknum-oknum timses calon sebagai alat pemenangan, terutama oleh calon petahana.

Dari penelusuran awak media dilapangan, dari pengakuan salah satu guru ngaji yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Ngaji (FKGN) Kabupaten Subang.

Ia mengaku mendapatkan tekanan dari koordinator guru ngaji diwilayah kecamatan maupun dari Ketua FKGN Kabupaten Subang menjelang pencairan tahap kedua honor guru ngaji yang besarannya Rp 600 ribu.

Sementara, bantuan dari pemerintah daerah, dimana setiap guru ngaji dibebankan oleh Ketua FKGN Kabupaten Subang untuk mendata sebanyak 20 orang untuk diarahkan agar memilih pasangan calon Jimat-Aku. Data tersebut harus dikumpulkan dan diserahkan kepada Ketua FKGN Kabupaten Subang paling lambat 10 Oktober 2024 mendatang.

“Adanya instruksi tersebut, jujur sangat memberatkan bagi saya. Padahal, tugas kami sebagai guru ngaji adalah bertujuan untuk mencerdaskan anak didik dalam hal membaca Al-Quran, bukan untuk politik praktis,” kata salah satu guru ngaji, kepada awak media yang enggan disebutkan namanya, pada Jumat 4 Oktober 2024.

“Bukan hanya saya, rata-rata guru ngaji yang lain juga sama. Sehingga kami bingung dan juga khawatir, jika tidak dilaksanakan takut honor tidak dikeluarkan,” imbuhnya.

Menurutnya, jika instruksi itu dilaksanakan, belum tentu orang yang sudah didata tersebut memilih Paslon Jimat. Tetapi, daripada honor nantinya tidak keluar, akhirnya kami mendata secara asal-asalan.

Sementara itu, Ketua FKGN Kabupaten Subang, Hj. Imas Aisyah ketika hendak dikonfirmasi oleh awak media perihal intruksinya terhadap para guru-guru ngaji agar mendukung pasangan calon Jimat-Aku, hingga berita ditulis belum bisa ditemui untuk mendapatkan keterangan secara resmi.

(HI/Network)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wilayah Abu-Abu PPRA: Antara Prinsip Perlindungan dan Realitas Praktik Media

    • calendar_month Minggu, 15 Feb 2026
    • account_circle Alam Massiri
    • visibility 38
    • 0Komentar

      Penulis: LA MASENG   Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) dirancang sebagai pagar etik yang tegas: melindungi anak dari dampak buruk pemberitaan, sekaligus menjaga tanggung jawab sosial media. NAMUN dalam praktik sehari-hari, implementasi pedoman ini tidak selalu berjalan lurus. Di antara prinsip perlindungan dan tuntutan kerja jurnalistik, terbentang wilayah abu-abu yang sering kali menempatkan redaksi […]

  • Pelayanan Publik Keliling Pemkab Purwakarta, Disambut Antusias Ribuan Warga Cisalada!

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein pantau langsung pelayanan publik keliling di Desa Cisalada. (Dok/Foto/Rafa) Reporter: Raffa Christ Manalu Suasana Lapangan Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, tampak semarak, Selasa (24/6/2025). Ribuan warga tampak antusias mengikuti kegiatan pelayanan publik keliling yang digagas Pemerintah Kabupaten Purwakarta. HITVBERITA.COM | Purwakarta— Pelayanan publik keliling tersebut dipimpin langsung oleh Bupati […]

  • Solidaritas Korban Penembakan, DKI Beri Warna Bendera New Zealand di JPO GBK

    • calendar_month Sabtu, 16 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Pemprov DKI turut berbelasungkawa atas penembakan di dua masjid di Christchurch, New Zealand, yang menewaskan 49 orang. Warna-warna bendera Selandia Baru akan dimunculkan selama seminggu di jembatan penyeberangan orang (JPO) Gelora Bung Karno. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho mengatakan kombinasi warna itu dimunculkan di JPO GBK sebagai bentuk solidaritas dan dukungan Jakarta kepada Selandia […]

  • 2.116 Warga Binaan di Lapas/Rutan/LPKA Kemenkumham Babel Terdaftar pada DPT Pilkada 2024

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    HITVBERITA.COM|PANGKAL PINANG – Sebanyak 2.116 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)/ Rumah Tahanan Negara (Rutan)/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kemenkumham Babel telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, Kunrat Kasmiri, minggu […]

  • Klarifikasi Bea Cukai Batam Soal “Speedboat Siluman” Abrar Jaya Masih Penuh Tanda Tanya

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Penulis: Ismail Ratusimbangan Fakta Lapangan dan Versi Resmi Berbeda 180 Derajat! HITVBERITA.COM | BATAM — Alih-alih menutup polemik, klarifikasi Bea dan Cukai Batam atas penangkapan sebuah speedboat misterius di perairan Jembatan 6 Barelang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Fakta di lapangan, kesaksian warga, dan video yang beredar luas di media sosial menunjukkan peristiwa penindakan berlangsung […]

  • Hingga Desember 2024, Pemkab Purwakarta Akan Perjuangkan Pegawai Non ASN jadi PPPK

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle
    • visibility 28
    • 0Komentar

    HITVberita.COM | PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta akan memperjuangkan para pegawai non Aparatur Sipir Negara (ASN), menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak paling lambat Desember 2024. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha saat menyampaikan prioritas pembangunan Tahun Anggaran (TA) 2025, pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tahun Anggaran (TA) […]

expand_less
Exit mobile version