Ismail Soroti Penegakan Hukum Mabes Polri di Batam, Minta Jangan Tebang Pilih

Ketua Umum Aliansi LSM Ormas Peduli Kepri, Ismail Ratusimbangan, mendukung langkah penegakan hukum yang dilakukan Mabes Polri di Kota Batam. Namun, ia meminta setiap tindakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.

BATAM, HITV — Menurut Ismail, penindakan terhadap tempat yang diduga berkaitan dengan narkoba, perjudian, maupun aktivitas ilegal lainnya merupakan bagian penting dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Akan tetapi, aparat penegak hukum juga perlu memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul setelah suatu usaha ditutup.

“Penegakan hukum wajib kita dukung. Tetapi investasi dan lapangan kerja juga harus tetap berjalan. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan persoalan baru berupa bertambahnya pengangguran,” ujar Ismail.

Ia menyoroti penindakan terhadap sejumlah lokasi permainan ketangkasan atau yang kerap disebut jekpot di Batam. Ismail mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan dalam penindakan terhadap tempat-tempat yang menurutnya berada dalam kawasan atau lingkungan usaha yang sama.

“Saya melihat ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Saat penindakan di salah satu lokasi, mengapa tempat lain yang berada di sekitar lokasi tidak ikut disentuh? Kalau memang diduga melakukan pelanggaran, seharusnya standar penindakannya jelas dan berlaku sama,” katanya.

Ismail juga menanggapi pernyataan Wakil Kabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifudin yang menyebut aktivitas jekpot sebagai perjudian. Menurutnya, dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Kalau disebut judi, tentu harus dibuktikan berdasarkan fakta hukum dan proses peradilan. Jangan sampai label diberikan terlebih dahulu sebelum seluruh proses pembuktian selesai,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti dirinya menolak pemberantasan perjudian maupun kejahatan lainnya. Sebaliknya, ia meminta agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

“Tempat hiburan yang terkait narkoba maupun perjudian harus ditindak jika memang terbukti melanggar hukum. Kami dukung. Tetapi jangan tebang pilih, karena dampaknya luas terhadap dunia usaha dan tenaga kerja,” tegas Ismail.

Ismail bahkan mengaku menerima sejumlah informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya pertemuan antara pihak tertentu dengan pengusaha sebelum dilakukan penindakan. Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih dalam tahap pengumpulan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta.

“Kami menerima informasi dari beberapa pihak. Ada yang menyampaikan bahwa sebelum penindakan terdapat pertemuan antara tim dengan seorang pengusaha. Informasi ini masih kami kumpulkan dan akan kami uji kebenarannya. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi kemudian dianggap sebagai fakta,” jelasnya.

Ia juga menyoroti kendaraan yang digunakan petugas saat penindakan di kawasan Nagoya Game Zona yang menurut pengamatannya didominasi kendaraan baru berwarna hitam. Namun, Ismail mengakui pengamatan tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya dugaan tertentu.

“Ini bagian dari informasi dan pengamatan yang sedang kami kumpulkan. Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Kalau datanya sudah lengkap, baru kami uji dan lihat apakah memang ada persoalan atau hanya kebetulan,” katanya.

Menurut Ismail, persoalan yang tidak kalah penting adalah nasib para pekerja yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan tempat usaha.

“Kalau satu tempat usaha tutup dan di dalamnya ada banyak pekerja, dampaknya bukan hanya kepada pekerja itu sendiri. Ada keluarga yang harus mereka hidupi. Kalau jumlahnya mencapai ribuan tenaga kerja, maka efek sosial-ekonominya juga harus dipikirkan,” ujarnya.

Ismail meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak melihat persoalan semata-mata dari aspek penindakan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana menciptakan alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak.

“Batam tidak memiliki sumber daya alam seperti daerah penghasil tambang. Kekuatan Batam ada pada investasi, industri, perdagangan dan jasa. Karena itu, setiap kebijakan yang berdampak terhadap dunia usaha dan tenaga kerja harus dihitung secara matang,” katanya.

Ia menambahkan, apabila aspirasi masyarakat terkait nasib tenaga kerja dan dugaan ketidakseragaman dalam penindakan terus berkembang, pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke tingkat nasional melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

“Kami siap membawa persoalan ini ke DPR RI jika dukungan masyarakat cukup kuat. Kami ingin meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, termasuk Mabes Polri, Polda Kepri dan Pemerintah Kota Batam. Semuanya harus dibuka secara terang agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh,” ujar Ismail.

Ismail menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menghambat penegakan hukum, melainkan memastikan hukum berjalan secara adil sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

“Penegakan hukum harus jalan, tetapi investasi juga harus jalan. Lapangan kerja harus dijaga. Kalau memang ada pelanggaran, silakan diproses sesuai hukum. Tetapi kalau ada dugaan tebang pilih, itu juga harus dijelaskan secara terbuka. Masyarakat berhak untuk  dapatkan kepastian,” pungkasnya. (\•/)

Editor: AYS
Sumber: HITV Batam