Kapolres Purwakarta Ikuti Kunker Komisi III DPR, Sinkronisasi Pengawasan dan Penegakan Hukum Diperkuat

Upaya memperkuat penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di wilayah hukum Polres Purwakarta terus didorong melalui sinergi lintas lembaga.

PURWAKARTA, HITV— Hal itu tercermin dalam kehadiran Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, pada Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi III DPR RI di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kamis (9/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bidang penegakan hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, serta para kapolres jajaran.

Pertemuan lintas institusi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jawa Barat.

Di saat yang sama, kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.

Kunker yang dipimpin Ketua Tim Komisi III DPR RI, Safaruddin, bersama rombongan anggota dewan tersebut menitikberatkan pada penguatan fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Forum ini juga dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi sekaligus sinkronisasi antara kebijakan nasional dan implementasinya di tingkat daerah.

Rangkaian kegiatan dimulai pukul 09.30 WIB dengan penyambutan oleh pejabat utama Polda Jawa Barat, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi tertutup yang melibatkan tiga institusi utama, yakni Polda Jawa Barat, Kejati Jawa Barat, dan BNNP Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Isu percepatan penanganan perkara, penguatan pengawasan, hingga pemberantasan narkotika menjadi perhatian utama.

Melalui Kasi Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi, Kapolres Purwakarta menegaskan bahwa keikutsertaan dalam agenda ini merupakan bentuk dukungan terhadap fungsi pengawasan DPR RI.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pusat dengan pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Purwakarta,” ujar Enjang.

Ia menambahkan, sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Dengan penguatan koordinasi tersebut, aparat di daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan hukum, serta memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran. (\•/)

Editor: Asep Yogi
Sumber: HITV Jabar