Kick-Off HPN 2026 di Banten Dimulai, PWI dan MIO Soroti Tantangan Ekonomi Media serta Ancaman Kebebasan Pers

Rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Provinsi Banten resmi dimulai. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Dewan Pers menggelar Kick-Off HPN 2026 sekaligus peluncuran maskot di Alun-alun Kota Serang, pada hari Minggu, 30 November, sebulan menjelang berakhirnya tahun 2025.

SERANG | HITV — Kegiatan itu menandai dimulainya agenda nasional insan pers menuju puncak HPN Februari 2026, sekaligus menjadi ruang refleksi atas tantangan serius yang dihadapi dunia pers Indonesia hari ini.

Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, Kick-Off HPN 2026 tidak sekadar menjadi seremoni tahunan. Tema tersebut merefleksikan kegelisahan bersama insan pers di tengah disrupsi digital, tekanan ekonomi industri media, serta meningkatnya ancaman terhadap kebebasan pers.

Sejak pagi hari, pada kegiatan tersebut diisi dengan senam bersama dan jalan sehat yang melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas, serta insan pers. Penampilan rampak bedug membuka rangkaian acara, menegaskan keterikatan pers dengan nilai-nilai budaya dan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam kesempatan itu, PWI Banten juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah mitra strategis, antara lain Bank Banten, Grup 1 Kopassus, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten. Kerja sama ini dipandang sebagai upaya memperkuat dukungan lintas sektor terhadap keberlangsungan kegiatan HPN sekaligus ekosistem pers di daerah.

Acara dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir, perwakilan Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Gubernur Banten Andra Soni.

Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir menegaskan bahwa tema HPN 2026 lahir dari kebutuhan mendesak untuk membenahi ekosistem pers secara menyeluruh. Menurut dia, pers yang sehat tidak mungkin terwujud jika perusahaan pers rapuh secara ekonomi dan wartawan bekerja dalam kondisi yang jauh dari sejahtera.

“Pers ingin sehat, memiliki ekosistem yang sehat dari sisi korporasinya, kontennya, hingga substansi pemberitaan kepada masyarakat. Itu hanya bisa terwujud jika ekonomi media kuat dan didukung semua pihak,” ujar Munir.

Ia menilai, di tengah persaingan dengan platform digital dan media sosial yang mengedepankan kecepatan dan sensasi, pers arus utama kerap berada dalam dilema antara tuntutan bisnis dan idealisme jurnalistik.

“Kalau ekonomi media rapuh, kualitas jurnalistik akan ikut tergerus. Ini yang harus kita jaga bersama,” kata Munir.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam sambutannya menekankan peran strategis pers di era post-truth, ketika arus informasi tidak lagi sepenuhnya berpijak pada fakta.

“Pers harus menjadi rujukan informasi yang terpercaya agar masyarakat mampu membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan,” ujar Kapolri.

Kritik Ekonomi Media dan Ancaman Kebebasan Pers

Di luar agenda utama Kick-Off HPN 2026, Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie, menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi industri media nasional. Ia menilai tema HPN 2026 relevan, namun harus diikuti dengan langkah konkret untuk menjawab persoalan struktural yang dihadapi media, khususnya media online.

Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia, AYS Prayogie. (Dok/Foto/Hitv)

“Fakta di lapangan menunjukkan banyak perusahaan pers bertahan dalam kondisi ekonomi yang sangat berat. Ketergantungan pada iklan, ketimpangan distribusi belanja iklan pemerintah, hingga dominasi platform digital global membuat media lokal dan independen berada dalam posisi rentan,” ujar Prayogie.

Menurut Prayogie, tekanan ekonomi tersebut berdampak langsung pada kualitas kerja jurnalistik dan kesejahteraan wartawan. Dalam situasi tertentu, kata dia, media bahkan berada pada posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan kekuasaan maupun kepentingan modal.

“Ketika ekonomi media lemah, ancaman terhadap independensi dan kebebasan pers menjadi nyata. Pers bisa ditekan secara halus, baik melalui akses informasi, iklan, maupun relasi kekuasaan,” kata Prayogie.

Ia juga menyoroti meningkatnya kecenderungan kriminalisasi, intimidasi, dan pembungkaman terhadap karya jurnalistik kritis, khususnya yang menyentuh isu-isu strategis dan kepentingan publik.

“Kebebasan pers hari ini tidak hanya diuji oleh kekerasan fisik, tetapi juga oleh tekanan ekonomi dan regulasi yang berpotensi multitafsir. Ini harus menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Prayogie menegaskan bahwa peringatan HPN seharusnya menjadi momentum kolektif untuk memastikan pers tetap berdiri independen, kritis, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar agenda seremonial.

Ruang Refleksi Bersama

Kick-Off HPN 2026 Banten juga dimaknai sebagai upaya mendekatkan pers dengan masyarakat di tengah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media. Munir menilai, relasi pers dan publik harus terus diperkuat agar media tidak terjebak menjadi menara gading.

Menuju puncak HPN Februari 2026, PWI menyiapkan berbagai agenda, mulai dari lomba karya jurnalistik, seminar, diskusi publik, focus group discussion (FGD), hingga pagelaran budaya. Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang refleksi bersama atas masa depan pers Indonesia.

Antusiasme masyarakat terlihat dari keterlibatan pelajar. Kemas Rizki Putra Ramadhan, siswa SMA Negeri 1 Kota Serang, berharap kegiatan ini dapat mendorong generasi muda lebih peduli terhadap pentingnya informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Melalui Kick-Off HPN 2026 ini, insan pers diingatkan kembali bahwa tantangan pers hari ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal keberanian menjaga independensi, memperjuangkan keberlanjutan ekonomi media, dan mempertahankan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. (/*/*/)

Sumber:
Humas MIO Indonesia