KPP Bogor Raya Desak Pemerintah Blacklist Kontraktor Bermasalah!

Penulis: ERWIN LUBIS

Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bogor, Rabu (16/7/2025), menuntut Pemerintah Kota Bogor mengevaluasi kembali penunjukan PT Aulia Berlian Konstruksi sebagai pelaksana proyek revitalisasi SD Negeri Cimanggu. Mereka menilai perusahaan tersebut memiliki rekam jejak buruk dalam sejumlah proyek sebelumnya.

HITVBERITA.COM | Bogor— Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti oleh sekitar 50 orang dan berlangsung tertib itu, peserta membentangkan spanduk serta membagikan selebaran berisi kritik terhadap proses tender.

Massa juga terlihat membakar ban sebagai simbol protes terhadap proses pemilihan penyedia jasa yang dinilai tidak transparan.

Koordinator aksi, Awaludin, menyebut PT Aulia Berlian Konstruksi patut dicoret dari daftar penyedia proyek pemerintah karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran, termasuk dalam aspek keselamatan kerja (K3).

“Kami menemukan langsung di lapangan bahwa para pekerja tidak dibekali alat pelindung diri (APD) yang layak. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap norma keselamatan kerja,” ujarnya saat orasi.

Selain dugaan pelanggaran K3 pada proyek SDN Cimanggu, KPP Bogor Raya juga memaparkan sejumlah proyek lain yang dinilai bermasalah dan pernah ditangani perusahaan tersebut. Antara lain, proyek perpipaan di Kabupaten Bandung yang terkendala suplai material dan pelunasan upah pekerja, serta proyek air bersih di Dusun Jumprit, Kabupaten Temanggung, yang mangkrak dengan progres hanya 40 persen.

Di Kabupaten Majalengka, perusahaan yang sama disebut terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai tidak transparan, dengan hasil pembangunan yang tidak sesuai rencana awal.

Berdasarkan catatan tersebut, KPP Bogor Raya mendesak agar PT Aulia Berlian Konstruksi tidak lagi diberi kepercayaan menangani proyek pemerintah. Mereka juga meminta agar proses tender proyek SDN Cimanggu ditinjau ulang dan dilakukan audit menyeluruh.

“Kami meminta audit investigatif oleh APIP, BPKP, atau BPK, termasuk terhadap penggunaan dana muka proyek,” kata Awaludin.

KPP juga mendorong transparansi dalam seluruh proses pengadaan barang dan jasa serta menuntut agar dokumen kualifikasi penyedia diumumkan secara terbuka kepada publik.

Selain itu mereka juga mendesak aparat penegak hukum mengusut kemungkinan praktik mafia proyek dalam proses pemilihan penyedia.

“Kami tidak anti-pembangunan. Tapi kami menolak keterlibatan penyedia yang tidak mengutamakan keselamatan kerja dan tidak bertanggung jawab terhadap mutu pekerjaan,” ujar Awaludin.

Hingga berita ini diturunkan, HITV masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak PT Aulia Berlian Konstruksi dan instansi terkait. (*/*)