MBG Dinilai Belum Menyentuh Akar Rumput, PETIR Dorong BUMDes dan Koperasi Jadi Tulang Punggung Pasok Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah dinilai belum sepenuhnya menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

JAKARTA, HITV — Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Persaudaraan Timur Raya (DPN PETIR), Nefton Alfares, SH, MH yang menilai bahwa pelaksanaan program tersebut masih didominasi rantai pasok dari kawasan perkotaan sehingga manfaat ekonomi belum benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha kecil di daerah.

Didampingi Ketua DPW PETIR DKI Jakarta Ones Kilikili, Nefton mengatakan pemerintah perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi dan sistem pengadaan bahan baku untuk dapur-dapur MBG.

“Program MBG sejatinya sangat baik karena menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia. Namun pelaksanaannya jangan sampai hanya menghidupkan distributor besar di kota, sementara desa hanya menjadi penonton,” kata Nefton dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Menurut dia, semangat pemerataan ekonomi yang menjadi salah satu tujuan utama MBG belum terlihat kuat di lapangan. Ia menilai keberadaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Merah Putih semestinya ditempatkan sebagai aktor utama dalam rantai pasok bahan pangan.

“Kalau pemerintah serius ingin membangun ekonomi desa, maka BUMDes, koperasi lokal, kelompok tani, peternak, hingga nelayan kecil harus menjadi pemasok utama kebutuhan dapur MBG. Jangan semuanya tersentral di perusahaan besar perkotaan,” ujarnya.

Nefton menilai, keterlibatan ekonomi lokal bukan sekadar persoalan distribusi pangan, melainkan bagian dari strategi pembangunan desa jangka panjang. Dengan melibatkan petani dan pelaku usaha desa secara langsung, kata dia, perputaran uang negara dapat menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah.

Data kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 menunjukkan keterlibatan pelaku ekonomi lokal dalam program MBG masih sangat rendah. Dari sekitar 40.433 pemasok bahan baku yang terlibat, hanya 18 entitas koperasi dan BUMDes yang tercatat masuk dalam rantai distribusi.

Selain itu, dari sekitar 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, tingkat partisipasi pelaku usaha lokal disebut baru menyentuh angka sekitar 1,4 persen. Kondisi tersebut membuat sebagian besar perputaran anggaran MBG justru mengalir kembali ke pusat-pusat ekonomi di kota besar.

Nefton menilai fakta tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah agar tujuan pemerataan ekonomi tidak meleset dari cita-cita awal program.

“Jangan sampai program yang anggarannya sangat besar ini hanya menjadi proyek konsumsi tanpa menciptakan penguatan ekonomi desa. Negara harus memastikan uang rakyat kembali berputar di rakyat,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah membangun skema kemitraan berkelanjutan antara dapur MBG dengan kelompok tani, peternak ayam, peternak sapi, pelaku UMKM pangan, hingga koperasi desa di berbagai wilayah.

Menurut Nefton, skema itu akan membuat kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, sayur, ikan, dan daging dapat dipenuhi dari produksi lokal sehingga desa tidak hanya menjadi lokasi penerima manfaat, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kalau rantai pasoknya dibangun dari desa, maka MBG bukan hanya menyelesaikan persoalan gizi, tetapi juga mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran di daerah,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa satu desa dengan sekitar 3.000 penerima manfaat MBG berpotensi menciptakan perputaran uang hingga Rp 900 juta per bulan. Namun, sejumlah kalangan menilai potensi tersebut sulit tercapai apabila mayoritas pemasok masih berasal dari luar daerah.

KPK sendiri mendorong penerapan model circular economic village atau ekonomi sirkular desa dalam implementasi MBG. Melalui pola tersebut, kebutuhan pangan untuk program MBG diharapkan dapat dipenuhi dari produksi masyarakat sekitar sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga desa.

Bagi PETIR, evaluasi terhadap MBG tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut disebut sebagai upaya mendorong agar program strategis nasional benar-benar menyentuh akar rumput.

“Program ini harus dikawal bersama. MBG jangan hanya sukses secara angka penerima manfaat, tetapi juga harus sukses mengangkat ekonomi rakyat kecil,” tutur Nefton. (\•/)

Sumber:
Humas Kominfo DPN PETIR