Selasa, 20 Okt 2026
dark_mode

Tahanan Rumah Yaqut Picu Kritik, Desakan Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi Menguat

  • account_circle AYS Prayogie
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • print Cetak

Petisi Ahli juga mengingatkan risiko serius jika dugaan perlakuan berbeda dalam penegakan hukum terus berulang. Di antaranya, erosi kepercayaan publik, menguatnya persepsi tebang pilih, hingga potensi konflik kepentingan yang tidak terkendali. Dalam jangka panjang, kondisi ini dikhawatirkan memicu krisis legitimasi lembaga penegak hukum.

Sebagai langkah korektif, Petisi Ahli mengusulkan sejumlah rekomendasi, mulai dari standarisasi ketat penangguhan penahanan, transparansi alasan keputusan, hingga penguatan pengawasan internal dan eksternal.

Selain itu, diperlukan sistem pelaporan konflik kepentingan, digitalisasi proses pengambilan keputusan, serta penegakan kode etik yang lebih tegas.

Kembali Ditahan di Rutan

Di sisi lain, KPK telah mengembalikan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah menjadi tahanan rumah tahanan (rutan). Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan kondisi kesehatan di rumah sakit kepolisian.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pengalihan tersebut merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan. “Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka YCQ dari tahanan rumah kembali menjadi tahanan rutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Yaqut ditahan pada 12 Maret 2026 setelah penyidik menilai alat bukti telah mencukupi. Namun, pada 17 Maret, penahanannya dialihkan menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga, sebelum akhirnya dikembalikan ke rutan beberapa hari kemudian. 

Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum, sekaligus cermin bagi upaya menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga antikorupsi di Indonesia. (\•/)

Editor: AYS Prayogie
Sumber: Humas MIO-INDONESIA

  • Penulis: AYS Prayogie

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Dana BOS 2023 SMKN 1 Bojong Disorot, Transparansi Alokasi Dipertanyakan!

    Anggaran Dana BOS 2023 SMKN 1 Bojong Disorot, Transparansi Alokasi Dipertanyakan!

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • 0Komentar

    Gambar Ilustrasi  Penulis:  Raffa Christ Manalu  Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 di SMK Negeri 1 Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menuai sorotan. Sejumlah pos alokasi dana dinilai tidak transparan dan menimbulkan pertanyaan publik, terutama menyangkut nilai anggaran yang tergolong signifikan. HITVBERITA.COM | Purwakarta — Berdasarkan dokumen yang diterima hitvberita.com sekolah SMK Negeri […]

  • Mutasi ASN Asal Purwakarta Bedol Desa, BKD Jabar: Sistem Talent Scouting

    Mutasi ASN Asal Purwakarta Bedol Desa, BKD Jabar: Sistem Talent Scouting

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • 0Komentar

    Penulis: Raffa Christ Manalu Fenomena mutasi sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Purwakarta ke lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebagai ‘bedol desa’, mendapat tanggapan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat. HITVBERITA.COM | Bandung – Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supendi, mengatakan mekanisme mutasi sejumlah ASN dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 […]

  • Pemkab Purwakarta Musnahkan 3.205 Berkas Arsip Kedaluwarsa

    Pemkab Purwakarta Musnahkan 3.205 Berkas Arsip Kedaluwarsa

    • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
    • 2Komentar

      Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) memusnahkan ribuan berkas arsip dinamis yang telah melewati masa retensinya.   HITVBERITA.COM | Purwakarta — Kegiatan pemusnahan ribuan berkas tersebut berlangsung di halaman Kantor Disarpus, Griya Asri, Kamis (22/5/2025), dan dirangkaikan dengan peringatan “Hari Kearsipan ke-54” dan “Hari Perpustakaan ke-45 tingkat kabupaten”. Sebanyak 3.205 berkas […]

  • Pejabat Antikritik Dinilai Tak Layak Duduki Jabatan Publik

    Pejabat Antikritik Dinilai Tak Layak Duduki Jabatan Publik

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • 0Komentar

    Pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, SH, MH  menilai pejabat publik yang enggan menerima kritik dan tidak terbuka memberikan penjelasan kepada masyarakat sepatutnya mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya. JAKARTA, HITV— Sikap demikian dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan semangat keterbukaan yang melekat dalam jabatan pemerintahan. “Pejabat publik tidak boleh alergi kritik. Ketika memilih […]

  • Speedboat Siluman ABRAR JAYA Ditangkap di Perairan Barelang, ABK Diduga Kabur Atas Arahan Oknum Bea Cukai!

    Speedboat Siluman ABRAR JAYA Ditangkap di Perairan Barelang, ABK Diduga Kabur Atas Arahan Oknum Bea Cukai!

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • 0Komentar

    Gelapnya perairan Sungai Boloh, Jembatan 6 Barelang, pada malam 9 Juli 2025 ternyata menyimpan drama yang lebih kelam dari sekadar penangkapan kapal penyelundup. Sebuah speedboat tanpa nomor lambung, dikenal di kalangan pelabuhan sebagai “kapal siluman” dengan nama ABRAR JAYA, berhasil diamankan oleh Patroli Laut PSO Bea dan Cukai Batam. HITVBERITA.COM | BATAM – Kapal bertenaga […]

  • MBG Belum Gerakkan Ekonomi Desa, KPK: Perputaran Uang Masih Terkonsentrasi di Kota

    MBG Belum Gerakkan Ekonomi Desa, KPK: Perputaran Uang Masih Terkonsentrasi di Kota

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
    • 0Komentar

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa dinilai belum mampu menghadirkan dampak nyata di daerah. JAKARTA, HITV — Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sebagian besar aliran belanja program MBG justru masih terkonsentrasi di perkotaan karena dominasi pemasok dari luar desa. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program dalam mendorong […]

expand_less