Reses di Purwakarta, Legislator Jabar Serap Aspirasi soal Infrastruktur dan Pemekaran Wilayah

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar, Hj. Sri Rahayu gelar reses di sekretariat DPD Golkar Purwakarta. (Foto/Raffa/HITV)

Penulis: Raffa Christ Manalu

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Sri Rahayu, menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Sekretariat DPD Partai Golkar, Jalan Veteran, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Rabu (23/7/2025).

HITVBERITA.COM | Purwakarta — Dalam kegiatan tersebut, Hj. Sri Rahayu menyerap sejumlah aspirasi warga, mulai dari persoalan infrastruktur hingga wacana pemekaran wilayah kecamatan.

Menurut Sri, reses menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat di daerah pemilihannya. Salah satu aspirasi yang banyak disampaikan adalah kebutuhan pembangunan jalan lingkungan dan saluran irigasi di sejumlah desa.

“Ini menjadi prioritas karena menyangkut langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih kekurangan infrastruktur dasar,” ujar Sri.

Selain persoalan infrastruktur, Sri juga menyoroti pentingnya evaluasi pembagian wilayah kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Ia menilai, beberapa kecamatan telah mengalami kepadatan penduduk yang tinggi dan berpotensi menghambat pelayanan publik.

“Pemekaran wilayah kecamatan perlu dikaji untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada warga. Namun tentu saja, harus dilakukan melalui kajian komprehensif yang melibatkan banyak pihak,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Sri juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi dalam menyukseskan program pembangunan. Ia menyebut hubungan harmonis antara Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat sebagai modal penting dalam mempercepat pembangunan di daerah.

Meski demikian, ia menekankan bahwa fungsi kontrol dari legislatif tetap harus dijalankan agar program-program pemerintah tetap akuntabel dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Peran legislatif bukan hanya menyetujui anggaran, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan agar tepat sasaran,” kata Sri.

Kegiatan reses tersebut juga diisi dengan dialog interaktif antara Sri dan para kader serta warga yang hadir. Berbagai usulan dan keluhan disampaikan, mulai dari kebutuhan peningkatan layanan kesehatan hingga akses pendidikan.

Sri berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi yang dihimpun ke tingkat provinsi guna diperjuangkan dalam forum pembahasan kebijakan dan anggaran.

“Insya Allah, semua masukan akan kami bawa ke DPRD Provinsi agar bisa diperjuangkan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta,” ujarnya. (*/*)