DUA hari lalu, Sabtu 20/07/2024 adalah tepat sebulan 2 PDNs (Pusat Data Nasional sementara) milik Telkomsigma yang berlokasi di Jl. Bukit Bali, Lakarsantri Surabaya yang disewa -dengan sangat mahal hingga Rp.7i00 Milyar, oleh Pemerintah melalui Kemkominfo, terbukti malah ambyar- bobol dan mengakibatkan tidak hanya kemacetan pelayanan publik, namun beredarnya data-data pribadi, termasuk Biometric dari INAFIS dan BAIS-TNI. Sebuah peristiwa yg tidak hanya sangat memalukan, namun merugikan bangsa ini dgn nilai yg luar biasa tidak ternilai.
Namun ditengah maraknya desakan mundur (atau dimundurkan) yg dialamatkan kepadanya, Menteri Komunikasi & Informatika Kabinet Indonesia Maju Budi Arie Setiadi dalam hari-hari terakhir ini (sok) tampak sibuk melakukan “sidak” ke PDNs (Pusat Data Nasional sementara) 2 yg dibobol bulan lalu di Surabaya tsb & sekaligus PDNs 1 di Serpong, Jakarta. Selain disebut-disebut oleh Netizen bahwa kegiatan tsb hanya “gymmick”, apa sebenarnya yg bisa dia lakukan di 2 tempat yg de facto terbukti sudah gagal dan malah membuat kerugian besar bagi bangsa ini tsb ?
Selain running-text / ticker TV-TV media mainstream tampak kompak (diinstruksikan ?) adanya upaya Menkominfo hanya bisa memuji-muji “peranan generasi muda” dalam upaya pemulihan data-data di 2 PDNs, utamanya di Surabaya tsb, tidak ada aktivitas kongkrit lain yg bisa disampaikan kepada masyarakat terkait data & fakta pemulihan PDNs tsb. Karena meski sudah sebulan lamanya, sampai kemarin baru tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga & pemerintah yg bisa dikatakan sudah running / go alive berdasar statemen Menkopolhukam sebelumnya
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Artinya ini kalau berdasar ISO-27001 apalagi TIER-4 standar dari Technological Industrial Association, pemulihan data yg sangat-sangat lambat ini sudah jauh dari spec minimal yg dipersyaratkan tsb. Pemerintah, dalam hal ini Kemkominfo seharusnya sudah layak utk meminta pertanggungan jawab dari Penyedia jasa layanan yg disewanya tsb, yakni PT Telkomsigma, berupa ganti rugi atau setidaknya klaim pengembalian beaya sewa -yg sangat mahal dan sekali lagi terbukti ambyar- tsb. Bagaimana tidak? Beaya pembuatan PDN (bukan sementara), milik sendiri di Deltamas Cikarang saja Rp. 2,7 Triliun, masa beaya hanya sewa mencapai Rp. 700 Milyar alias seperempatnya? Itupun jelas-jelas terbukti gagal
Belum lagi kalau mau diusut “siapa” oknum OrDal (Orang Dalam) yg pernah bekerja di Lintasarta, BSSN bahkan Kemkominfo sendiri berinitial “DPA” yg beberapa bulan sebelumnya sudah menuliskan password “admin#1234” di Scribd, tampaknya belum (tidak ?) ada tindakan apapun thdp oknum ybs. Kalau dilihat dari ke-(tidak)-seriusan pengusutan Bobolnya PDNs bulan lalu seperti ini, wajar bila publik memang akhirnya memiliki penilaian bahwa kasus tsb dimungkinkan adanya upaya kesengajaan atau bahkan skenario lebih besar dari Oknum OrDal yg lebih tinggi lainnya utk menyembunyikan sesuatu di Republik ini.
Hal ini berbeda sekali dgn kasus terjadinya BSOD (Blue Screen of Death) yg dialami layanan-layanan publik pengguna produk Microsoft di seluruh dunia kemarin, dimana Layar Monitor mendadak berwarna biru dan komputer restart dgn sendirinya. Secara teknis Blue Screen of Death adalah tanda bahwa sistem operasi Windows mengalami masalah serius dan, layar menampilkan kode kesalahan yg sulit dipahami oleh pengguna awam. Akibatnya layanan publik di seluruh dunia juga mengalami kemacetan dan tidak bisa dibuka, meski tidak sama namun mirip seperti ketika Imigrasi Indonesia yg datanya di PDNs tidak bisa dibuka bulan lalu.
Meski penyebab utama dari masalah ini masih diselidiki secara pasti namun banyak pengguna melaporkan bahwa masalah ini muncul setelah mereka melakukan pembaruan sistem keamanan dari perusahaan bernama CrowdStrike. Perusahaan ini memang bekerja sama dengan Microsoft utk melindungi sistem Windows dari serangan siber. Secara jujur pihak CrowdStrike sendiri sdh mengakui adanya masalah ini & langsung berusaha keras untuk mencari solusinya dalam hitungan jam, maksimal 1-2 hari kemarin, bukan berminggu-minggu seperti ketika kasus bobolnya PDNs-2 Surabaya itu. Sebuah perbandingan penanganan secara profesional disana dan amatiran disini.
Oleh karenanya dalam berbagai kesempatan saya selalu masih mengingatkan bahwa kasus yg dialami PDNs-2 di Surabaya tsb bukanlah yg terakhir yg akan masih bisa dialami dan merugikan masyarakat, karena kalau melihat de facto dan de jure penanganannya hanya seperti sekarang ini maka bisa diprediksikan bahwa data milik kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga ke perorangan alias data pribadi Indonesia dalam masalah besar dan bukannya tidak mungkin efek / akibatnya akan jauh lebih besar dari kemarin. Karena selain hanya seorang DirJen Aptika saja yg sudah mengundurkan diri (Samuel Pangerapan, kini sudah diganti oleh Hokky Situngkir), tidak ada Oknum lain yg ditindak padahal sudah nyata & jelas bukti2nya.
Upaya keras oleh SafeNet utk “meng-Kartu Merah-kan” Menkominfo dalam bentuk Petisi di dunia maya dan sempat didukung oleh Demo Aliansi Masyarakat didunua nyata alias didepan Gedung Kemkominfo di jalan Merdeka Barat pun tampak pupus ditengah jalan. Memang budaya malu di Indonesia sudah bisa disebut hilang saat ini, karena jangankan mundur dgn kesadaran sendiri (spt yg dilakukan Sammy), Menkominfo yg sudah jelas2 gagal dan dibuat petisi bahkan didemo besar saja tidak merasa salah. Padahal kalau di Jepang mungkin saja Ybs sudah melakukan harakiri karena saking malunya, disini malahan harakanan karena tidak punya malu.
Kesimpulannya, rakyat Indonesia sudah cerdas utk bisa menilai bagaimana Rezim ini -yg dipresentasikan oleh Menkominfo- menangani masalah publik secara abai, serampangan, bahkan bisa disebut jauh dari kata bertanggungjawab seperti cara handle kasus bobolnya PDNs-2 Surabaya sejak bulan lalu dan belum bisa dikatakan tuntas hingga sekarang. Apakah semua kegagalan ini masih mau “diresmikan” besok tgl 17/08/2014 sebagaimana rencana semula peresmiannya sebagai “Kado Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79” ? Sungguh Terwelu (baca: terlalu) jika ikut2an dipaksakan sebagaimana rencana karbitan lainnya yg akan dilakukan pada momen yg seharusnya sangat bersejarah tsb…(**)
Penulis adalah Dr. KRMT Roy Suryo – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Senin, 22 Juli 2024
