Lantik Sejumlah Pejabat Baru Pasca Bencana Darurat, DPD CMMI Kecam Penanganan Bencana Tapteng

TAPANULI TENGAH | HITV – Cendekia Muda Muslim Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah (CMMI DPD) Wilayah Sibolga-Tapanuli Tengah, mengecam keras terkait penanganan pascabencana banjir bandang yang menghantam wilayah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dinilai lamban, tidak konkret, serta keberpihakan terhadap wilayah terdampak.

Ketua DPD CMMI Wilayah Sibolga-Tapteng, Anggiat Marito menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak warga yang belum merasakan pemulihan nyata. Menurutnya, infrastruktur yang rusak, aktivitas ekonomi lumpuh, dan kebutuhan dasar seperti logistik, layanan kesehatan, air bersih, serta hunian sementara belum tertangani secara optimal di wilayah terdampak.

Selain itu, situasi dilapangan di perparah dengan munculnya persoalan sosial serius, mulai dari korban jiwa, hingga penjarahan minimarket dan gudang Bulog yang mencerminkan lemahnya pengendalian keadaan darurat akibat keterlambatan kebijakan strategis dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Bupati memang turun ke lapangan, namun masyarakat menunggu lebih dari sekedar kunjungan. Di lapangan yang dibutuhkan adalah keputusan kebijakan cepat serta solusi yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat,” ujar Ketua DPD CMMI, Anggiat Marito kepada hitvberita saat dihubungi melalui telepon selular, Kamis 18 Desember 2025.

Ia juga menyoroti terkait kebijakan pihak pemerintah daerah kabupaten Tapanuli Tengah yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi darurat, salah satunya adalah kegiatan pelantikan sejumlah perangkat daerah di tengah kondisi bencana. Langkah ini memunculkan tandatanya besar di tengah kebutuhan mendesak akan fokus penuh pada penanganan korban.

“Saat ini masyarakat harus berjibaku untuk mendapatkan air bersih dan bantuan. Pemerintah justru melakukan pelantikan sejumlah pejabat baru. Ini menunjukkan kepekaan krisis yang pantas di pertanyakan,” kata Anggiat.

Selain itu, CMMI juga menyoroti terkait kebijakan yang terkesan birokratis seperti imbauan pengambilan gelondongan kayu, serta ketentuan bahwa bantuan harus melalui pemerintah daerah yang justru memperlambat distribusi bantuan, serta menghambat gerak cepat relawan. Anggiat menuturkan, pihaknya menilai adanya ketimpangan perhatian pemerintah daerah terhadap wilayah terdampak, seperti wilayah Sorkam dan Barus yang kurang mendapatkan perhatian serius.

“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat Sorkam dan Barus yang merasa terabaikan. Penanganan bencana ini seharusnya tidak boleh tebang pilih. Semua warga Tapanuli Tengah memiliki hak yang sama dan perlindungan dari pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Anggiat, lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, serta ketidakpastian data korban dan kerusakan memperlihatkan bahwa manajemen penanganan pascabencana belum berjalan secara efektif dan terstruktur.

Oleh karena itu, DPD CMMI mendesak pemerintah daerah kabupaten Tapteng untuk segera menetapkan langkah pemulihan yang tegas, terukur, dan transparansi, khususnya dalam memastikan akses layanan air bersih yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan korban, memperlancar distribusi bantuan, serta menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak secara adil dan merata.

Selain itu, CMMI juga mendorong pemerintah daerah untuk membuka ruang kolaborasi dengan organisasi masyarakat, relawan, serta elemen pemuda agar penanganan pascabencana tidak terhambat oleh kebijakan birokrasi.

“Jika kebijakan tetap lamban dan tidak berpihak, penanganan bencana ini berpotensi berubah menjadi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui tindakan yang nyata,” pungkasnya. (tr)