Kinerja Pansel PDAM Tirta Pakuan Disorot, Aktivis Duga Ada Konflik Kepentingan
- account_circle Erwin Lubis
- calendar_month Sabtu, 14 Feb 2026
- visibility 48
- print Cetak
sekitar 200 massa KPP Bogor Raya menggelar aksi di Balaikota Bogor, Rabu (18/2/2026) lalu. (foto/erwin/hitv)
Ketua KPP, Benni Sitepu, menyebut penunjukan Dewan Pengawas sebagai Ketua Pansel mencederai prinsip independensi dan tata kelola BUMD.
BOGOR | HITV – Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Direksi PDAM Tirta Pakuan menjadi sorotan publik. Komunitas Pemuda Peduli Bogor Raya (KPP) menilai pembentukan pansel berpotensi mengandung konflik kepentingan karena melibatkan Dewan Pengawas sebagai Ketua Panitia Seleksi.
Ketua KPP Bogor Raya, Benni Sitepu, menyatakan perangkapan fungsi tersebut mencederai prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, Dewan Pengawas seharusnya menjalankan fungsi kontrol terhadap direksi, bukan memimpin proses pemilihannya.
“Jika prosesnya tidak independen, maka hasilnya patut dipertanyakan. Kami tidak ingin PDAM dijadikan arena kompromi kepentingan,” tegas Benni dalam keterangannya.
Sebagai bentuk protes, sekitar 200 massa KPP Bogor Raya menggelar aksi di Balaikota Bogor, Rabu (18/2/2026) lalu. Mereka mendesak pemerintah daerah mengevaluasi komposisi pansel serta menghentikan sementara proses seleksi hingga dibentuk panitia yang independen, profesional, dan akuntabel.
KPP menilai transparansi dan independensi mutlak diperlukan mengingat PDAM merupakan BUMD yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih. Tata kelola yang dinilai tidak transparan dikhawatirkan dapat merusak kepercayaan publik serta melemahkan legitimasi direksi terpilih.
Jika tidak ada langkah korektif, KPP Bogor Raya menyatakan akan menempuh jalur konstitusional dengan melaporkan persoalan tersebut ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia.
“Kepemimpinan yang kuat ditunjukkan dengan keberanian memperbaiki kesalahan, bukan membiarkannya,” ujar Benni. (tr)
- Penulis: Erwin Lubis
