MBG Belum Gerakkan Ekonomi Desa, KPK: Perputaran Uang Masih Terkonsentrasi di Kota

Pengamat sosial dan pendidikan yang juga saat ini masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia,Taufiq Rahman, SH, S.Sos menilai pelaksanaan MBG sejauh ini belum berjalan sesuai tujuan awal pemerintah. (Dok/Foto/Red)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi desa dinilai belum mampu menghadirkan dampak nyata di daerah.

JAKARTA, HITV — Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sebagian besar aliran belanja program MBG justru masih terkonsentrasi di perkotaan karena dominasi pemasok dari luar desa.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas program dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi masyarakat desa yang sejak awal disebut sebagai salah satu penerima manfaat utama.

Pengamat sosial dan pendidikan Taufiq Rahman, SH, S.Sos menilai pelaksanaan MBG sejauh ini belum berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.

“Perputaran ekonomi daerah dari program MBG masih sangat minim. Harapan agar program ini menjadi penggerak ekonomi desa belum terlihat nyata,” ujar Taufiq, Kamis (22/5/2026), didampingi Ketua Umum Media Independen Online (MIO) Indonesia AYS Prayogie.

Kajian KPK tahun 2025 memperlihatkan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok MBG masih sangat rendah. Dari total 40.433 pemasok bahan baku yang terlibat, hanya 18 entitas koperasi maupun badan usaha milik desa (BUMDes) yang tercatat ikut berpartisipasi.

Data tersebut berbanding lurus dengan rendahnya dampak ekonomi program di tingkat daerah. KPK mencatat perputaran ekonomi lokal dari program MBG masih berada di bawah 5 persen dari total anggaran yang digelontorkan pemerintah.

Di sisi lain, sebanyak 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi saat ini mayoritas masih bergantung pada pemasok berbasis perkotaan. Akibatnya, aliran uang program lebih banyak kembali ke kota dibanding berputar di wilayah desa tempat program dijalankan.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menegaskan, struktur rantai pasok yang belum melibatkan pelaku usaha desa menjadi salah satu penyebab manfaat ekonomi program belum dirasakan secara luas di daerah.

“Dominasi pemasok dari kota membuat efek berganda ekonomi di desa menjadi sangat kecil,” ujarnya.

Temuan tersebut berbeda dengan proyeksi yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menyebut program MBG berpotensi memutar uang hingga Rp900 juta per bulan di satu desa dengan sekitar 3.000 penerima manfaat.

Namun, menurut Taufiq, hitungan tersebut sulit tercapai apabila bahan baku dan kebutuhan program masih dipasok dari luar daerah.

“Kalau rantai distribusi dan penyedia bahan bakunya tidak berasal dari desa, uangnya tidak akan tinggal di desa. Yang menikmati justru pelaku usaha besar di kota,” katanya.

Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mendorong pemerintah mengembangkan pola circular economic village atau ekonomi sirkular desa dalam pelaksanaan MBG.

Model tersebut menurut Ratna dinilai dapat memastikan kebutuhan program MBG dipenuhi melalui produksi dan distribusi lokal sehingga manfaat ekonomi dirasakan langsung masyarakat sekitar.

Menurut dia, keterlibatan petani, koperasi, UMKM, hingga BUMDes menjadi kunci agar program tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pangan, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi desa.

Senada dengan yang disampaikan Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha— dipenghujung sesi wawancara eksklusif itu Ketua Dewan Pembina MIO Indonesia Taufiq Rahman menegaskan, bahwa tanpa model ekonomi sirkular di desa, tujuan pemerataan ekonomi dari program MBG akan sulit tercapai. (\•/)

Editor: Tim Redaksi
Sumber: Humas MIO Indonesia